Buruh Belum Ajukan Uji Materi UU Cipta Kerja meski Diterima MK, Ini Alasannya

Kompas.com - 02/11/2020, 15:22 WIB
Presiden KSPI, Said Iqbal menunjukkan pernyataan sikap aliansi buruh atas omnibus law UU Cipta Kerja, yang akan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, pada Senin (2/11/2020) Kompas.com/Sonya Teresa Presiden KSPI, Said Iqbal menunjukkan pernyataan sikap aliansi buruh atas omnibus law UU Cipta Kerja, yang akan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, pada Senin (2/11/2020)
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok buruh belum mengajukan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja meskipun sudah diterima oleh perwakilan Mahkamah Konstitusi, Senin (2/11/2020).

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengatakan, dalam pertemuan dengan kelompok buruh tadi, MK hanya menerima pernyataan sikap dari mereka.

Buruh belum bisa mengajukan uji materi UU Cipta Kerja. Sebab, UU tersebut belum diteken oleh Presiden Joko Widodo dan belum diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM.

"Belum (ada pengajuan uji materi). Masih tunggu UU diundangkan. Tadi kami terima untuk menyampaikan pernyataan sikap ke MK," kata Fajar.

Baca juga: Usai Temui MK, Buruh Bubarkan Unjuk Rasa Siang Hari Ini

Ada 10 perwakilan buruh yang diizinkan masuk ke gedung MK. Sementara ribuan lainnya menunggu di jalan sambil melakukan unjuk rasa.

Setelah pertemuan dengan MK, massa buruh pun mulai membubarkan diri.

Presiden KSPI Said Iqbal sebelumnya mengonfirmasi bahwa unjuk rasa hari ini dilakukan bersamaan dengan pengajuan uji materi UU Cipta Kerja ke MK.

"Akan diserahkan gugatan uji materiil dan uji formil omnibus law UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi oleh KSPSI, AGN, dan KSPI," kata Presiden KSPI Said Iqbal melalui keterangan tertulisnya, Minggu (1/11/2020).

Baca juga: Serahkan Pernyataan Sikap, Ini Permintaan Buruh kepada MK Soal Uji Materi UU Cipta Kerja

Namun, apabila UU Cipta Kerja belum memiliki nomor dari pemerintah, para buruh hanya akan melakukan konsultasi dengan MK. Buruh menolak UU yang disahkan dalam rapat paripurna 5 Oktober lalu itu karena dianggap memuat banyak aturan yang merugikan pekerja.

Adapun Presiden Jokowi memiliki 30 hari untuk membubuhkan tanda tangan setelah UU Cipta Kerja disahkan pada rapat paripurna. Artinya batas waktunya adalah sampai 5 November.

Namun, jika tak ditandatangani Jokowi dalam waktu 30 hari, UU yang ditolak para buruh dan mahasiswa itu juga tetap akan otomatis berlaku.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 17 Januari: Bertambah di Inggris dan Kuwait, Total 2.816 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE 17 Januari: Bertambah di Inggris dan Kuwait, Total 2.816 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Megapolitan
Saat Kematian Akibat Covid-19 Meningkat Karena Faskes Penuh . . .

Saat Kematian Akibat Covid-19 Meningkat Karena Faskes Penuh . . .

Megapolitan
Tempat Tidur ICU di RS Rujukan Covid-19 Jakarta Tersisa 63

Tempat Tidur ICU di RS Rujukan Covid-19 Jakarta Tersisa 63

Megapolitan
Tangis Tak Henti dan Kenangan Rekan Sejawat di Pemakaman Pramugari Nam Air Isti Yudha Prastika

Tangis Tak Henti dan Kenangan Rekan Sejawat di Pemakaman Pramugari Nam Air Isti Yudha Prastika

Megapolitan
Warga Depok Meninggal di Taksi Online Usai Ditolak 10 RS Covid-19, Bukti Pandemi Makin Gawat

Warga Depok Meninggal di Taksi Online Usai Ditolak 10 RS Covid-19, Bukti Pandemi Makin Gawat

Megapolitan
Penghuni Indekos Kaget Motornya Terbakar di Pinggir Jalan, Diduga Hendak Dicuri

Penghuni Indekos Kaget Motornya Terbakar di Pinggir Jalan, Diduga Hendak Dicuri

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Tangis Keluarga Sambut Pramugari Korban Sriwijaya Air | Fakta Gugatan Terhadap Raffi Ahmad

[POPULER JABODETABEK] Tangis Keluarga Sambut Pramugari Korban Sriwijaya Air | Fakta Gugatan Terhadap Raffi Ahmad

Megapolitan
UPDATE: Total 298 Kantong Berisi Bagian Tubuh Korban Sriwijaya Air Diserahkan ke DVI Polri

UPDATE: Total 298 Kantong Berisi Bagian Tubuh Korban Sriwijaya Air Diserahkan ke DVI Polri

Megapolitan
UPDATE 16 Januari: Ada 4.275 Kasus Covid-19 di Tangsel, Tambah 37

UPDATE 16 Januari: Ada 4.275 Kasus Covid-19 di Tangsel, Tambah 37

Megapolitan
UPDATE: Tim SAR Pencarian Sriwijaya Air SJ 182 Terima 9 Kantong Temuan dari Bakamla dan KRI Kurau

UPDATE: Tim SAR Pencarian Sriwijaya Air SJ 182 Terima 9 Kantong Temuan dari Bakamla dan KRI Kurau

Megapolitan
Diduga Korsleting, Mobil Terbakar di Jalan Tol Layang Wiyoto Wiyono

Diduga Korsleting, Mobil Terbakar di Jalan Tol Layang Wiyoto Wiyono

Megapolitan
UPDATE Sabtu Sore: Basarnas Terima 17 Kantong Jenazah Potongan Tubuh dan Sekantong Barang Pribadi Korban Sriwijaya Air

UPDATE Sabtu Sore: Basarnas Terima 17 Kantong Jenazah Potongan Tubuh dan Sekantong Barang Pribadi Korban Sriwijaya Air

Megapolitan
3.536 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, Tertinggi Selama Pandemi

3.536 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, Tertinggi Selama Pandemi

Megapolitan
KPAI Minta Pelaku Pencabulan Anak Tiri di Jakarta Barat Dihukum Berat

KPAI Minta Pelaku Pencabulan Anak Tiri di Jakarta Barat Dihukum Berat

Megapolitan
Pramugari Korban Sriwijaya Air Dikenang Rekannya sebagai Sosok yang Mengayomi dan Humoris

Pramugari Korban Sriwijaya Air Dikenang Rekannya sebagai Sosok yang Mengayomi dan Humoris

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X