Kompas.com - 16/11/2020, 16:13 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan keterangan kepada awak media di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (16/11/2020) KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan keterangan kepada awak media di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (16/11/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) 2020.

Adapun APBD-P DKI Jakarta tahun 2020 turun menjadi Rp 63,23 triliun, dari yang awalnya direncanakan sebesar Rp 87,85 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan rencana kegiatan yang ada dapat selesai dalam waktu 1,5 bulan.

"Alhamdulilah pembahasan APBD-P 2020 sudah tuntas. Insya Allah kita akan bisa melaksanakan dalam 1,5 bulan terakhir ini," tutur Anies saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (16/11/2020).

Baca juga: Anies Mengaku Sudah Surati Rizieq Shihab soal Larangan Kerumunan, tetapi Tak Digubris

Anies menambahkan, Pemprov DKI Jakarta berharap bisa terus bersinergi dalam peningkatan kapasitas pemulihan warga akibat virus Covid-19, penanganan resesi ekonomi, menyediakan jaring pengaman sosial.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Eksekutif mengucapkan terima kasih yang sebesarnya-besarnya kepada Ketua, Wakil Ketua, dan segenap anggota dewan yang telah memberikan persetujuan terhadap Perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2020," ucap Anies.

Dia menambahkan, seluruh catatan yang diberikan akan menjadi perhatian penting.

"Dalam proses penyelesaian dan dalam proses persetujuan perda ini dan akan menjadi catatan penting bagi eksekutif," kata Anies.

Baca juga: Saat Anies Bandingkan Penegakan Aturan PSBB di Jakarta dengan Daerah Lain

Selama pembahasan, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan beberapa catatan dari legislatif. Catatan tersebut juga disampaikan saat rapat paripurna pengesahan Perda APBD-P 2020.

Salah satunya mengenai kegiatan yang bersentuhan langsung atau melibatkan masyarakat dan didanai APBD.

Pemprov DKI diminta untuk melakukan berkoordinasi dalam pelaksanaan program-program tersebut.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Kirim Surat soal BST Telat Cair, Risma Sindir Perbaikan Data di Jakarta

Anies Kirim Surat soal BST Telat Cair, Risma Sindir Perbaikan Data di Jakarta

Megapolitan
Tak Ada Perubahan, Ini Aturan Lengkap Perpanjangan PPKM Level 4 di Jakarta

Tak Ada Perubahan, Ini Aturan Lengkap Perpanjangan PPKM Level 4 di Jakarta

Megapolitan
Desakan agar Kejaksaan Segera Ungkap Dugaan Korupsi di Dinas Damkar Depok Menguat

Desakan agar Kejaksaan Segera Ungkap Dugaan Korupsi di Dinas Damkar Depok Menguat

Megapolitan
UPDATE: Kasus Baru Covid-19 di Depok Kembali Tembus 1.000

UPDATE: Kasus Baru Covid-19 di Depok Kembali Tembus 1.000

Megapolitan
UPDATE: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Tambah 248, Pasien Aktif Ada 4.493 Orang

UPDATE: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Tambah 248, Pasien Aktif Ada 4.493 Orang

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Pengendara Sedan Halangi Ambulans di Pamulang | PPKM Diperpanjang, Jakarta Masih Berstatus Level 4

[POPULER JABODETABEK] Pengendara Sedan Halangi Ambulans di Pamulang | PPKM Diperpanjang, Jakarta Masih Berstatus Level 4

Megapolitan
BMKG: Sebagian Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang Hujan Hari Ini

BMKG: Sebagian Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang Hujan Hari Ini

Megapolitan
PAUD di Cipayung Gelar Belajar Tatap Muka Saat PPKM karena Desakan Orangtua Murid

PAUD di Cipayung Gelar Belajar Tatap Muka Saat PPKM karena Desakan Orangtua Murid

Megapolitan
Vaksinasi Anak di Bekasi Dimulai, Peserta Wajib Bawa Formulir Persetujuan Orang Tua

Vaksinasi Anak di Bekasi Dimulai, Peserta Wajib Bawa Formulir Persetujuan Orang Tua

Megapolitan
PPN Sewa Toko Dihapus, Hippindo Minta PPh Final Sewa Juga Dibebaskan

PPN Sewa Toko Dihapus, Hippindo Minta PPh Final Sewa Juga Dibebaskan

Megapolitan
Guru Dikerahkan Jadi Tenaga Administrasi dalam Vaksinasi Siswa di Jakarta Barat

Guru Dikerahkan Jadi Tenaga Administrasi dalam Vaksinasi Siswa di Jakarta Barat

Megapolitan
Anies Kirim Surat soal BST Telat Cair karena Data Dobel Kemensos, Ini Respons Risma

Anies Kirim Surat soal BST Telat Cair karena Data Dobel Kemensos, Ini Respons Risma

Megapolitan
Terima 47 Aduan soal Pungli, Wali Kota Tangerang: Yang Potong Bansos Kami Tindak

Terima 47 Aduan soal Pungli, Wali Kota Tangerang: Yang Potong Bansos Kami Tindak

Megapolitan
Pemprov DKI Tegaskan Mal Masih Tutup Selama PPKM Level 4 Kecuali untuk Layanan Online

Pemprov DKI Tegaskan Mal Masih Tutup Selama PPKM Level 4 Kecuali untuk Layanan Online

Megapolitan
Volume Kendaraan di 3 Gerbang Tol Arah Jakarta Turun Saat PPKM Level 4

Volume Kendaraan di 3 Gerbang Tol Arah Jakarta Turun Saat PPKM Level 4

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X