Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kebijakan Anies soal WFH Beda dengan Permintaan Luhut, Ini Alasannya

Kompas.com - 17/12/2020, 16:19 WIB
Rosiana Haryanti,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk membatasi jumlah karyawan yang bekerja dari kantor (work from office) di Jakarta maksimal 50 persen dari total karyawan.

Selain itu, aktivitas perkantoran dibatasi maksimal hingga pukul 19.00 WIB.

Aturan tersebut tertuang dalam Seruan Gubernur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kegiatan Masyarakat dalam Pencegahan Covid-19 pada Masa Libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

Dengan demikian, jumlah karyawan yang bekerja dari rumah (work from home/WFH) juga sebanyak 50 persen.

Aturan ini berbeda dari permintaan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) sekaligus Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Luhut Binsar Panjaitan.

Baca juga: Seruan Gubernur Anies: WFO 50 Persen, Perkantoran Buka hingga Pukul 19.00 WIB

Luhut sebelumnya meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperketat kebijakan WFH hingga 75 persen.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan, pada awalnya Luhut memang meminta Pemprov DKI Jakarta memberlakukan aturan WFH hingga 75 persen.

Namun, Pemprov DKI akhirnya hanya memberlakukan WFH 50 persen, sementara 50 persen karyawan lainnya diperbolehkan bekerja di kantor.

Ariza beralasan, keputusan ini dibuat karena saat ini sudah menjelang akhir tahun dan kegiatan di perusahaan juga tidak banyak.

Sehingga, Pemprov DKI Jakarta memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya pada akhir tahun.

"Ini sebetulnya kan sudah memasuki akhir tahun, sesungguhnya di akhir ini kegiatan juga sebetulnya kecil. Tapi, kami memberi kesempatan pada perkantoran yang memang harus menyelesaikan tugas-tugas di akhir tahun," ucap Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (17/12/2020).

Baca juga: Kasus Covid-19 Meningkat, Luhut Minta Anies Perketat WFH hingga 75 Persen

Saat menyampaikan permintaannya, Luhut mengatakan kebijakan WFH hingga 75 persen diperlukan setelah DKI Jakarta terus mencatat kenaikan kasus Covid-19 yang signifikan.

Selain itu, Luhut meminta Anies meneruskan kebijakan pembatasan jam operasional di pusat perbelanjaan, tempat hiburan, dan tempat makan.

"Saya juga minta Pak Gubernur untuk meneruskan kebijakan membatasi jam operasional hingga pukul 19.00 WIB dan membatasi jumlah orang berkumpul di tempat makan, mal, dan tempat hiburan," kata Luhut, Selasa (15/12/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dharma Pongrekun-Kun Wardana Sebut Tombol Unggah Data Hilang dari Silon Selama Puluhan Jam

Dharma Pongrekun-Kun Wardana Sebut Tombol Unggah Data Hilang dari Silon Selama Puluhan Jam

Megapolitan
Diisukan Ada Bentrokan Susulan Antarormas di Pasar Minggu, Polisi Perketat Penjagaan di Lokasi

Diisukan Ada Bentrokan Susulan Antarormas di Pasar Minggu, Polisi Perketat Penjagaan di Lokasi

Megapolitan
Dharma Pongrekun-Kun Wardana Akan Ajukan Gugatan ke Bawaslu Usai Tak Lolos Verifikasi Pilkada Jakarta

Dharma Pongrekun-Kun Wardana Akan Ajukan Gugatan ke Bawaslu Usai Tak Lolos Verifikasi Pilkada Jakarta

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, 19 Juni 2024, dan Besok: Siang ini Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, 19 Juni 2024, dan Besok: Siang ini Cerah Berawan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Penjarahan Rusunawa Marunda Dilakukan Terang-terangan | Bebas PBB Hanya Berlaku bagi Satu Rumah di Bawah Rp 2 Miliar

[POPULER JABODETABEK] Penjarahan Rusunawa Marunda Dilakukan Terang-terangan | Bebas PBB Hanya Berlaku bagi Satu Rumah di Bawah Rp 2 Miliar

Megapolitan
Cerita Wastro, Pelukis di Glodok yang Puluhan Tahun Lukis Karikatur di Pinggir Jalan

Cerita Wastro, Pelukis di Glodok yang Puluhan Tahun Lukis Karikatur di Pinggir Jalan

Megapolitan
Dharma Pongrekun-Kun Wardana Tak Lolos Verifikasi Calon Independen Pilkada Jakarta

Dharma Pongrekun-Kun Wardana Tak Lolos Verifikasi Calon Independen Pilkada Jakarta

Megapolitan
Ibu Korban Ungkap Pembacokan di Pasar Minggu Terjadi Dini Hari, Picu Bentrokan Dua Ormas

Ibu Korban Ungkap Pembacokan di Pasar Minggu Terjadi Dini Hari, Picu Bentrokan Dua Ormas

Megapolitan
Polisi Kejar Pelaku Penjambretan di CFD Jakarta yang Tertangkap Kamera Fotografer

Polisi Kejar Pelaku Penjambretan di CFD Jakarta yang Tertangkap Kamera Fotografer

Megapolitan
Bentrok Dua Ormas di Pasar Minggu Diduga Berawal dari Pembacokan

Bentrok Dua Ormas di Pasar Minggu Diduga Berawal dari Pembacokan

Megapolitan
Satu Motor Warga Ringsek Diseruduk Sapi Kurban yang Mengamuk di Pasar Rebo

Satu Motor Warga Ringsek Diseruduk Sapi Kurban yang Mengamuk di Pasar Rebo

Megapolitan
Soal Wacana Duet Anies-Sandiaga pada Pilkada Jakarta 2024, Gerindra: Enggak Mungkinlah!

Soal Wacana Duet Anies-Sandiaga pada Pilkada Jakarta 2024, Gerindra: Enggak Mungkinlah!

Megapolitan
Viral Video Plt Kadis Damkar Bogor Protes Kondisi Tenda di Mina, Pj Wali Kota: Ada Miskomunikasi

Viral Video Plt Kadis Damkar Bogor Protes Kondisi Tenda di Mina, Pj Wali Kota: Ada Miskomunikasi

Megapolitan
Bentrok Dua Ormas di Pasar Minggu Mereda Usai Polisi Janji Tangkap Terduga Pelaku Pembacokan

Bentrok Dua Ormas di Pasar Minggu Mereda Usai Polisi Janji Tangkap Terduga Pelaku Pembacokan

Megapolitan
Tak Mau Sukses Sendiri, Perantau Asal Gunung Kidul Gotong Royong Bangun Fasilitas di Kampung

Tak Mau Sukses Sendiri, Perantau Asal Gunung Kidul Gotong Royong Bangun Fasilitas di Kampung

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com