Rapat Anggaran di Puncak Bogor Dianggap Pemborosan, FITRA: DPRD dan Pemprov DKI Harus Diaudit

Kompas.com - 22/10/2020, 14:02 WIB
Suasana rapat anggaran di komisi B DPRD DKI Jakarta bersama eksekutif di ruang rapat komisi B, lantai 2, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (6/12/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGISuasana rapat anggaran di komisi B DPRD DKI Jakarta bersama eksekutif di ruang rapat komisi B, lantai 2, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (6/12/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan mengatakan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) uang melakukan rapat di luar gedung DPRD justru melanggar aturan.

Hal ini melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Adapun bunyi Pasal 91 PP Nomor 12 Tahun 2018 ayat 1 berbunyi, "Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD".

"Pembahasan di luar kota jelas indikasi PP Nomor 12 Tahun 2018 ya itu di pasal 91. Itu jelas melanggar PP tersebut," ucap Misbah saat dihubungi, Kamis (22/10/2020).

Baca juga: FITRA Sebut Tak Masuk Akal Rapat Pembahasan Anggaran DKI Digelar di Puncak Bogor

Karena hal ini, Misbah berujar bahwa DPRD dan Pemprov DKI harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena kemungkinan adanya pemborosan anggaran.

"Dan kalau dianggap penyimpangan anggaran itu nanti bisa diproses secara hukum. Karena ini dianggap pemborosan anggaran, dan kalau melanggar PP itu sudah pelanggaran cukup serius," kata dia.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta mulai membahas KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 pada Rabu kemarin.

Meski demikian, pembahasan ini tak dilaksanakan di Gedung DPRD DKI seperti tahun-tahun sebelumnya.

Dalam undangan rapat, tertulis bahwa pembahasan KUPA-PPAS 2020 dilakukan di Grand Cempaka Cipayung Bogor, Jalan Raya Puncak Pass KM 17, Cipayung Mega Mendung Bogor.

Untuk pihak eksekutif yang hadir yakni Penjabat Sekretaris Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan jajaran Pemprov DKI lainnya.

"Iya (rapatnya) di Cipayung, Puncak. Itu milik DKI. Karena kantor kan ditutup, kalau rapat di Jakarta pakai restoran orang-orang pada ribut. sementara ini kan harus selesai cepat," ucap Anggota Komisi B DPRD DKI, Gilbert Simanjuntak saat dihubungi Kompas.com.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ular Kobra Jawa Sepanjang 1,5 Meter Ditemukan di Dalam Tong

Ular Kobra Jawa Sepanjang 1,5 Meter Ditemukan di Dalam Tong

Megapolitan
Pengurus Gereja di Depok yang Cabuli Anak-anak Bimbingannya Dituntut 11 Tahun Penjara

Pengurus Gereja di Depok yang Cabuli Anak-anak Bimbingannya Dituntut 11 Tahun Penjara

Megapolitan
94 Keluarga di Cipinang Besar Selatan Hidup Berdampingan dengan TPU

94 Keluarga di Cipinang Besar Selatan Hidup Berdampingan dengan TPU

Megapolitan
2 Polisi Gadungan Ditangkap di Bekasi, Nenteng Pistol Korek Api Peras 3 Korban

2 Polisi Gadungan Ditangkap di Bekasi, Nenteng Pistol Korek Api Peras 3 Korban

Megapolitan
Tower 4 RS Wisma Atlet Kini Dipakai untuk Pasien Bergejala

Tower 4 RS Wisma Atlet Kini Dipakai untuk Pasien Bergejala

Megapolitan
Akhir Masa Kampanye, Azizah-Ruhamaben Perkuat Jaringan Saksi di Setiap TPS

Akhir Masa Kampanye, Azizah-Ruhamaben Perkuat Jaringan Saksi di Setiap TPS

Megapolitan
Viral Foto Wajah Penumpang KRL Berdarah karena Dipukul Satpam, KCI Sebut Sudah Damai

Viral Foto Wajah Penumpang KRL Berdarah karena Dipukul Satpam, KCI Sebut Sudah Damai

Megapolitan
Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Ditutup Permanen, Pembangunan Flyover atau Underpass Dikaji

Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Ditutup Permanen, Pembangunan Flyover atau Underpass Dikaji

Megapolitan
Daftar Kegiatan yang Dihadiri Wagub DKI Riza Patria Sebelum Dinyatakan Positif Covid-19

Daftar Kegiatan yang Dihadiri Wagub DKI Riza Patria Sebelum Dinyatakan Positif Covid-19

Megapolitan
Anggota DPRD yang Pernah Kontak dengan Wagub DKI Disebut Telah Tes Swab

Anggota DPRD yang Pernah Kontak dengan Wagub DKI Disebut Telah Tes Swab

Megapolitan
Angkasa Pura II Persiapkan Tiga Hal Hadapi Lonjakan Penumpang Libur Nataru

Angkasa Pura II Persiapkan Tiga Hal Hadapi Lonjakan Penumpang Libur Nataru

Megapolitan
5 Warga Pluit Dilaporkan ke Polisi karena Tolak Proyek BTB School, Kuasa Hukum: Bentuk Intimidasi

5 Warga Pluit Dilaporkan ke Polisi karena Tolak Proyek BTB School, Kuasa Hukum: Bentuk Intimidasi

Megapolitan
Sederet Dampak Kerumunan Rizieq Shihab, Pejabat Dicopot hingga Lonjakan Covid-19

Sederet Dampak Kerumunan Rizieq Shihab, Pejabat Dicopot hingga Lonjakan Covid-19

Megapolitan
Dirut RS Ummi Beberkan Alasan Rizieq Shihab Pulang dari RS dan Mengapa Pilih Lewat Pintu Belakang

Dirut RS Ummi Beberkan Alasan Rizieq Shihab Pulang dari RS dan Mengapa Pilih Lewat Pintu Belakang

Megapolitan
Lahan Gedung DPR Depan Stasiun Palmerah Akan Jadi Shelter Bus, Angkot, dan Ojol

Lahan Gedung DPR Depan Stasiun Palmerah Akan Jadi Shelter Bus, Angkot, dan Ojol

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X