Kompas.com - 02/11/2020, 15:22 WIB
Presiden KSPI, Said Iqbal menunjukkan pernyataan sikap aliansi buruh atas omnibus law UU Cipta Kerja, yang akan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, pada Senin (2/11/2020) Kompas.com/Sonya Teresa Presiden KSPI, Said Iqbal menunjukkan pernyataan sikap aliansi buruh atas omnibus law UU Cipta Kerja, yang akan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, pada Senin (2/11/2020)
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok buruh belum mengajukan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja meskipun sudah diterima oleh perwakilan Mahkamah Konstitusi, Senin (2/11/2020).

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengatakan, dalam pertemuan dengan kelompok buruh tadi, MK hanya menerima pernyataan sikap dari mereka.

Buruh belum bisa mengajukan uji materi UU Cipta Kerja. Sebab, UU tersebut belum diteken oleh Presiden Joko Widodo dan belum diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM.

"Belum (ada pengajuan uji materi). Masih tunggu UU diundangkan. Tadi kami terima untuk menyampaikan pernyataan sikap ke MK," kata Fajar.

Baca juga: Usai Temui MK, Buruh Bubarkan Unjuk Rasa Siang Hari Ini

Ada 10 perwakilan buruh yang diizinkan masuk ke gedung MK. Sementara ribuan lainnya menunggu di jalan sambil melakukan unjuk rasa.

Setelah pertemuan dengan MK, massa buruh pun mulai membubarkan diri.

Presiden KSPI Said Iqbal sebelumnya mengonfirmasi bahwa unjuk rasa hari ini dilakukan bersamaan dengan pengajuan uji materi UU Cipta Kerja ke MK.

"Akan diserahkan gugatan uji materiil dan uji formil omnibus law UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi oleh KSPSI, AGN, dan KSPI," kata Presiden KSPI Said Iqbal melalui keterangan tertulisnya, Minggu (1/11/2020).

Baca juga: Serahkan Pernyataan Sikap, Ini Permintaan Buruh kepada MK Soal Uji Materi UU Cipta Kerja

Namun, apabila UU Cipta Kerja belum memiliki nomor dari pemerintah, para buruh hanya akan melakukan konsultasi dengan MK. Buruh menolak UU yang disahkan dalam rapat paripurna 5 Oktober lalu itu karena dianggap memuat banyak aturan yang merugikan pekerja.

Adapun Presiden Jokowi memiliki 30 hari untuk membubuhkan tanda tangan setelah UU Cipta Kerja disahkan pada rapat paripurna. Artinya batas waktunya adalah sampai 5 November.

Namun, jika tak ditandatangani Jokowi dalam waktu 30 hari, UU yang ditolak para buruh dan mahasiswa itu juga tetap akan otomatis berlaku.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aksi Petugas Derek Liar Paksa Sopir Truk di Tol yang Berujung Penangkapan

Aksi Petugas Derek Liar Paksa Sopir Truk di Tol yang Berujung Penangkapan

Megapolitan
Jembatan yang Jadi Akses Pemuda Tawuran di Johar Baru...

Jembatan yang Jadi Akses Pemuda Tawuran di Johar Baru...

Megapolitan
Aparat dan Kementerian Turun Tangan, Babak Baru Dugaan Korupsi Damkar yang Diungkap Sandi

Aparat dan Kementerian Turun Tangan, Babak Baru Dugaan Korupsi Damkar yang Diungkap Sandi

Megapolitan
Penyerangan di Jagakarsa, Satu Warga Derita Luka Bacok pada Bagian Lengan

Penyerangan di Jagakarsa, Satu Warga Derita Luka Bacok pada Bagian Lengan

Megapolitan
Kepala Korlantas Persilakan Mudik di Waktu Berikut: 'Kita Perlancar!'

Kepala Korlantas Persilakan Mudik di Waktu Berikut: "Kita Perlancar!"

Megapolitan
Avanza Tabrak Ambulans di Gunung Sahari Jakpus, Pesepeda Jadi Korban

Avanza Tabrak Ambulans di Gunung Sahari Jakpus, Pesepeda Jadi Korban

Megapolitan
UPDATE 15 April: Depok Catat 324 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi dalam Sebulan Terakhir

UPDATE 15 April: Depok Catat 324 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi dalam Sebulan Terakhir

Megapolitan
UPDATE 15 April: 109 Kasus Baru Covid-19 di Kabupaten Bekasi, Jumlah Pasien 536 Orang

UPDATE 15 April: 109 Kasus Baru Covid-19 di Kabupaten Bekasi, Jumlah Pasien 536 Orang

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta dan Bodebek Hujan hingga Malam

Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta dan Bodebek Hujan hingga Malam

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Rizieq Shihab Sesalkan Sikap Bima Arya | Prada Ilham Dituntut 1,5 Tahun Penjara dan Dipecat dari TNI

[POPULER JABODETABEK] Rizieq Shihab Sesalkan Sikap Bima Arya | Prada Ilham Dituntut 1,5 Tahun Penjara dan Dipecat dari TNI

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 16 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 16 April 2021

Megapolitan
Catat, Cara Dapat Jasa Derek Mobil Resmi di Jalan Tol Gratis dan Berbayar Berikut Tarifnya

Catat, Cara Dapat Jasa Derek Mobil Resmi di Jalan Tol Gratis dan Berbayar Berikut Tarifnya

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi Hari Ini, 16 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi Hari Ini, 16 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, 16 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, 16 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya Hari Ini, 16 April 2020

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya Hari Ini, 16 April 2020

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X