Sistem Smart E-budgeting yang Tak Sesuai Janji Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah lama menyatakan akan memperbarui sistem e-budgeting dengan sistem smart e-budgeting. Sistem baru itu pun kini tersedia di laman smartapbddev2.jakarta.go.id.

Anies sebelumnya mengatakan, sistem smart e-budgeting akan lebih canggih dari sistem e-budgeting yang lama, yakni http://apbd.jakarta.go.id.

Sistem e-budgeting di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai diperkenalkan oleh Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama saat mereka menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

Janjikan sistem yang smart

Menurut Anies, sistem e-budgeting yang lama tak dapat mengecek data anggaran secara digital. Akibatnya, tingkat lolosnya anggaran yang janggal terbilang tinggi.

"Yang begitu-begitu (anggaran janggal) oleh sistem seharusnya bisa ditolak. Itu penting supaya kita bisa membedakan antara kekeliruan dengan manipulasi," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, 1 November 2019.

Baca juga: Menjajal Smart E-budgeting ala Anies Baswedan, Penggunanya Wajib Daftar Dulu...

Rencana pembaharuan sistem e-budgeting menjadi smart e-budgeting berawal ketika Pemprov DKI Jakarta menggunakan e-budgeting dalam penyusunan rancangan APBD 2020.

Melalui sistem e-budgeting tersebut, publik kemudian menemukan anggaran janggal di APBD DKI 2020, di antaranya pengadaan lem Aibon Rp 82,8 miliar dan pembelian penghapus papan tulis sebesar Rp 53 miliar.

Pemprov DKI diketahui menganggarkan Rp 82 miliar untuk pembelian lem Aibon dalam anggaran alat tulis kantor pada rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta.

Setelah kasus itu, Anies berjanji memperbarui sistem e-budgeting lama dengan sistem smart e-budgeting yang memiliki algoritma tertentu untuk mendeteksi anggaran yang janggal.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DKI Jakarta Atika Nur Rahmania kemudian mengatakan, ada beberapa fitur baru dalam smart e-budgeting, di antaranya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan APBD.

"Jadi ada beberapa fitur publik literasi APBD itu akan kita tampilkan. Jadi bukan hanya melihat sebatas angka, tapi juga mengerti bagimana proses, bagaimana kebijakan APBD secara utuh. Itu semua akan kita tampilkan," ujar Atika pada 21 Januari 2020.

Janji itu tak terpenuhi 

Namun, janji kecanggihan sistem smart e-budgeting yang digaungkan Anies tak terealisasi.

Pertama, pembahasan anggaran belum dapat diakses publik. Transparansi pembahasan anggaran pun dipertanyakan.

Saat Kompas.com mencoba mengeklik menu Pantauan Anggaran pada laman smart e-budgeting, pengguna harus memilih sejumlah submenu mulai dari riwayat tahapan anggaran Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.

Namun, dokumen anggaran tahun 2020-2021 tidak selengkap tahun 2018-2019.

Ketika beralih ke submenu anggaran tahun 2020, laman tersebut menunjukkan belum tersedia anggaran yang dibutuhkan. Kemudian, muncul tulisan "Maintenance" dan menu untuk kembali ke Beranda.

Baca juga: Menanti Smart E-Budgeting ala Anies untuk Saring Anggaran Janggal...

Sementara pada sub-menu tahun 2021, pengguna akan dihadapkan pada gambaran ringkasan anggaran tahun 2021. Namun, tidak ada unggahan KUA-PPAS 2021 atau dokumen anggaran yang lain di kolom pilihan ringkasan tersebut. Pengguna hanya menemukan Rancangan Kerja Perangkat Daerah (RKPD). 

Kedua, fitur komentar dari pengguna yang sebelumnya dijanjikan Pemprov DKI juga belum terealisasi.

Tahun lalu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Atika Nur Rahmania mengatakan, masyarakat bisa memberikan komentar dan rating terhadap seluruh kegiatan Pemprov DKI melalui smart e-budgeting.

Kenyataannya, masyarakat belum bisa memberikan komentar saat mengakses smart system tersebut.