Kompas.com - 27/10/2020, 09:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat materi pembahasan tentang isu terkini, misalnya tentang pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.

Berdasarkan RPP untuk SMP atau sederajat yang dibagikan humas Pemprov DKI, contoh kegiatan yang bisa dilakukan adalah para siswa diminta mendeskripsikan dampak UU Cipta Kerja terhadap interaksi sosial di masyarakat.

Para siswa diperbolehkan melakukan penelusuran tentang UU Cipta Kerja melalui media sosial seperti Youtube atau mewawancarai narasumber atau anggota keluarga yang memahami isu tersebut.

Baca juga: Anies Ingin Pelajar Ikut Bahas Permasalahan Bangsa seperti Isu UU Cipta Kerja

Para siswa bebas menuangkan gagasan tentang UU Cipta Kerja dalam bentuk tulisan, artikel deskripsi, puisi, vlog, voicenote, poster, karikatur,  TikTok, pidato, FGD, pantomim atau video.

Dalam kegiatan pembelajaran tersebut, para guru berperan sebagai fasilitator untuk kegiatan diskusi siswa, tentang interaksi sosial yang terkait UU Cipta Kerja. Adapun kegiatan presentasi tentang UU Cipta Kerja dapat dilakukan pada 4 kali pertemuan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengatakan, RPP yang memuat materi UU Cipta Kerja itu bertujuan untuk pedoman pembelajaran bagi siswa SD hingga SMA atau sederajat.

Harapannya adalah para siswa mampu memahami akar masalah dari topik yang sedang ramai dibicarakan publik.

Pernyataan itu disampaikan Anies ketika bertemu para kepala sekolah di Polda Metro Jaya, Senin kemarin untuk membahas para pelajar yang ditangkap saat mengikuti demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja.

Sebanyak 1.377 orang ditangkap polisi dalam demo tolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja yang berujung rusuh di Jakarta pada 13 Oktober 2020. Dari jumlah tersebut, ada lima orang pelajar yang masih berada di tingkat Sekolah Dasar (SD).

Sementara itu, jumlah pelajar yang diamankan setidaknya ada 900 orang, sedangkan sisanya berstatus mahasiswa dan pengangguran.

"Sehingga situasi yang dibicarakan itu bisa merangsang anak-anak kita untuk peduli kepada masalah-masalah yang dihadapi bangsa ini. Harapannya nantinya sejak dini anak-anak dapat kesempatan untuk terbiasa membicarakan secara konstruktif permasalahan-permasalahan yang dibicarakan oleh masyarakat umum," kata Anies.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

8 Rekomendasi Tempat Nongkrong di Fatmawati

8 Rekomendasi Tempat Nongkrong di Fatmawati

Megapolitan
Panggung Apung Situ Rawa Kalong Depok Masih Ditutup, Pengunjung: Kirain Bisa Buat Foto-foto

Panggung Apung Situ Rawa Kalong Depok Masih Ditutup, Pengunjung: Kirain Bisa Buat Foto-foto

Megapolitan
Kenaikan Tarif Ojol Dinilai Bisa Tingkatkan Penumpang Transportasi Umum di Jakarta

Kenaikan Tarif Ojol Dinilai Bisa Tingkatkan Penumpang Transportasi Umum di Jakarta

Megapolitan
Kasus Covid-19 Kota Bekasi Tertinggi Kedua di Provinsi Jabar, Aktivitas Masif Disebut Pemicunya

Kasus Covid-19 Kota Bekasi Tertinggi Kedua di Provinsi Jabar, Aktivitas Masif Disebut Pemicunya

Megapolitan
Kuasa Hukum Salah Satu Terdakwa Pengeroyokan Ade Armando Ajukan Klemensi

Kuasa Hukum Salah Satu Terdakwa Pengeroyokan Ade Armando Ajukan Klemensi

Megapolitan
Plt Wali Kota Bekasi Sebut Jembatan Antilope Lama jangan Dibongkar, Bisa untuk Area Bermain Anak

Plt Wali Kota Bekasi Sebut Jembatan Antilope Lama jangan Dibongkar, Bisa untuk Area Bermain Anak

Megapolitan
Istri Ferdy Sambo Hanya Bisa Ucapkan 'Malu', LPSK Tidak Dapat Keterangan Apa-apa dalam Asesmen

Istri Ferdy Sambo Hanya Bisa Ucapkan "Malu", LPSK Tidak Dapat Keterangan Apa-apa dalam Asesmen

Megapolitan
Korban Penganiayaan Petugas PPSU Enggan Bikin Laporan, Aktivis Ini Ungkap Kemungkinan Pemicunya

Korban Penganiayaan Petugas PPSU Enggan Bikin Laporan, Aktivis Ini Ungkap Kemungkinan Pemicunya

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Terlindas di Kedoya Utara, Diduga Gagal Menyalip Mobil Boks

Pengendara Motor Tewas Terlindas di Kedoya Utara, Diduga Gagal Menyalip Mobil Boks

Megapolitan
Ada Dugaan Intoleransi di SMA 101, Pemkot Jakarta Barat Telusuri

Ada Dugaan Intoleransi di SMA 101, Pemkot Jakarta Barat Telusuri

Megapolitan
Siswa di Jakarta Jadi Korban Diskriminasi, F-PDIP DPRD DKI Buka Layanan Pengaduan

Siswa di Jakarta Jadi Korban Diskriminasi, F-PDIP DPRD DKI Buka Layanan Pengaduan

Megapolitan
Berkat Muharram Fest, Anak Kelas 2 SD Ini Bisa Beli Sepatu Baru

Berkat Muharram Fest, Anak Kelas 2 SD Ini Bisa Beli Sepatu Baru

Megapolitan
Tersangka Kasus Korupsi Pemotongan Gaji Pegawai Damkar Depok Ditahan karena Khawatir Hilangkan Bukti

Tersangka Kasus Korupsi Pemotongan Gaji Pegawai Damkar Depok Ditahan karena Khawatir Hilangkan Bukti

Megapolitan
Ada Petugas PPSU Aniaya Pacar, DPRD DKI: Rekrutmen Anggota Selama Ini Terlalu Terbuka

Ada Petugas PPSU Aniaya Pacar, DPRD DKI: Rekrutmen Anggota Selama Ini Terlalu Terbuka

Megapolitan
Ini Alasan Pemprov DKI Jakarta Tetap Keluarkan Pergub Meski Perda RDTR Belum Dicabut

Ini Alasan Pemprov DKI Jakarta Tetap Keluarkan Pergub Meski Perda RDTR Belum Dicabut

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.