Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Awasi Pelajar pada Aksi Demo Besok, Polisi Koordinasi dengan Dinas Pendidikan

Kompas.com - 19/10/2020, 19:07 WIB
Muhammad Isa Bustomi,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan guna mengantisipasi adanya pelajar dalam aksi demonstrasi yang akan kembali digelar pada Selasa (20/10/2020).

"Kami sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Untuk Kepsek dan guru juga melakukan pengawasan supaya pelajar ini tidak ikut demo," ujar Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Nana Sudjana, Senin (19/10/2020).

Nana menjelaskan, antisipasi itu dilakukan karena pelajar sangat aktif dan banyak yang melakukan arnakistis di tengah aksi unjuk rasa.

Baca juga: Polisi Sudah Ketahui Oknum yang Gerakkan Pelajar saat Demo Berujung Rusuh di Jakarta

Polisi menduga ada yang menggerakkan para pelajar hingga turun mengikuti aksi unjuk rasa.

"Penggerak-penggerak ini melalui langsung atau di media sosial. Kami akan melakukan upaya-upaya agar para pelajar ini jangan sampai mengikuti aksi demo," kata Nana.

Sementara personel gabungan baik Polri dan TNI akan melakukan pengamanan terkait aksi unjuk rasa yang akan kembali digelar pada Selasa, besok.

"Kami siap mengerahkan anggota untuk mengamankan demo. Untuk itu kita harapkan demo damai. Pedemo mengikuti aturan demo," lanjut Nana.

Sebagai informasi, aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia ( BEM SI) berencana kembali turun ke jalan untuk demonstrasi tolak UU Cipta Kerja yang hingga kini tak digubris pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Koordinator BEM SI, Remy Hastian memperkirakan, sekitar 5.000 mahasiswa bakal ambil bagian dalam aksi damai yang akan diselenggarakan pukul 13.00.

Remy menyebut, BEM SI menyayangkan reaksi pemerintah terhadap gelombang protes yang bergulir sejak pengesahan UU Cipta Kerja pada 5 Oktober lalu.

Pemerintah dan DPR yang tak transparan sejak pembahasan hingga pengesahan UU Cipta Kerja malah pilih melempar segala aspirasi warga ke Mahkamah Konstitusi.

Aliansi BEM SI juga menilai, prosedur hukum itu tak akan banyak berpengaruh dalam menentukan nasib UU Cipta Kerja, jika menilik preseden-preseden sebelumnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Satpam Peras Ria Ricis Pakai Rekening Temannya, Pemilik Rekening Mengaku Tak Tahu

Eks Satpam Peras Ria Ricis Pakai Rekening Temannya, Pemilik Rekening Mengaku Tak Tahu

Megapolitan
Pedagang Siomay di Kebayoran Baru Rutin Berkurban Tiap Tahun, Menabung untuk Patungan Sapi

Pedagang Siomay di Kebayoran Baru Rutin Berkurban Tiap Tahun, Menabung untuk Patungan Sapi

Megapolitan
Uang Palsu Rp 22 Miliar yang Ditemukan Polisi di Jakbar Diduga Dicetak di Sukabumi

Uang Palsu Rp 22 Miliar yang Ditemukan Polisi di Jakbar Diduga Dicetak di Sukabumi

Megapolitan
Cerita Warga Slipi Datang ke Masjid Istiqlal untuk Lihat Sapi 'Gemoy' Jokowi

Cerita Warga Slipi Datang ke Masjid Istiqlal untuk Lihat Sapi "Gemoy" Jokowi

Megapolitan
Sapi Kurban Mengamuk di Pasar Rebo Jaktim, Seruduk Motor hingga Masuk Kedai Kopi

Sapi Kurban Mengamuk di Pasar Rebo Jaktim, Seruduk Motor hingga Masuk Kedai Kopi

Megapolitan
TPS Pasar Merdeka Bogor Tampung 13 Ton Sampah dalam Sehari, Petugas Kewalahan

TPS Pasar Merdeka Bogor Tampung 13 Ton Sampah dalam Sehari, Petugas Kewalahan

Megapolitan
Hendak Menyeberang, Seorang Pria Tewas Tertabrak KRL di Bogor

Hendak Menyeberang, Seorang Pria Tewas Tertabrak KRL di Bogor

Megapolitan
Polisi Periksa 5 Saksi Terkait Kecelakaan di Jalan Raya Bogor yang Tewaskan Penumpang Ojol

Polisi Periksa 5 Saksi Terkait Kecelakaan di Jalan Raya Bogor yang Tewaskan Penumpang Ojol

Megapolitan
Bebas PBB di Jakarta Hanya Berlaku bagi Satu Rumah di Bawah Rp 2 Miliar, Warga Diminta Mutakhirkan NIK

Bebas PBB di Jakarta Hanya Berlaku bagi Satu Rumah di Bawah Rp 2 Miliar, Warga Diminta Mutakhirkan NIK

Megapolitan
Bertengkar dengan Istri Ketiga, Pengemudi Ojol di Cilincing Panjat SUTET untuk Percobaan Bunuh Diri

Bertengkar dengan Istri Ketiga, Pengemudi Ojol di Cilincing Panjat SUTET untuk Percobaan Bunuh Diri

Megapolitan
Permukiman Lembap dan Minim Sinar Matahari, Warga Gang Venus Rawan Terkena Penyakit

Permukiman Lembap dan Minim Sinar Matahari, Warga Gang Venus Rawan Terkena Penyakit

Megapolitan
Aturan Baru PBB di Jakarta: Bebas Pajak Hanya Berlaku bagi Satu Rumah di Bawah Rp 2 Miliar

Aturan Baru PBB di Jakarta: Bebas Pajak Hanya Berlaku bagi Satu Rumah di Bawah Rp 2 Miliar

Megapolitan
PAN Usulkan Duet Ridwan Kamil-Kaesang pada Pilkada Jakarta meski Jokowi Disebut Tak Setuju

PAN Usulkan Duet Ridwan Kamil-Kaesang pada Pilkada Jakarta meski Jokowi Disebut Tak Setuju

Megapolitan
Pastikan Tak Buang Limbah Hewan Kurban ke Sungai Ciliwung, Pengelola Masjid Istiqlal: Tak Setetes Darah Pun

Pastikan Tak Buang Limbah Hewan Kurban ke Sungai Ciliwung, Pengelola Masjid Istiqlal: Tak Setetes Darah Pun

Megapolitan
Lampu Terus Menyala karena Minim Cahaya Matahari, Gang Venus Tambora Dinilai Rawan Kebakaran

Lampu Terus Menyala karena Minim Cahaya Matahari, Gang Venus Tambora Dinilai Rawan Kebakaran

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com