UU Cipta Kerja Tak Dicabut Pemerintah, BEM SI Akan Turun ke Jalan Lagi Besok

Kompas.com - 19/10/2020, 16:23 WIB
Mahasiswa menggelar unjuk rasa aksi bela rakyat 121 di sekitar istana negara, Jakarta Pusat, Kamis (12/1/2017). Aksi Bela Rakyat 121 ini digelar serentak di 19 titik di Indonesia. Mahasiswa menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang kenaikan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia dan menolak kenaikan tarif listrik golongan 900 VA serta memprotes kenaikan harga kebutuhan pokok pada awal 2017. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGMahasiswa menggelar unjuk rasa aksi bela rakyat 121 di sekitar istana negara, Jakarta Pusat, Kamis (12/1/2017). Aksi Bela Rakyat 121 ini digelar serentak di 19 titik di Indonesia. Mahasiswa menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang kenaikan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia dan menolak kenaikan tarif listrik golongan 900 VA serta memprotes kenaikan harga kebutuhan pokok pada awal 2017.

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia ( BEM SI) berencana kembali turun ke jalan untuk demonstrasi tolak UU Cipta Kerja yang hingga kini tak digubris pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/

Koordinator BEM SI, Remy Hastian memperkirakan, sekitar 5.000 mahasiswa bakal ambil bagian dalam aksi damai yang akan diselenggarakan pukul 13.00 besok, Selasa (20/10/2020).

"Aliansi BEM Seluruh Indonesia menyatakan akan kembali turun aksi untuk mendesak Presiden RI segera mencabut UU Cipta Kerja," tukas Remy melalui keterangan tertulis, Senin (19/10/2020).

Baca juga: 4 Tuntutan BEM SI Tolak UU Cipta Kerja, Salah Satunya Desak Perppu

"Kami tetap menyampaikan #MosiTidakPercaya kepada pemerintah dan wakil rakyat yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat," tambahnya.

Remy menyebut, BEM SI menyayangkan reaksi pemerintah terhadap gelombang protes yang bergulir sejak pengesahan UU Cipta Kerja pada 5 Oktober lalu.

Pemerintah dan DPR yang tak transparan sejak pembahasan hingga pengesahan UU Cipta Kerja malah pilih melempar segala aspirasi warga ke Mahkamah Konstitusi.

"Pemerintah justru menantang masyarakat untuk melakukan judicial review terhadap UU Cipta Kerja padahal mereka bisa melakukan tindakan untuk mencabut undang-undang tersebut," katanya.

Baca juga: BEM SI Sindir Jokowi yang Pilih Lihat Itik daripada Hadapi Pengunjuk Rasa UU Cipta Kerja

Aliansi BEM SI juga menilai, prosedur hukum itu tak akan banyak berpengaruh dalam menentukan nasib UU Cipta Kerja, jika menilik preseden-preseden sebelumnya.

"Terlebih lagi sebelumnya Presiden telah meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendukung UU Cipta Kerja serta revisi terhadap UU Mahkamah Konstitusi," kata Remy.

"Hal tersebut memberikan kesan bahwa melakukan judicial review terhadap UU Cipta Kerja bukan merupakan cara yang efektif," pungkasnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seorang Pengemudi Ojol Jotos Karyawan Toko Roti di Pondok Gede

Seorang Pengemudi Ojol Jotos Karyawan Toko Roti di Pondok Gede

Megapolitan
Polisi Periksa RT hingga Camat Tanah Abang Terkait Kerumunan di Acara Rizieq

Polisi Periksa RT hingga Camat Tanah Abang Terkait Kerumunan di Acara Rizieq

Megapolitan
Polisi Pastikan Rizieq Shihab Akan Dites Swab Sebelum Diperiksa soal Kerumunan di Petamburan

Polisi Pastikan Rizieq Shihab Akan Dites Swab Sebelum Diperiksa soal Kerumunan di Petamburan

Megapolitan
Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Bekasi Tembus 10.000, KBM Tatap Muka Tetap Jalan

Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Bekasi Tembus 10.000, KBM Tatap Muka Tetap Jalan

Megapolitan
Pemkot Jaktim Bakal Terus Bangun Bank Sampah di Tiap RW

Pemkot Jaktim Bakal Terus Bangun Bank Sampah di Tiap RW

Megapolitan
UPDATE 30 November: 10.112 Pasien Covid-19 Dirawat di Jakarta

UPDATE 30 November: 10.112 Pasien Covid-19 Dirawat di Jakarta

Megapolitan
Komisi A DPRD DKI Sebut Pencopotan Wali Kota Jakarta Pusat Sudah Sesuai Aturan

Komisi A DPRD DKI Sebut Pencopotan Wali Kota Jakarta Pusat Sudah Sesuai Aturan

Megapolitan
Surat Suara yang Diterima KPU Tangsel Kurang 1.035 Lembar

Surat Suara yang Diterima KPU Tangsel Kurang 1.035 Lembar

Megapolitan
Direksi RS Ummi dan MER-C Penuhi Panggilan Polisi soal Kontroversi Tes Swab Rizieq Shihab

Direksi RS Ummi dan MER-C Penuhi Panggilan Polisi soal Kontroversi Tes Swab Rizieq Shihab

Megapolitan
Pemkot Bekasi Akan Tambah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di Stadion Patriot

Pemkot Bekasi Akan Tambah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di Stadion Patriot

Megapolitan
854 Surat Suara Pilkada Tangsel Cacat, Bakal Dimusnahkan Jelang Pencoblosan

854 Surat Suara Pilkada Tangsel Cacat, Bakal Dimusnahkan Jelang Pencoblosan

Megapolitan
Polisi Tangkap Komplotan Begal Pesepeda, Pemimpinnya Ditembak Mati

Polisi Tangkap Komplotan Begal Pesepeda, Pemimpinnya Ditembak Mati

Megapolitan
Positif Covid-19, Wagub DKI Disebut OTG

Positif Covid-19, Wagub DKI Disebut OTG

Megapolitan
Total Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Kota Bekasi Tembus 10.000, Pemkot: Tidak Ada Masalah

Total Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Kota Bekasi Tembus 10.000, Pemkot: Tidak Ada Masalah

Megapolitan
Wisma Atlet Dikhawatirkan Penuh Jika Tak Ada Penurunan Kasus Covid-19

Wisma Atlet Dikhawatirkan Penuh Jika Tak Ada Penurunan Kasus Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X