Dihadiri Ratusan Orang, DPRD DKI Pastikan Rapat Anggaran di Puncak Bogor Jaga Jarak dan Tak Berkerumun

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang digelar oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di Puncak Bogor masih menjadi sorotan.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak mengatakan, pemilihan tempat tersebut memang lebih tepat ketimbang dilaksanakan di Gedung DPRD DKI.

Pasalnya, rapat itu dihadiri ratusan orang yang terdiri dari anggota DPRD, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Tapi memang yang di Grand Cempaka masuk akal juga. Karena suasana di Grand cempaka itu lebih luas kan. Orang enggak menumpuk. Kalau pergi ke sana lihat, memang betul-betul orang itu bisa menyebar dan sistem ventilasi ruangan terbuka. Kalau di DPRD pasti ramai. Ada teman-teman yang trauma di DPRD karena udah ada yang kena," kata Johnny saat dihubungi Kompas.com, Kamis (22/10/2020).

Baca juga: FITRA Sebut Tak Masuk Akal Rapat Pembahasan Anggaran DKI Digelar di Puncak Bogor

Ia menjelaskan, rapat pun diatur menjadi masing-masing komisi dengan sistem jaga jarak.

"Pertama banggar, lalu kemarin per komisi A B C D E, di Grand Cempaka itu luas jadi kepencar. Rapat di ruangan masing masing. Saya hal-hal kayak begitu termasuk kritis karena ngapain sih ke sana. Tapi kemarin saya lihat amati, karena usul saya kan daring. Tapi sesudah saya ke sana efektif kok ke sana," jelasnya.

Politisi PDI-Perjuangan ini menyatakan, DPRD DKI memang mengusulkan dua jenis rapat. Yakni via daring dan rapat di puncak Bogor.

Namun, rapat via daring tak dilaksanakan lantaran dinilai tidak efektif. Di samping itu, pembahasan anggaran dianggap lebih maksimal bila dilakukan secara tatap muka.

"Kemarin ada 2 pilihan, yang pertama daring. Tapi rapat ini kam butuh perhatian besar, kalau daring kayaknya kurang efektif. Sekarang kalau bilang efektif apa tidak, saya amati kemarin, rapat teman-teman pada kuat sampai jam 10 malam. Komisi E sampai jam 10," tambah Johnny.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta mulai membahas KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 pada Rabu kemarin.

Meski demikian, pembahasan ini tak dilaksanakan di Gedung DPRD DKI seperti tahun-tahun sebelumnya.

Baca juga: Rapat Anggaran di Puncak Bogor Dianggap Pemborosan, FITRA: DPRD dan Pemprov DKI Harus Diaudit

Dalam undangan rapat, tertulis bahwa pembahasan KUPA-PPAS 2020 dilakukan di Grand Cempaka Cipayung Bogor, Jalan Raya Puncak Pass KM 17, Cipayung Mega Mendung Bogor.

Untuk pihak eksekutif yang hadir yakni Penjabat Sekretaris Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan jajaran Pemprov DKI lainnya.

"Iya (rapatnya) di Cipayung, Puncak. Itu milik DKI. Karena kantor kan ditutup, kalau rapat di Jakarta pakai restoran orang-orang pada ribut. sementara ini kan harus selesai cepat," ucap Anggota Komisi B DPRD DKI, Gilbert Simanjuntak saat dihubungi Kompas.com.