APBD-P 2020 Disahkan, Anies Janji Bisa Laksanakan dalam 1,5 Bulan

Kompas.com - 16/11/2020, 16:13 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan keterangan kepada awak media di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (16/11/2020) KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan keterangan kepada awak media di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (16/11/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) 2020.

Adapun APBD-P DKI Jakarta tahun 2020 turun menjadi Rp 63,23 triliun, dari yang awalnya direncanakan sebesar Rp 87,85 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan rencana kegiatan yang ada dapat selesai dalam waktu 1,5 bulan.

"Alhamdulilah pembahasan APBD-P 2020 sudah tuntas. Insya Allah kita akan bisa melaksanakan dalam 1,5 bulan terakhir ini," tutur Anies saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (16/11/2020).

Baca juga: Anies Mengaku Sudah Surati Rizieq Shihab soal Larangan Kerumunan, tetapi Tak Digubris

Anies menambahkan, Pemprov DKI Jakarta berharap bisa terus bersinergi dalam peningkatan kapasitas pemulihan warga akibat virus Covid-19, penanganan resesi ekonomi, menyediakan jaring pengaman sosial.

"Eksekutif mengucapkan terima kasih yang sebesarnya-besarnya kepada Ketua, Wakil Ketua, dan segenap anggota dewan yang telah memberikan persetujuan terhadap Perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2020," ucap Anies.

Dia menambahkan, seluruh catatan yang diberikan akan menjadi perhatian penting.

"Dalam proses penyelesaian dan dalam proses persetujuan perda ini dan akan menjadi catatan penting bagi eksekutif," kata Anies.

Baca juga: Saat Anies Bandingkan Penegakan Aturan PSBB di Jakarta dengan Daerah Lain

Selama pembahasan, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan beberapa catatan dari legislatif. Catatan tersebut juga disampaikan saat rapat paripurna pengesahan Perda APBD-P 2020.

Salah satunya mengenai kegiatan yang bersentuhan langsung atau melibatkan masyarakat dan didanai APBD.

Pemprov DKI diminta untuk melakukan berkoordinasi dalam pelaksanaan program-program tersebut.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat: Anies Cenderung Rugi jika Pilkada Jakarta Digelar 2024

Pengamat: Anies Cenderung Rugi jika Pilkada Jakarta Digelar 2024

Megapolitan
Badut di Masa Pandemi, Hampir Setahun Menganggur hingga Jadi Tukang Las

Badut di Masa Pandemi, Hampir Setahun Menganggur hingga Jadi Tukang Las

Megapolitan
Kalah Saing hingga Omzet Merosot, Puluhan Pengusaha Warteg di Tangerang Gulung Tikar

Kalah Saing hingga Omzet Merosot, Puluhan Pengusaha Warteg di Tangerang Gulung Tikar

Megapolitan
Wajib Uji Emisi Kendaraan di DKI Jakarta, Ini Syarat Lulus, Lokasi, dan Sanksi yang Mengintai

Wajib Uji Emisi Kendaraan di DKI Jakarta, Ini Syarat Lulus, Lokasi, dan Sanksi yang Mengintai

Megapolitan
Bocah 13 Tahun Hanyut Saat Main di Pinggir Sungai Ciliwung

Bocah 13 Tahun Hanyut Saat Main di Pinggir Sungai Ciliwung

Megapolitan
Polisi: Penjual Satwa Dilindungi Untung Rp 1 Juta-Rp 10 Juta Tiap Jual Satu Binatang

Polisi: Penjual Satwa Dilindungi Untung Rp 1 Juta-Rp 10 Juta Tiap Jual Satu Binatang

Megapolitan
Sudinkes Jaksel Klaim Kamar Perawatan Pasien Covid-19 Masih Cukup

Sudinkes Jaksel Klaim Kamar Perawatan Pasien Covid-19 Masih Cukup

Megapolitan
Live Musik Dilarang di Kota Bekasi, Para Musisi Gelar Ngamen Online hingga Beralih Profesi

Live Musik Dilarang di Kota Bekasi, Para Musisi Gelar Ngamen Online hingga Beralih Profesi

Megapolitan
Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua, Wali Kota Airin: Enggak Ada Gejala Apapun

Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua, Wali Kota Airin: Enggak Ada Gejala Apapun

Megapolitan
Pasar Muamalah di Depok yang Terima Transaksi Dinar dan Dirham Tak Punya Izin

Pasar Muamalah di Depok yang Terima Transaksi Dinar dan Dirham Tak Punya Izin

Megapolitan
F-PKS: Mayoritas Fraksi DPRD DKI Dorong Pilkada Jakarta Digelar 2022

F-PKS: Mayoritas Fraksi DPRD DKI Dorong Pilkada Jakarta Digelar 2022

Megapolitan
Monyet Liar Masuk Kawasan Perumahan Puspitek Tangsel, Warga Resah

Monyet Liar Masuk Kawasan Perumahan Puspitek Tangsel, Warga Resah

Megapolitan
Polisi: Pelaku Penjual Satwa Dilindungi Berkamuflase Pedagang Binatang

Polisi: Pelaku Penjual Satwa Dilindungi Berkamuflase Pedagang Binatang

Megapolitan
Kabar Viral Pasar Muamalah di Depok Transaksi Pakai Dirham dan Dinar, Ini Penjelasan Lurah

Kabar Viral Pasar Muamalah di Depok Transaksi Pakai Dirham dan Dinar, Ini Penjelasan Lurah

Megapolitan
Tempat Tidur ICU untuk Pasien Covid-19 di Jakbar Terpakai 92,6 Persen

Tempat Tidur ICU untuk Pasien Covid-19 di Jakbar Terpakai 92,6 Persen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X