Anies Ingin Pelajar Ikut Bahas Permasalahan Bangsa seperti Isu UU Cipta Kerja

Kompas.com - 26/10/2020, 15:03 WIB
Guberbur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah restoran Ibu Kota pada Sabtu (8/8/2020) malam. Dokumentasi Pemprov DKI JakartaGuberbur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah restoran Ibu Kota pada Sabtu (8/8/2020) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat materi pembahasan tentang isu terkini, misalnya pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Karya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, RPP untuk pembelajaran para siswa SD hingga SMA atau sederajat itu diharapkan mampu memahami akar masalah dari topik yang sedang ramai dibicarakan publik.

Pernyataan itu disampaikan Anies ketika bertemu para kepala sekolah di Polda Metro Jaya, Senin (26/10/2020), untuk membahas para pelajar yang ditangkap saat mengikuti demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja.

Baca juga: Jelang Libur Panjang, Anies Imbau Warga Tak Copot Masker Saat Kumpul Keluarga

"Sehingga situasi yang dibicarakan itu bisa merangsang anak-anak kita untuk peduli kepada masalah-masalah yang dihadapi bangsa ini. Harapannya nantinya sejak dini anak-anak dapat kesempatan untuk terbiasa membicarakan secara konstruktif permasalahan-permasalahan yang dibicarakan oleh masyarakat umum," kata Anies.

Tak hanya bermanfaat untuk siswa, RPP itu juga dapat dijadikan pedoman para guru dalam penyampaian materi hingga tujuan dari pembelajaran.

"Dengan adanya RPP ini, para guru sudah langsung punya pegangan. Misalnya untuk SMP 4 kali pertemuan materinya apa, tujuan pembelajarannya apa, alat belajarnya apa, sumber belajarnya apa, penilaiannya bagaimana," ujar Anies.

"Jadi bukan hanya sekadar menganjurkan, jadikan misalnya UU Cipta Kerja sebagai materi pembelajaran. Kalau hanya dianjurkan begitu nanti guru mungkin akan melalui tantangan bagaimana menerjemahkan," lanjutnya.

Baca juga: PSBB Transisi Jakarta Diperpanjang hingga 8 November, Ini Penjelasan Anies

Untuk diketahui, sebanyak 1.377 orang ditangkap polisi imbas dari demo tolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja yang berujung ricuh di Jakarta, Selasa (13/10/2020).

Dari jumlah tersebut, ada lima orang pelajar yang masih berada di tingkat Sekolah Dasar (SD).

Sementara itu, jumlah pelajar yang diamankan setidaknya ada 900 orang, sedangkan sisanya berstatus mahasiswa dan pengangguran.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wagub DKI Minta ASN Pemprov Tetap Kerja pada 12 Maret

Wagub DKI Minta ASN Pemprov Tetap Kerja pada 12 Maret

Megapolitan
Anggaran Terbatas, Pemkot Bekasi Minta Bantuan Ridwan Kamil untuk Proyek Normalisasi Kali Bekasi

Anggaran Terbatas, Pemkot Bekasi Minta Bantuan Ridwan Kamil untuk Proyek Normalisasi Kali Bekasi

Megapolitan
Kawalcovid19: Korban Jiwa Covid-19 Jakarta Seperti 3 Kali Tragedi 911

Kawalcovid19: Korban Jiwa Covid-19 Jakarta Seperti 3 Kali Tragedi 911

Megapolitan
Robby Abbas, Mantan Muncikari Artis yang Kembali Ditangkap karena Sabu

Robby Abbas, Mantan Muncikari Artis yang Kembali Ditangkap karena Sabu

Megapolitan
Proyek Normalisasi Kali Bekasi Resmi Dimulai untuk Kendalikan Banjir

Proyek Normalisasi Kali Bekasi Resmi Dimulai untuk Kendalikan Banjir

Megapolitan
Satpol PP Tutup 4 Kafe di Jakpus karena Langgar Jam Operasional

Satpol PP Tutup 4 Kafe di Jakpus karena Langgar Jam Operasional

Megapolitan
KawalCovid19: Tingkat Kematian Pasien di DKI Meningkat hingga 2,8 Persen

KawalCovid19: Tingkat Kematian Pasien di DKI Meningkat hingga 2,8 Persen

Megapolitan
Wagub DKI: Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Ciliwung Butuh Rp 5 Triliun

Wagub DKI: Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Ciliwung Butuh Rp 5 Triliun

Megapolitan
Pemkot Bogor Tiadakan Kebijakan Ganjil Genap untuk Akhir Pekan Ini

Pemkot Bogor Tiadakan Kebijakan Ganjil Genap untuk Akhir Pekan Ini

Megapolitan
Sempat Bertemu Pembunuh Anaknya, Ibu Ade Sara: Assyifa, kalau Memang Kamu Pelakunya, Tante Maafkan Kamu

Sempat Bertemu Pembunuh Anaknya, Ibu Ade Sara: Assyifa, kalau Memang Kamu Pelakunya, Tante Maafkan Kamu

Megapolitan
Wagub: 7,6 Kilometer Lahan di Bantaran Ciliwung Bisa Dinormalisasi

Wagub: 7,6 Kilometer Lahan di Bantaran Ciliwung Bisa Dinormalisasi

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Hujan

Megapolitan
Virus Corona B.1.1.7 Sudah Menyebar di Jakarta Tanpa Terdeteksi?

Virus Corona B.1.1.7 Sudah Menyebar di Jakarta Tanpa Terdeteksi?

Megapolitan
Penyalahgunaan Jatah Vaksin di Pasar Tanah Abang: Dipakai ART hingga Kenalan Pedagang

Penyalahgunaan Jatah Vaksin di Pasar Tanah Abang: Dipakai ART hingga Kenalan Pedagang

Megapolitan
Ikappi Ingatkan PD Pasar Jaya Tak Menyepelekan Pendataan Pedagang untuk Vaksinasi Covid-19

Ikappi Ingatkan PD Pasar Jaya Tak Menyepelekan Pendataan Pedagang untuk Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X