Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/01/2021, 17:00 WIB
Singgih Wiryono,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Ichsan Hanafi mengeluhkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan yang belum membayar tagihan uang perawatan pasien Covid-19 ke RS Swasta hingga puluhan miliaran rupiah.

"Satu rumah sakit saja bisa puluhan miliar. Ya beberapa miliar ya. Nah ini yang teman perlu suntikan dana itu," kata Ichsan saat dihubungi melalui telepon, Senin (25/1/2021).

Dia mengatakan, klaim pembayaran untuk pasien Covid-19 belum cair hingga saat ini karena anggaran untuk perawatan pasien Covid-19 belum cair.

Baca juga: Pemprov DKI Akan Tambah 1.941 Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19

Padahal, kata Ichsan, beberapa rumah sakit sudah mengeluh tidak mendapat pembayaran atas perawatan pasien Covid-19 berbulan-bulan.

"Kami RS kendala sekarang adalah pembayaran. Pembayaran ini yang untuk klaim ini dengan alasan anggaran belum turun. Jadi beberapa bulan ini klaim kami banyak yang belum dibayar," kata Ichsan.

Dia menambahkan, dampak keterlambatan pembayaran klaim terasa pada rumah sakit swasta kecil.

"Sehingga RS swasta yang kecil-kecil agak terengah-engah," ucap Ichsan.

Sedangkan di sisi lain, pemerintah terus mendesak agar semua rumah sakit termasuk rumah sakit swasta ikut memperluas kapasitas tempat tidur dan peralatan kesehatan untuk pasien Covid-19.

Baca juga: TPU Srengseng Sawah Kini Penuh untuk Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

ARSSI sendiri, lanjut Ichsan, berharap pemerintah bisa segera membayar uang klaim tersebut agar penanganan Covid-19 tidak terganggu dan penambahan tempat tidur bisa segera terlaksana.

"Di satu sisi kita harus memperluas tempat tidur, harus mempersiapkan nakes dan lain-lain, tapi di satu sisi kami harapkan klaim kami cepat dibayar ya," kata Ichsan.

Ichsan mengatakan, saat ini ada sekitar 300 rumah sakit swasta yang terdata sebagai RS rujukan Covid-19 dengan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Kesehatan.

Namun ada banyak rumah sakit yang ikut merawat pasien Covid-19 yang tidak dalam SK Kemenkes.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Widyastuti sebelumnya mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan menambah ribuan tempat tidur isolasi untuk pasien Covid-19.

"Pemprov DKI Jakarta menyiapkan rencana untuk menambah kapasitas tempat tidur isolasi sebanyak 1.941," kata Widyastuti dalam keterangan tertulis, Minggu (24/1/2021).

Baca juga: Pandemi Covid-19 Memburuk, Wali Kota Bogor: Sangat Darurat

Pasalnya, lanjut Widyastuti, per 24 Januari 2021, tempat tidur Isolasi di DKI Jakarta sudah terisi sebanyak 86 persen.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Kesendirian Rohmanto di Akhir Hayatnya, Meninggal di Tumpukan Sampah | Masalah Guru Honorer Terima Gaji Rp 300.000 Sudah Diselesaikan

[POPULER JABODETABEK] Kesendirian Rohmanto di Akhir Hayatnya, Meninggal di Tumpukan Sampah | Masalah Guru Honorer Terima Gaji Rp 300.000 Sudah Diselesaikan

Megapolitan
Harga Tiket Damri Jakarta-Purwokerto dan Jadwalnya per November 2023

Harga Tiket Damri Jakarta-Purwokerto dan Jadwalnya per November 2023

Megapolitan
Harga Tiket DAMRI Jakarta-Cilacap dan Jadwalnya per November 2023

Harga Tiket DAMRI Jakarta-Cilacap dan Jadwalnya per November 2023

Megapolitan
Lambang Kabupaten Bekasi dan Artinya

Lambang Kabupaten Bekasi dan Artinya

Megapolitan
Nekat Merokok di Kampung Tanpa Asap Rokok Matraman, Siap-siap Kena Denda

Nekat Merokok di Kampung Tanpa Asap Rokok Matraman, Siap-siap Kena Denda

Megapolitan
Sudah 2 Tahun Beraksi, Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Pakai Kunci Buatan Sendiri

Sudah 2 Tahun Beraksi, Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Pakai Kunci Buatan Sendiri

Megapolitan
BNN: Pengguna Narkotika di Indonesia Turun, Lebih dari 300.000 Anak Terselamatkan

BNN: Pengguna Narkotika di Indonesia Turun, Lebih dari 300.000 Anak Terselamatkan

Megapolitan
3 Guru Honorer SDN Malaka Jaya 10 Jaktim Digaji Pakai Dana BOS, Ada yang Dapat Cuma Rp 500.000

3 Guru Honorer SDN Malaka Jaya 10 Jaktim Digaji Pakai Dana BOS, Ada yang Dapat Cuma Rp 500.000

Megapolitan
Soal Kasus Aiman, TPN Ganjar-Mahfud: Kebebasan Berbicara Jangan Dibungkam

Soal Kasus Aiman, TPN Ganjar-Mahfud: Kebebasan Berbicara Jangan Dibungkam

Megapolitan
Anies-Muhaimin Belum Tentukan Jadwal Kampanye Bersama

Anies-Muhaimin Belum Tentukan Jadwal Kampanye Bersama

Megapolitan
Perjalanan KRL Tujuan Bogor Sempat Terhambat akibat Gangguan Persinyalan

Perjalanan KRL Tujuan Bogor Sempat Terhambat akibat Gangguan Persinyalan

Megapolitan
Fakta-fakta Guru SDN di Jaktim yang Dapat Upah Rp 300.000 per Bulan: Tak Keberatan hingga Gaji Dinaikkan

Fakta-fakta Guru SDN di Jaktim yang Dapat Upah Rp 300.000 per Bulan: Tak Keberatan hingga Gaji Dinaikkan

Megapolitan
Bendung Katulampa Siaga 2, BPBD DKI Pantau Permukiman di Bantaran Ciliwung

Bendung Katulampa Siaga 2, BPBD DKI Pantau Permukiman di Bantaran Ciliwung

Megapolitan
Tak Terlalu Pedulikan Gimik Politik, Timnas Anies-Muhaimin: Kami Ingin Sebarkan Gagasan

Tak Terlalu Pedulikan Gimik Politik, Timnas Anies-Muhaimin: Kami Ingin Sebarkan Gagasan

Megapolitan
2 Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditangkap Polisi

2 Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditangkap Polisi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com