PSBB Transisi Jakarta Diperpanjang, Ini Dua Aturan yang Akan Berubah

Kompas.com - 09/11/2020, 10:36 WIB
Petugas memeriksa suhu tubuh pengunjung yang akan menonton film di salah satu bioskop di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (4/11/2020). Pemerintah Kota Palembang kembali mengizinkan bioskop kembali beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIPetugas memeriksa suhu tubuh pengunjung yang akan menonton film di salah satu bioskop di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (4/11/2020). Pemerintah Kota Palembang kembali mengizinkan bioskop kembali beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi hingga 22 November mendatang.

Pertimbangannya adalah penularan Covid-19 di Ibu Kota mulai terkendali dan menuju aman pada masa transisi periode 24 Oktober hingga 7 November lalu.

Anies memaparkan, PSBB transisi yang berjalan dua pekan terakhir berhasil menurunkan angka penularan Covid-19 di Jakarta.

Baca juga: PSBB Transisi Jakarta Diperpanjang, Ganjil Genap Ditiadakan hingga 22 November

 

Penularan kasus Covid-19 tercatat sebesar 12.481 kasus pada periode 10-24 Oktober, kemudian menjadi 8.026 kasus pada 24 Oktober-7 November atau turun sebanyak 55 persen.

"Artinya, penularan masih ada di Jakarta, namun melambat setiap dua pekan terakhir selama PSBB transisi ini," kata Anies, Minggu (7/11/2020).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tak ada perubahan aturan maupun sanksi pada perpanjangan PSBB kali ini.

Sekolah belum boleh tatap muka, perkantoran menerapkan sistem work from office (WFO) sesuai kebutuhan, dan bioskop diperbolehkan beroperasi.

Baca juga: Anies: Wabah Covid-19 di Jakarta Lebih Terkendali dan Menuju Aman

Hanya saja, ada dua aturan yang tengah digodok Pemprov DKI untuk diterapkan pada PSBB transisi.

Tambahan kapasitas penonton bioskop

Pertama, Pemprov DKI meningkatkan kapasitas maksimal pengunjung bioskop menjadi 50 persen dari jumlah tempat duduk yang tersedia.

Kapasitas tersebut bertambah dari aturan sebelumnya, yakni hanya 25 persen dari kapasitas normal.

Tujuan penambahan kapasitas pengunjung tersebut adalah menyelamatkan industri hiburan di tengah pandemi Covid-19.

Baca juga: Kapasitas Maksimal Pengunjung Bioskop Jadi 50 Persen: Syarat hingga Respons Pengusaha

Walau telah dilonggarkan, tidak semua bioskop boleh dibuka dengan kapasitas maksimal 50 persen.

Penambahan kapasitas hanya bisa diterapkan oleh bioskop yang telah buka dengan kapasitas 25 persen.

Bioskop yang ingin menambah kapasitas penontonnya harus mengajukan penambahan kapasitas ke Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta.

Baca juga: Tak Semua Bioskop Boleh Buka dengan Kapasitas 50 Persen, Begini Ketentuannya

Pemprov DKI nantinya akan mengevaluasi apakah pengelola telah menerapkan protokol kesehatan dengan benar, selama bioskop dibuka dengan kapasitas 25 persen.

"Nanti tim yang akan menilai apakah bisa atau tidak ditingkatkan menjadi 50 persen," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disparekraf DKI Jakarta Gumilar Ekajaya. 

Resepsi pernikahan di gedung

Aturan kedua yang tengah digodok adalah penyelenggaraan resepsi pernikahan di gedung.

Sebelumnya, Pemprov DKI hanya mengizinkan upacara pernikahan (akad nikah) secara indoor dengan kapasitas tamu maksimal 25 persen dari kapasitas normal.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, resepsi pernikahan kemungkinan diizinkan digelar di gedung pertemuan di Jakarta.

"Pekan depan, kemungkinan akan dibuka, selain akad nikah di gedung, juga dimungkinkan untuk resepsi pernikahan dengan syarat-syarat yang ditentukan," kata Riza di Kampus UKI Jakarta, Sabtu (7/11/2020), seperti dikutip Antara

Baca juga: Kata Wagub DKI, Kemungkinan Resepsi Pernikahan Diizinkan Mulai Pekan Depan

Riza menekankan, pelaksanaan acara tersebut harus tetap mengikuti panduan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Sementara itu, Gumilar menyampaikan, pihak yang mengajukan permohonan penyelenggaraan resepsi di gedung bukanlah wedding organizer (WO), tetapi pemilik gedung atau hotel.

Baca juga: PSBB Transisi Diperpanjang, Ganjil Genap Belum Berlaku di DKI Jakarta

Oleh karena itu, dia meminta pemilik gedung untuk meminta WO mengikuti SOP dan protokol kesehatan yang sudah disetujui Pemprov DKI.

"Catatannya, kalau WO sewa, pihak gedung harus dulu menanyakan ke WO mau ikut protokol kesehatan yang sudah ada. Kalau bersedia ikut, baru boleh," ujar Gumilar.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prakiraan Cuaca BMKG Rabu: Jakarta, Bekasi, Bogor dan Depok Berpeluang Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG Rabu: Jakarta, Bekasi, Bogor dan Depok Berpeluang Hujan

Megapolitan
Fakta Baru Kasus Anji: Jadi Tersangka, Pakai Ganja Sejak September 2020

Fakta Baru Kasus Anji: Jadi Tersangka, Pakai Ganja Sejak September 2020

Megapolitan
Garap Poster Out of The Box, UI Panen Perhatian Publik

Garap Poster Out of The Box, UI Panen Perhatian Publik

Megapolitan
UI Sebut Poster yang Viral Direncanakan dengan Matang Melalui Riset dan Rapat Panjang

UI Sebut Poster yang Viral Direncanakan dengan Matang Melalui Riset dan Rapat Panjang

Megapolitan
UPDATE: Tambah 331 Kasus Covid-19 di Depok, Jumlah Pasien Melonjak Lagi

UPDATE: Tambah 331 Kasus Covid-19 di Depok, Jumlah Pasien Melonjak Lagi

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Digelar di Stadion Patriot Bekasi, Ini Cara Daftar dan Jadwal Penyuntikan

Vaksinasi Covid-19 Digelar di Stadion Patriot Bekasi, Ini Cara Daftar dan Jadwal Penyuntikan

Megapolitan
Perum PPD Gratiskan Layanan Bus Bogor-Jakarta Selama Sebulan

Perum PPD Gratiskan Layanan Bus Bogor-Jakarta Selama Sebulan

Megapolitan
Sopir Truk Korban Pungli Mengeluh: Anak Mau Jajan Dibentak, padahal Uang Disebar di Pelabuhan

Sopir Truk Korban Pungli Mengeluh: Anak Mau Jajan Dibentak, padahal Uang Disebar di Pelabuhan

Megapolitan
Mirisnya Hidup Sopir Truk di Tanjung Priok, Dipalak Preman hingga Petugas Pelabuhan

Mirisnya Hidup Sopir Truk di Tanjung Priok, Dipalak Preman hingga Petugas Pelabuhan

Megapolitan
19 Warga Gandasari Tangerang Sembuh dari Covid-19, 34 Orang Masih Dirawat

19 Warga Gandasari Tangerang Sembuh dari Covid-19, 34 Orang Masih Dirawat

Megapolitan
Komplotan Maling Bobol Rumah di Makasar Jaktim, Mengaku Petugas Kelurahan

Komplotan Maling Bobol Rumah di Makasar Jaktim, Mengaku Petugas Kelurahan

Megapolitan
Terduga Teroris yang Ditangkap di Bogor Sehari-hari Disebut Berjualan Bahan Kimia

Terduga Teroris yang Ditangkap di Bogor Sehari-hari Disebut Berjualan Bahan Kimia

Megapolitan
Sebagian Wilayah Kota Bekasi Banjir Usai Hujan Deras, Taman Narogong Paling Parah

Sebagian Wilayah Kota Bekasi Banjir Usai Hujan Deras, Taman Narogong Paling Parah

Megapolitan
Soal Kelanjutan Belajar di Sekolah, Pemkot Tangerang Fokus Tangani Lonjakan Kasus Covid-19 Dulu

Soal Kelanjutan Belajar di Sekolah, Pemkot Tangerang Fokus Tangani Lonjakan Kasus Covid-19 Dulu

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Wali Kota Tangerang Batasi Aktivitas Ekonomi Warga

Kasus Covid-19 Melonjak, Wali Kota Tangerang Batasi Aktivitas Ekonomi Warga

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X