Rapat Anggaran di Puncak Bogor Dianggap Pemborosan, FITRA: DPRD dan Pemprov DKI Harus Diaudit

Kompas.com - 22/10/2020, 14:02 WIB
Suasana rapat anggaran di komisi B DPRD DKI Jakarta bersama eksekutif di ruang rapat komisi B, lantai 2, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (6/12/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGISuasana rapat anggaran di komisi B DPRD DKI Jakarta bersama eksekutif di ruang rapat komisi B, lantai 2, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (6/12/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan mengatakan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) uang melakukan rapat di luar gedung DPRD justru melanggar aturan.

Hal ini melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Adapun bunyi Pasal 91 PP Nomor 12 Tahun 2018 ayat 1 berbunyi, "Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD".

"Pembahasan di luar kota jelas indikasi PP Nomor 12 Tahun 2018 ya itu di pasal 91. Itu jelas melanggar PP tersebut," ucap Misbah saat dihubungi, Kamis (22/10/2020).

Baca juga: FITRA Sebut Tak Masuk Akal Rapat Pembahasan Anggaran DKI Digelar di Puncak Bogor

Karena hal ini, Misbah berujar bahwa DPRD dan Pemprov DKI harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena kemungkinan adanya pemborosan anggaran.

"Dan kalau dianggap penyimpangan anggaran itu nanti bisa diproses secara hukum. Karena ini dianggap pemborosan anggaran, dan kalau melanggar PP itu sudah pelanggaran cukup serius," kata dia.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta mulai membahas KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 pada Rabu kemarin.

Meski demikian, pembahasan ini tak dilaksanakan di Gedung DPRD DKI seperti tahun-tahun sebelumnya.

Dalam undangan rapat, tertulis bahwa pembahasan KUPA-PPAS 2020 dilakukan di Grand Cempaka Cipayung Bogor, Jalan Raya Puncak Pass KM 17, Cipayung Mega Mendung Bogor.

Untuk pihak eksekutif yang hadir yakni Penjabat Sekretaris Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan jajaran Pemprov DKI lainnya.

"Iya (rapatnya) di Cipayung, Puncak. Itu milik DKI. Karena kantor kan ditutup, kalau rapat di Jakarta pakai restoran orang-orang pada ribut. sementara ini kan harus selesai cepat," ucap Anggota Komisi B DPRD DKI, Gilbert Simanjuntak saat dihubungi Kompas.com.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

12-16 Mei, Operasional Angkutan Umum di Jakarta Dibatasi hingga 21.30 WIB

12-16 Mei, Operasional Angkutan Umum di Jakarta Dibatasi hingga 21.30 WIB

Megapolitan
Rizieq Shihab Masuk RS Ummi Status Positif Covid-19, tetapi Tak Ada Hasil PCR

Rizieq Shihab Masuk RS Ummi Status Positif Covid-19, tetapi Tak Ada Hasil PCR

Megapolitan
Daftar 17 Jabatan yang Dilelang Pemprov DKI dan Alasan di Balik Kemarahan Anies

Daftar 17 Jabatan yang Dilelang Pemprov DKI dan Alasan di Balik Kemarahan Anies

Megapolitan
Pasar Tanah Abang Tutup 12-18 Mei, Anies: Memang Siklusnya

Pasar Tanah Abang Tutup 12-18 Mei, Anies: Memang Siklusnya

Megapolitan
Tinjau Pasar Mayestik, Anies Belanja Telur Asin hingga Kue Lebaran

Tinjau Pasar Mayestik, Anies Belanja Telur Asin hingga Kue Lebaran

Megapolitan
UPDATE 10 Mei: Tambah 18 Kasus di Tangerang, 202 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 10 Mei: Tambah 18 Kasus di Tangerang, 202 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Fakta Penggerebekan Kampung Ambon: 7 Orang Jadi Tersangka, Seorang Bandar Narkoba Diburu

Fakta Penggerebekan Kampung Ambon: 7 Orang Jadi Tersangka, Seorang Bandar Narkoba Diburu

Megapolitan
Terbitkan Seruan Soal Lebaran 2021, Anies Larang Warga Jakarta Laksanakan Kegiatan Ziarah Kubur pada 12-16 Mei

Terbitkan Seruan Soal Lebaran 2021, Anies Larang Warga Jakarta Laksanakan Kegiatan Ziarah Kubur pada 12-16 Mei

Megapolitan
Aparat Tak Sanggup Adang Serbuan di Posko Kedungwaringin, Pemudik: Kita Harus Bisa Lewat

Aparat Tak Sanggup Adang Serbuan di Posko Kedungwaringin, Pemudik: Kita Harus Bisa Lewat

Megapolitan
6 Poin Seruan Anies Jelang Lebaran: Pengaturan Shalat Id, Ziarah Kubur, hingga Operasional Mal

6 Poin Seruan Anies Jelang Lebaran: Pengaturan Shalat Id, Ziarah Kubur, hingga Operasional Mal

Megapolitan
Lebaran 2021 di Tangsel: Takbiran hingga Shalat Id Berjemaah Diperbolehkan dengan Syarat

Lebaran 2021 di Tangsel: Takbiran hingga Shalat Id Berjemaah Diperbolehkan dengan Syarat

Megapolitan
Saat Pangdam Jaya Bertekad Tumpas 'Mata Elang' Debt Collector yang Mengarah Premanisme...

Saat Pangdam Jaya Bertekad Tumpas "Mata Elang" Debt Collector yang Mengarah Premanisme...

Megapolitan
Sidang Kasus Tes Usap, Rizieq Shihab Bakal Hadirkan Saksi Meringankan Hari Ini

Sidang Kasus Tes Usap, Rizieq Shihab Bakal Hadirkan Saksi Meringankan Hari Ini

Megapolitan
Kejadian Pertama di Jakarta Pasca-vaksinasi AstraZeneca: Pemuda Meninggal Sehari Usai Disuntik Vaksin

Kejadian Pertama di Jakarta Pasca-vaksinasi AstraZeneca: Pemuda Meninggal Sehari Usai Disuntik Vaksin

Megapolitan
UPDATE: Tambah 104 Kasus di Depok, 2 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE: Tambah 104 Kasus di Depok, 2 Pasien Covid-19 Meninggal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X