Kompas.com - 02/11/2020, 15:22 WIB
Presiden KSPI, Said Iqbal menunjukkan pernyataan sikap aliansi buruh atas omnibus law UU Cipta Kerja, yang akan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, pada Senin (2/11/2020) Kompas.com/Sonya Teresa Presiden KSPI, Said Iqbal menunjukkan pernyataan sikap aliansi buruh atas omnibus law UU Cipta Kerja, yang akan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, pada Senin (2/11/2020)
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok buruh belum mengajukan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja meskipun sudah diterima oleh perwakilan Mahkamah Konstitusi, Senin (2/11/2020).

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengatakan, dalam pertemuan dengan kelompok buruh tadi, MK hanya menerima pernyataan sikap dari mereka.

Buruh belum bisa mengajukan uji materi UU Cipta Kerja. Sebab, UU tersebut belum diteken oleh Presiden Joko Widodo dan belum diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM.

"Belum (ada pengajuan uji materi). Masih tunggu UU diundangkan. Tadi kami terima untuk menyampaikan pernyataan sikap ke MK," kata Fajar.

Baca juga: Usai Temui MK, Buruh Bubarkan Unjuk Rasa Siang Hari Ini

Ada 10 perwakilan buruh yang diizinkan masuk ke gedung MK. Sementara ribuan lainnya menunggu di jalan sambil melakukan unjuk rasa.

Setelah pertemuan dengan MK, massa buruh pun mulai membubarkan diri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Presiden KSPI Said Iqbal sebelumnya mengonfirmasi bahwa unjuk rasa hari ini dilakukan bersamaan dengan pengajuan uji materi UU Cipta Kerja ke MK.

"Akan diserahkan gugatan uji materiil dan uji formil omnibus law UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi oleh KSPSI, AGN, dan KSPI," kata Presiden KSPI Said Iqbal melalui keterangan tertulisnya, Minggu (1/11/2020).

Baca juga: Serahkan Pernyataan Sikap, Ini Permintaan Buruh kepada MK Soal Uji Materi UU Cipta Kerja

Namun, apabila UU Cipta Kerja belum memiliki nomor dari pemerintah, para buruh hanya akan melakukan konsultasi dengan MK. Buruh menolak UU yang disahkan dalam rapat paripurna 5 Oktober lalu itu karena dianggap memuat banyak aturan yang merugikan pekerja.

Adapun Presiden Jokowi memiliki 30 hari untuk membubuhkan tanda tangan setelah UU Cipta Kerja disahkan pada rapat paripurna. Artinya batas waktunya adalah sampai 5 November.

Namun, jika tak ditandatangani Jokowi dalam waktu 30 hari, UU yang ditolak para buruh dan mahasiswa itu juga tetap akan otomatis berlaku.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TransJakarta Gencarkan Integrasi Antar Moda dari Transportasi Berbasis Jalan, Rel, hingga Air

TransJakarta Gencarkan Integrasi Antar Moda dari Transportasi Berbasis Jalan, Rel, hingga Air

Megapolitan
Aturan Pengunjung Restoran Wajib Sudah Vaksin Covid-19, PHRI: Semakin Mati Kita!

Aturan Pengunjung Restoran Wajib Sudah Vaksin Covid-19, PHRI: Semakin Mati Kita!

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Kembangan Capai 45,7 Persen

Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Kembangan Capai 45,7 Persen

Megapolitan
RSUD Kabupaten Bekasi Kembali Buka IGD untuk Pasien Non-Covid-19

RSUD Kabupaten Bekasi Kembali Buka IGD untuk Pasien Non-Covid-19

Megapolitan
Sidak Penerima Bansos, Mensos Risma Terima Aduan Pungli Rp 50.000 di Tangerang

Sidak Penerima Bansos, Mensos Risma Terima Aduan Pungli Rp 50.000 di Tangerang

Megapolitan
Profesor, Dosen, dan Mahasiswa Desak Pencabutan Statuta UI Hasil Revisi karena Cacat Formil dan Materiil

Profesor, Dosen, dan Mahasiswa Desak Pencabutan Statuta UI Hasil Revisi karena Cacat Formil dan Materiil

Megapolitan
Kapal Nelayan Terbakar di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara

Kapal Nelayan Terbakar di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara

Megapolitan
Temukan Pungli Saat Sidak Penyaluran Bansos Tunai, Mensos Risma Bujuk Korban Bocorkan Nama Oknumnya

Temukan Pungli Saat Sidak Penyaluran Bansos Tunai, Mensos Risma Bujuk Korban Bocorkan Nama Oknumnya

Megapolitan
Remaja Perempuan Dianiaya Ayah Kandung dan Ibu Tiri di Pamulang, Keluarga Lapor Polisi

Remaja Perempuan Dianiaya Ayah Kandung dan Ibu Tiri di Pamulang, Keluarga Lapor Polisi

Megapolitan
Kota Bogor Berlakukan Parkir Ganjil Genap, Ini Aturannya

Kota Bogor Berlakukan Parkir Ganjil Genap, Ini Aturannya

Megapolitan
Penganiaya Tetangga hingga Tewas Sering Protes ke Ketua RT gara-gara Kotoran Anjing

Penganiaya Tetangga hingga Tewas Sering Protes ke Ketua RT gara-gara Kotoran Anjing

Megapolitan
SIM Hilang atau Rusak, Begini Mekanisme dan Syarat Mengurusnya

SIM Hilang atau Rusak, Begini Mekanisme dan Syarat Mengurusnya

Megapolitan
Pengusaha Warung Makan Tak Enak Hati Beri Batas Waktu 20 Menit kepada Pelanggan

Pengusaha Warung Makan Tak Enak Hati Beri Batas Waktu 20 Menit kepada Pelanggan

Megapolitan
Kasus Kotoran Anjing di Cengkareng, Pemukul Tetangga Sudah Berstatus Tersangka dan Ditahan

Kasus Kotoran Anjing di Cengkareng, Pemukul Tetangga Sudah Berstatus Tersangka dan Ditahan

Megapolitan
Satpol PP Jakpus Awasi Aturan Makan 20 Menit Sambil Bagikan Sembako ke Pedagang

Satpol PP Jakpus Awasi Aturan Makan 20 Menit Sambil Bagikan Sembako ke Pedagang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X