Antrean Panjang untuk Rapid Test Antigen Terjadi di Bandara Soekarno-Hatta Pagi Ini

TANGERANG, KOMPAS.com - Antrean panjang tampak di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Senin (21/12/2020) pagi. Antren panjang ini terjadi karena banyak penumpang yang ingin melakukan rapid test antigen yang disediakan pihak bandara.

Seperti yang diketahui, beberapa kota sudah menerapkan wajib rapid test antigen bila ingin keluar masuk ke kota tersebut, salah satunya adalah Jakarta. 

Salah satu penumpang yang terjebak dalam antrean panjang ini adalah M Anis Shafwan. Dia mengaku sudah menunggu selama 20 menit untuk mendapat rapid test ini.

Dia mengatakan, antrean mengular cukup panjang hingga sekitar 15 meter. Itu hanya antrean yang ada di bagian luar.

"Berdua sama adik saya. Tadi dari antre awal udah sekitar 15 menit," ucap dia.

Sementara yang mengantre dan menunggu hasil juga panjang di bagian dalam. Pantauan Kompas.com, setidaknya ada lebih dari 25 meter dengan puluhan orang yang mengantre untuk menanti hasil rapid test antigen.

Baca juga: Mulai 22 Desember, Naik KA Jarak Jauh Wajib Tunjukkan Hasil Rapid Test Antigen

Anis mengaku hendak menuju Medan bersama adiknya menggunakan Air Asia. Pesawat yang digunakan Anis baru berangkat pukul 16.00 WIB nanti.

Dia sengaja datang sejak pagi hari guna mengantisipasi antrean untuk rapid test antigen.

"Sengaja memang sudah antre jauh lebih cepat. Biar nanti enggak keburu-buru," tandasnya.

Hal serupa juga dialami oleh Erwin Santosa.

Baca juga: Yang Perlu Kita Ketahui Seputar Rapid Test Antigen sebagai Syarat Keluar Masuk Jakarta

Hendak bertolak menuju Surabaya sekitar pukul 14.00 WIB nanti, ia sudah mengantre selama lebih kurang 30 menit di Terminal 2 bandara ini.

"Antrenya emang sudah agak lama. Tapi ya enggak apa-apa sih. Pesawat saya masih lama," ujar Erwin.

Salah seorang personel kepolisian yang turut mengamankan di lokasi mengatakan bahwa membeludaknya penumpang melakukan rapid test antigen baru terjadi hari ini.

"Kemarin-kemarin enggak, baru hari ini saja mungkin karena penerbangan Senin juga ramai," kata dia. 

Rapid Test Antigen Berlaku Mulai 22 Desember

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Soetta Darmawali Handoko membenarkan adanya peningkatan permintaan rapid test.

"Tidak ada keramaian di validasi, tapi memang ada di laboratorium," ujar Darmawali dalam wawancara kepada Radio Sonora, Senin pagi.

Darmawali menyiratkan adanya kebingungan penumpang terkait keharusan melakukan rapid test antigen atau antibodi untuk calon penumpang pesawat hari ini.

Baca juga: Murah, Alasan Penumpang Lakukan Rapid Tes Antigen di Bandara Soekarno-Hatta

"Ini ada dua edaran sebenarnya. Pertama, Surat Edaran Nomor 3 tahun 2020 dari Satgas Covid yang seharusnya sudah diberlakukan untuk pemeriksaan antigen. Ini sudah ditetapkan pada 18 Desember dan harusnya dilaksanakan sejak Surat Edaran," kata Darmawali.

"Tapi saya juga baru dapat Surat Edaran dari Kementerian Perhubungan Nomor 22 tahun 2020. Isinya sama dengan Satgas Covid, tapi baru berlaku per 22 Desember 2020 sampai 8 Januari 2021," lanjut Darmawali.

Tarif Rapid Test Antigen

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) resmi menetapkan batasan tarif tertinggi rapid test antigen berbasis metode usap atau swab.

Sekretaris Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes Azhar Jaya mengungkapkan, batasan tertinggi rapid test antigen dibagi menjadi dua yaitu untuk Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa.

"Batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan rapid test antigen (dengan metode) swab sebesar Rp 250.000 di pulau Jawa, dan sebesar Rp 275.000 untuk di luar Pulau Jawa," kata Azhar dalam konferensi pers, Jumat (18/12/2020).

Ia melanjutkan, hal ini diatur dalam Surat Edaran Nomor HK.02.02/1/4611/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antigen Swab.

Adapun, surat edaran ini ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan daerah provinsi, dan kabupaten/kota serta beberapa stakeholder lainnya.

Azhar menyampaikan, batasan tarif itu telah berdasar pertimbangan, di antaranya komponen jasa pelayanan, komponen bahan habis pakai, komponen biaya adminstrasi, dan lainnya.

"Besaran tarif tertinggi tidak berlaku bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan hibah atau bantuan alat reagen atau APD dari pemerintah," ujar dia.