Kekhawatiran Guru atas Wacana Belajar Tatap Muka, Takut Tertular Covid-19 dan Dikriminalisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kekhawatiran dari para guru di Jakarta muncul di tengah rencana belajar tatap muka pada Januari 2021.

Risiko penularan Covid-19, bayang-bayang tanggung jawab, dan kemampuan sekolah memenuhi daftar syarat membuka sekolah masih menjadi momok.

Kebijaksanaan untuk tetap melanjutkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) diharapkan dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Demikian yang terangkum dari wawancara bersama Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim.

Meski demikian, guru-guru khususnya yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS), siap mengajar jika rencana belajar tatap muka kembali dilakukan pada Januari 2021.

Baca juga: Rencana Belajar Tatap Muka, Guru Disebut Siap, tapi Ada Rasa Terpaksa dan Khawatir

“Seandainya Gubernur itu keluarkan keputusan, tiga hari tatap muka, tiga hari belajar online, pasti dijabanin. Ya ada keterpaksaan sih pasti di hati kecilnya. Itu kan harus ikut perintah atasan. Itu misalnya untuk guru di bawah pemerintah daerah," ujar Satriwan saat dihubungi, Rabu (25/11/2020) pagi.

Bagi Satriwan, rasa keterpaksaan dan khawatir mengajar di tengah pandemi Covid-19, adalah hal yang wajar. Apalagi, Jakarta masih berstatus zona merah Covid-19.

"Keterpaksaan itu pasti ada, karena mereka juga ada bayi, punya orangtua. Mereka pasti takut. Saya pikir rencana belajar tatap muka itu menyia-nyiakan keselamatan dan kesehatan guru, siswa, dan keluarga siswa," tambah Satriwan.

Khawatir dikriminalisasi

Satriwan tak ingin ada kriminalisasi guru jika ada siswa yang tertular Covid-19 karena kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka.

Pemerintah harus bertanggung jawab jika ada siswa yang tertular Covid-19 akibat mengikuti belajar tatap muka di sekolah.

Baca juga: Jangan Ada Kriminalisasi Guru Jika Siswa Tertular Covid-19 karena KBM Tatap Muka...

"Misalkan ada anak SD, SMP, SMA itu kena Covid-19 (karena KBM tatap muka), jangan sampai minta tanggung jawab ke guru. Itu harus tanggung jawab pemerintah daerah. Jangan sampai ada kriminalisasi guru," ujar Satriwan.

Menurut Satriwan, P2G belum yakin sekolah-sekolah swasta dan negeri di Jakarta bisa memenuhi semua daftar periksa (ceklist) kesiapan sekolah sebagai syarat membuka sekolah untuk KBM secara tatap muka pada masa pandemi Covid-19.

Satriwan menyebutkan, para guru juga tak bisa 100 persen menjamin siswa bebas dari risiko penularan Covid-19.

"Siapa yang bisa menjamin keselamatan anak setelah keluar pagar? Ketika di luar sekolah itu guru tak bisa menjamin anak aman dari Covid-19," tambah Satriwan.

Hingga saat ini, belum ada keputusan soal pembelajaran tatap muka di sekolah di wilayah Jakarta.