Rapat Anggaran di Puncak Bogor Dianggap Pemborosan, FITRA: DPRD dan Pemprov DKI Harus Diaudit

Kompas.com - 22/10/2020, 14:02 WIB
Suasana rapat anggaran di komisi B DPRD DKI Jakarta bersama eksekutif di ruang rapat komisi B, lantai 2, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (6/12/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGISuasana rapat anggaran di komisi B DPRD DKI Jakarta bersama eksekutif di ruang rapat komisi B, lantai 2, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (6/12/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan mengatakan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) uang melakukan rapat di luar gedung DPRD justru melanggar aturan.

Hal ini melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Adapun bunyi Pasal 91 PP Nomor 12 Tahun 2018 ayat 1 berbunyi, "Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD".

"Pembahasan di luar kota jelas indikasi PP Nomor 12 Tahun 2018 ya itu di pasal 91. Itu jelas melanggar PP tersebut," ucap Misbah saat dihubungi, Kamis (22/10/2020).

Baca juga: FITRA Sebut Tak Masuk Akal Rapat Pembahasan Anggaran DKI Digelar di Puncak Bogor

Karena hal ini, Misbah berujar bahwa DPRD dan Pemprov DKI harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena kemungkinan adanya pemborosan anggaran.

"Dan kalau dianggap penyimpangan anggaran itu nanti bisa diproses secara hukum. Karena ini dianggap pemborosan anggaran, dan kalau melanggar PP itu sudah pelanggaran cukup serius," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta mulai membahas KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 pada Rabu kemarin.

Meski demikian, pembahasan ini tak dilaksanakan di Gedung DPRD DKI seperti tahun-tahun sebelumnya.

Dalam undangan rapat, tertulis bahwa pembahasan KUPA-PPAS 2020 dilakukan di Grand Cempaka Cipayung Bogor, Jalan Raya Puncak Pass KM 17, Cipayung Mega Mendung Bogor.

Untuk pihak eksekutif yang hadir yakni Penjabat Sekretaris Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan jajaran Pemprov DKI lainnya.

"Iya (rapatnya) di Cipayung, Puncak. Itu milik DKI. Karena kantor kan ditutup, kalau rapat di Jakarta pakai restoran orang-orang pada ribut. sementara ini kan harus selesai cepat," ucap Anggota Komisi B DPRD DKI, Gilbert Simanjuntak saat dihubungi Kompas.com.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demo BEM SI Selesai, Jalan di Depan Gedung Merah Putih KPK Kembali Dibuka

Demo BEM SI Selesai, Jalan di Depan Gedung Merah Putih KPK Kembali Dibuka

Megapolitan
Kecam Bayi 10 Bulan Dijadikan Manusia Silver di Tangsel, Kak Seto: Jelas Eksploitasi Anak!

Kecam Bayi 10 Bulan Dijadikan Manusia Silver di Tangsel, Kak Seto: Jelas Eksploitasi Anak!

Megapolitan
Simulasi Sekolah Tatap Muka di Depok Dimulai Besok

Simulasi Sekolah Tatap Muka di Depok Dimulai Besok

Megapolitan
Keributan di Hankam Cibubur, Polisi Sebut 4 Korban Terluka akibat Disabet Senjata Tajam

Keributan di Hankam Cibubur, Polisi Sebut 4 Korban Terluka akibat Disabet Senjata Tajam

Megapolitan
Bazar 8 Kecamatan di Jakarta Pusat Raih Omzet Rp 167 Juta dalam Dua Hari

Bazar 8 Kecamatan di Jakarta Pusat Raih Omzet Rp 167 Juta dalam Dua Hari

Megapolitan
Kawasan Pecinan Glodok Akan Ditata, Diharapkan Jadi Lokasi Wisata Sejarah

Kawasan Pecinan Glodok Akan Ditata, Diharapkan Jadi Lokasi Wisata Sejarah

Megapolitan
Demo di Gedung KPK, BEM SI Sebut Polisi Represif hingga Jokowi Lepas Tanggung Jawab

Demo di Gedung KPK, BEM SI Sebut Polisi Represif hingga Jokowi Lepas Tanggung Jawab

Megapolitan
Rumah Lawan Covid-19 Bersiaga Hadapi Lonjakan Gelombang Ketiga

Rumah Lawan Covid-19 Bersiaga Hadapi Lonjakan Gelombang Ketiga

Megapolitan
44 Kantor Kelurahan di Jakarta Pusat Kekurangan Pegawai

44 Kantor Kelurahan di Jakarta Pusat Kekurangan Pegawai

Megapolitan
Politisi PDI-P: Penetapan Jadwal Paripurna Bahas Hak Interpelasi Formula E Sesuai Aturan

Politisi PDI-P: Penetapan Jadwal Paripurna Bahas Hak Interpelasi Formula E Sesuai Aturan

Megapolitan
Polisi Tangkap Begal yang Kerap Ancam Korban Pakai Senpi dan Senjata Tajam di Cikarang

Polisi Tangkap Begal yang Kerap Ancam Korban Pakai Senpi dan Senjata Tajam di Cikarang

Megapolitan
Polisi Periksa 4 Saksi Terkait Tewasnya Anak dan Ibu di Rumah di Depok

Polisi Periksa 4 Saksi Terkait Tewasnya Anak dan Ibu di Rumah di Depok

Megapolitan
Kuasa Hukum MS: LPSK Nyatakan Korban Kasus Pelecehan KPI Mengidap Paranoid

Kuasa Hukum MS: LPSK Nyatakan Korban Kasus Pelecehan KPI Mengidap Paranoid

Megapolitan
Kuasa Hukum: RS Polri Nyatakan Korban Pelecehan Seksual di KPI Alami Guncangan Mental hingga Depresi

Kuasa Hukum: RS Polri Nyatakan Korban Pelecehan Seksual di KPI Alami Guncangan Mental hingga Depresi

Megapolitan
Luka Bakar Masih Basah, Seorang Napi Korban Kebakaran Lapas Tangerang Masih Dirawat di RS

Luka Bakar Masih Basah, Seorang Napi Korban Kebakaran Lapas Tangerang Masih Dirawat di RS

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.