Buruh Minta Fraksi Demokrat dan PKS Inisiasi Legislative Review UU Cipta Kerja

Kompas.com - 09/11/2020, 16:10 WIB
Sekjen Dewan Pimpinan Pusat FSPMI Riden Hatam Aziz (baju abu-abu), melaksanakan konferensi pers pada aksi tolak UU Cipta Kerja, pada Senin (9/11/2020) di depan Gedung DPR-RI. Kompas.com/Sonya Teresa Sekjen Dewan Pimpinan Pusat FSPMI Riden Hatam Aziz (baju abu-abu), melaksanakan konferensi pers pada aksi tolak UU Cipta Kerja, pada Senin (9/11/2020) di depan Gedung DPR-RI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah organisasi buruh kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Jakarta, Senin (9/11/2020).

Dalam konferensi pers di depan Gedung DPR-RI hari ini, Sekjen Dewan Pimpinan Pusat FSPMI Riden Hatam Aziz mengungkapkan apresiasinya terhadap fraksi Demokrat dan PKS yang menyatakan menolak UU Cipta Kerja.

"Khusus kepada fraksi PKS dan Demokrat kami ucapkan terima kasih atas sikap menolak pengesahan RUU omnibus law tersebut," ujar Riden.

Riden kemudian mengimbau masyarakat, fraksi PKS, dan juga fraksi Demokrat untuk menginisiasi dilakukannya legislative review UU Cipta Kerja.

Baca juga: Belum Pertimbangkan Legislative Review, PKS Masih Pelajari UU Cipta Kerja

"Maka, mari kita bersama-sama dengan kaum pekerja dan masyarakat umumnya, fraksi PKS dan Demokrat, untuk lakukan bersama-sama kami inisiasi adakan review legislatif terkait UU No. 11 Tahun 2020," kata Riden.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam unjuk rasa kali ini, buruh menuntut DPR untuk melakukan legislative review dari Undang-Undang yang disahkan pada Senin (2/11/2020) lalu.

"Kami tuntut DPR RI yang kami sebut review legislatif bisa dengan cara DPR RI lalukan paripurna kembali dengn agenda putuskan omnibus law UU Cipta Kerja No 11 tahun 2020," ujar Riden.

Selain itu, Riden juga menegaskan bahwa buruh akan tetap melakukan perlawanan sampai Undang-Undang tersebut dicabut.

Baca juga: Demokrat Siapkan Upaya Legislative Review UU Cipta Kerja

"Tentunya aksi ini akan terus kami lakukan di samping kami ajukan judicial review kepada MK. Semua lini dan kesempatan akan kami gunakan," tambahnya.

Sejumlah organisasi buruh kembali menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Senin (9/11/2020).

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disdik DKI: 6 Sekolah yang Gelar PTM Ditutup karena Ada Temuan Kasus Covid-19

Disdik DKI: 6 Sekolah yang Gelar PTM Ditutup karena Ada Temuan Kasus Covid-19

Megapolitan
Kasudin PPKUKM Jakarta Pusat Optimistis Bazzar Kecamatan Buka Peluang Usaha

Kasudin PPKUKM Jakarta Pusat Optimistis Bazzar Kecamatan Buka Peluang Usaha

Megapolitan
43 Anggota Ditlantas Polda Metro Jaya Gugur akibat Covid-19

43 Anggota Ditlantas Polda Metro Jaya Gugur akibat Covid-19

Megapolitan
Pemprov Banten Umumkan Desain Baru Tugu Pamulang, Wali Kota Tangsel: Jangan Bagus di Gambar Saja

Pemprov Banten Umumkan Desain Baru Tugu Pamulang, Wali Kota Tangsel: Jangan Bagus di Gambar Saja

Megapolitan
Bahas APBD Perubahan, Pemkot Bekasi Anggarkan Rp 458 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Bahas APBD Perubahan, Pemkot Bekasi Anggarkan Rp 458 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Megapolitan
Simpang Mampang Sering Banjir, Wawalkot Depok: Karena Warga Masih Buang Sampah ke Kali

Simpang Mampang Sering Banjir, Wawalkot Depok: Karena Warga Masih Buang Sampah ke Kali

Megapolitan
Lokasi Ganjil Genap Jakarta Selama PPKM Level 3

Lokasi Ganjil Genap Jakarta Selama PPKM Level 3

Megapolitan
Pemprov DKI Tak Lanjutkan Penyaluran Bansos Tunai

Pemprov DKI Tak Lanjutkan Penyaluran Bansos Tunai

Megapolitan
Pemprov DKI Bangun Monumen Pahlawan Bangsa di TPU Karet Bivak

Pemprov DKI Bangun Monumen Pahlawan Bangsa di TPU Karet Bivak

Megapolitan
Tangsel Catat 73 Kasus Kekerasan Anak sejak Januari 2021, Mayoritas Pelaku Orang Terdekat Korban

Tangsel Catat 73 Kasus Kekerasan Anak sejak Januari 2021, Mayoritas Pelaku Orang Terdekat Korban

Megapolitan
Semula Rp 85.000, Tarif Tes Antigen di Stasiun KA Turun Jadi Rp 45.000

Semula Rp 85.000, Tarif Tes Antigen di Stasiun KA Turun Jadi Rp 45.000

Megapolitan
Puslabfor Polri Olah TKP Kebakaran Cahaya Swalayan di Cilandak KKO

Puslabfor Polri Olah TKP Kebakaran Cahaya Swalayan di Cilandak KKO

Megapolitan
Kapan Monas Dibuka Kembali untuk Umum?

Kapan Monas Dibuka Kembali untuk Umum?

Megapolitan
Operasi Patuh Jaya 2021 Digelar, Polisi Sebut 400-500 Pelanggar Ditindak Per Hari

Operasi Patuh Jaya 2021 Digelar, Polisi Sebut 400-500 Pelanggar Ditindak Per Hari

Megapolitan
Pemkot: Belasan Situ Berubah Jadi Perumahan Saat Depok Masih Bagian Kabupaten Bogor

Pemkot: Belasan Situ Berubah Jadi Perumahan Saat Depok Masih Bagian Kabupaten Bogor

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.