Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Asosiasi RS Swasta: Pemerintah Belum Bayar Uang Perawatan Pasien Covid-19 Puluhan Miliar Rupiah

Kompas.com - 25/01/2021, 17:00 WIB
Singgih Wiryono,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Ichsan Hanafi mengeluhkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan yang belum membayar tagihan uang perawatan pasien Covid-19 ke RS Swasta hingga puluhan miliaran rupiah.

"Satu rumah sakit saja bisa puluhan miliar. Ya beberapa miliar ya. Nah ini yang teman perlu suntikan dana itu," kata Ichsan saat dihubungi melalui telepon, Senin (25/1/2021).

Dia mengatakan, klaim pembayaran untuk pasien Covid-19 belum cair hingga saat ini karena anggaran untuk perawatan pasien Covid-19 belum cair.

Baca juga: Pemprov DKI Akan Tambah 1.941 Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19

Padahal, kata Ichsan, beberapa rumah sakit sudah mengeluh tidak mendapat pembayaran atas perawatan pasien Covid-19 berbulan-bulan.

"Kami RS kendala sekarang adalah pembayaran. Pembayaran ini yang untuk klaim ini dengan alasan anggaran belum turun. Jadi beberapa bulan ini klaim kami banyak yang belum dibayar," kata Ichsan.

Dia menambahkan, dampak keterlambatan pembayaran klaim terasa pada rumah sakit swasta kecil.

"Sehingga RS swasta yang kecil-kecil agak terengah-engah," ucap Ichsan.

Sedangkan di sisi lain, pemerintah terus mendesak agar semua rumah sakit termasuk rumah sakit swasta ikut memperluas kapasitas tempat tidur dan peralatan kesehatan untuk pasien Covid-19.

Baca juga: TPU Srengseng Sawah Kini Penuh untuk Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

ARSSI sendiri, lanjut Ichsan, berharap pemerintah bisa segera membayar uang klaim tersebut agar penanganan Covid-19 tidak terganggu dan penambahan tempat tidur bisa segera terlaksana.

"Di satu sisi kita harus memperluas tempat tidur, harus mempersiapkan nakes dan lain-lain, tapi di satu sisi kami harapkan klaim kami cepat dibayar ya," kata Ichsan.

Ichsan mengatakan, saat ini ada sekitar 300 rumah sakit swasta yang terdata sebagai RS rujukan Covid-19 dengan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Kesehatan.

Namun ada banyak rumah sakit yang ikut merawat pasien Covid-19 yang tidak dalam SK Kemenkes.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Widyastuti sebelumnya mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan menambah ribuan tempat tidur isolasi untuk pasien Covid-19.

"Pemprov DKI Jakarta menyiapkan rencana untuk menambah kapasitas tempat tidur isolasi sebanyak 1.941," kata Widyastuti dalam keterangan tertulis, Minggu (24/1/2021).

Baca juga: Pandemi Covid-19 Memburuk, Wali Kota Bogor: Sangat Darurat

Pasalnya, lanjut Widyastuti, per 24 Januari 2021, tempat tidur Isolasi di DKI Jakarta sudah terisi sebanyak 86 persen.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Diotopsi di RS Polri Sebelum Dibawa Keluarga ke Manado

Jenazah Brigadir RAT Diotopsi di RS Polri Sebelum Dibawa Keluarga ke Manado

Megapolitan
Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com