Anies Mengaku Sudah Surati Rizieq Shihab soal Larangan Kerumunan, tetapi Tak Digubris

Kompas.com - 16/11/2020, 15:31 WIB
Dari kiri ke kanan) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Pimpinan FPI Muhammad Rizieq Shihab, dan Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain pada pertemuan di kediaman Rizieq kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, (10/11/2020) malam. ANTARA/HO-Instagram Tengku ZulkarnainDari kiri ke kanan) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Pimpinan FPI Muhammad Rizieq Shihab, dan Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain pada pertemuan di kediaman Rizieq kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, (10/11/2020) malam.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku sudah mengirimkan surat mengenai aturan penyelenggaraan acara kepada Rizieq Shihab sebagai penyelenggara pernikahan putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat.

Anies mengatakan, surat aturan penyelenggaraan tersebut sudah dikirimkan melalui Wali Kota Jakarta Pusat.

"Jadi kalau kemarin, Wali Kota Jakarta Pusat mengirimkan surat mengingatkan bahwa ada ketentuan yang harus ditaati dalam kegiatan-kegiatan," kata Anies saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (16/11/2020).

Namun sayangnya, surat aturan yang diberikan Anies tersebut tidak digubris oleh Rizieq Shihab sehingga kegiatan yang menimbulkan kerumunan tetap terjadi. Akhirnya terjadi pelanggaran terkait kerumunan pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

Baca juga: Dikritik Warga soal Acara Rizieq Shihab, Anies: Jakarta Serius Tegakkan Protokol!

Pelanggaran kerumunan itu dibenarkan dari keluarnya surat pemberian sanksi denda Rp 50 juta dari Satpol PP DKI Jakarta kepada Rizieq Shihab.

"Berdasarkan pengamatan kami serta kondisi atas fakta yang terjadi dalam acara tersebut, telah terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan pencegahan Covid-19," tulis Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin dalam surat sanksi, Minggu (15/11/2020).

Acara yang berlangsung pada 14 November di Jalan Petamburan II, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, tersebut melanggar dua Peraturan Gubernur (Pergub) sekaligus, yaitu Pergub Nomor 79 Tahun 2020 dan Pergub Nomor 80 Tahun 2020.

Anies juga mengancam apabila pelanggaran kerumunan pada masa PSBB terjadi berulang kali dan dilakukan orang yang sama maka akan diberlakukan sanksi denda progresif yang maksimal dikenakan hingga Rp 150 juta.

Dia juga menegaskan, untuk menjatuhkan sanksi, tidak ada pertimbangan lain selain menegakkan Pergub yang sedang berlaku pada masa PSBB transisi.

"Ada Pergub, jadi kalau ngasih denda itu bukan pakai pertimbangan," kata Anies.

Baca juga: Saat Anies Bandingkan Penegakan Aturan PSBB di Jakarta dengan Daerah Lain

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat: Anies Cenderung Rugi jika Pilkada Jakarta Digelar 2024

Pengamat: Anies Cenderung Rugi jika Pilkada Jakarta Digelar 2024

Megapolitan
Badut di Masa Pandemi, Hampir Setahun Menganggur hingga Jadi Tukang Las

Badut di Masa Pandemi, Hampir Setahun Menganggur hingga Jadi Tukang Las

Megapolitan
Kalah Saing hingga Omzet Merosot, Puluhan Pengusaha Warteg di Tangerang Gulung Tikar

Kalah Saing hingga Omzet Merosot, Puluhan Pengusaha Warteg di Tangerang Gulung Tikar

Megapolitan
Wajib Uji Emisi Kendaraan di DKI Jakarta, Ini Syarat Lulus, Lokasi, dan Sanksi yang Mengintai

Wajib Uji Emisi Kendaraan di DKI Jakarta, Ini Syarat Lulus, Lokasi, dan Sanksi yang Mengintai

Megapolitan
Bocah 13 Tahun Hanyut Saat Main di Pinggir Sungai Ciliwung

Bocah 13 Tahun Hanyut Saat Main di Pinggir Sungai Ciliwung

Megapolitan
Polisi: Penjual Satwa Dilindungi Untung Rp 1 Juta-Rp 10 Juta Tiap Jual Satu Binatang

Polisi: Penjual Satwa Dilindungi Untung Rp 1 Juta-Rp 10 Juta Tiap Jual Satu Binatang

Megapolitan
Sudinkes Jaksel Klaim Kamar Perawatan Pasien Covid-19 Masih Cukup

Sudinkes Jaksel Klaim Kamar Perawatan Pasien Covid-19 Masih Cukup

Megapolitan
Live Musik Dilarang di Kota Bekasi, Para Musisi Gelar Ngamen Online hingga Beralih Profesi

Live Musik Dilarang di Kota Bekasi, Para Musisi Gelar Ngamen Online hingga Beralih Profesi

Megapolitan
Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua, Wali Kota Airin: Enggak Ada Gejala Apapun

Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua, Wali Kota Airin: Enggak Ada Gejala Apapun

Megapolitan
Pasar Muamalah di Depok yang Terima Transaksi Dinar dan Dirham Tak Punya Izin

Pasar Muamalah di Depok yang Terima Transaksi Dinar dan Dirham Tak Punya Izin

Megapolitan
F-PKS: Mayoritas Fraksi DPRD DKI Dorong Pilkada Jakarta Digelar 2022

F-PKS: Mayoritas Fraksi DPRD DKI Dorong Pilkada Jakarta Digelar 2022

Megapolitan
Monyet Liar Masuk Kawasan Perumahan Puspitek Tangsel, Warga Resah

Monyet Liar Masuk Kawasan Perumahan Puspitek Tangsel, Warga Resah

Megapolitan
Polisi: Pelaku Penjual Satwa Dilindungi Berkamuflase Pedagang Binatang

Polisi: Pelaku Penjual Satwa Dilindungi Berkamuflase Pedagang Binatang

Megapolitan
Kabar Viral Pasar Muamalah di Depok Transaksi Pakai Dirham dan Dinar, Ini Penjelasan Lurah

Kabar Viral Pasar Muamalah di Depok Transaksi Pakai Dirham dan Dinar, Ini Penjelasan Lurah

Megapolitan
Tempat Tidur ICU untuk Pasien Covid-19 di Jakbar Terpakai 92,6 Persen

Tempat Tidur ICU untuk Pasien Covid-19 di Jakbar Terpakai 92,6 Persen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X