Dua Pekan PSBB, Satpol PP Jakbar Kumpulkan Denda Rp 47,6 Juta dari Warga Tak Pakai Masker

Kompas.com - 26/01/2021, 20:30 WIB
Petugas pengelola pasar melakukan sosialisasi pencegahan COVID-19 dengan membawa poster berisi pesan di Pasar Jatinegara, Jakarta, Kamis (11/6/2020). Upaya tersebut untuk meminimalisir kasus penularan atau penyebaran COVID-19 terjadi di pasar. ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAPetugas pengelola pasar melakukan sosialisasi pencegahan COVID-19 dengan membawa poster berisi pesan di Pasar Jatinegara, Jakarta, Kamis (11/6/2020). Upaya tersebut untuk meminimalisir kasus penularan atau penyebaran COVID-19 terjadi di pasar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua pekan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat dilaksanakan, Satpol PP Jakarta Barat mengumpulkan uang denda administratif sebanyak Rp 47,6 juta dari warga yang tidak mengenakan masker.

Denda tersebut dikumpulkan dalam periode PSBB ketat pada 11-25 Januari 2021.

"Total jumlah denda yang dikumpulkan Rp 47,6 juta," kata Kasatpol PP Jakarta Barat Tamo Sijabat, Selasa (26/1/2021).

Denda tersebut dikumpulkan dari 359 orang pelanggar.

Sementara itu, 2.697 pelanggar lain memilih untuk melakukan kerja sosial.

Baca juga: Rumah Sakit di Jakarta Penuh, Wisma Atlet Kesulitan Rujuk Pasien Covid-19 Gejala Berat

Denda warga yang tidak mengenakan masker paling banyak dikumpulkan dari Kecamatan Kalideres, yakni sebanyak Rp 17,5 juta.

Setelah Kecamatan Kalideres, denda terbesar dikumpulkan dari Kecamatan Tambora dengan jumlah Rp 11,4 juta.

Adapun PSBB ketat Jakarta kembali diperpanjang hingga 8 Februari mendatang.

Dengan diberlakukannya kebijakan tersebut, sejumlah peraturan diterapkan di Jakarta, termasuk pembatasan jam operasional kantor dan tempat usaha.

Baca juga: Penuhnya TPU untuk Jenazah Pasien Covid-19 dan Lahan Baru di Jakarta...

Selama kebijakan PSBB dilaksanakan, Satpol PP secara rutin menindak warga yang lalai dalam menjalankan protokol kesehatan.

Selain menindak warga yang tak mengenakan masker, Satpol PP juga menindak tempat-tempat usaha dan perkantoran yang tidak melaksanakan aturan protokol kesehatan yang diwajibkan.

"Kegiatan ini masih akan kami lakukan secara rutin agar kesadaran warga meningkat," tutur Tamo.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkarier dari 0 di PD Sarana Jaya, Berikut Rekam Jejak Yoory Pinontoan yang Tersandung Korupsi

Berkarier dari 0 di PD Sarana Jaya, Berikut Rekam Jejak Yoory Pinontoan yang Tersandung Korupsi

Megapolitan
Sejarah Hari Ini: 9 Maret 1978, Peresmian Jagorawi Sebagai Jalan Tol Pertama di Indonesia

Sejarah Hari Ini: 9 Maret 1978, Peresmian Jagorawi Sebagai Jalan Tol Pertama di Indonesia

Megapolitan
Wagub DKI: Dirut Pembangunan Sarana Jaya Jadi Tersangka KPK Sejak Jumat Lalu

Wagub DKI: Dirut Pembangunan Sarana Jaya Jadi Tersangka KPK Sejak Jumat Lalu

Megapolitan
Alasan Pesepeda Keluar Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin dan Ancaman Sanksi dari Polisi

Alasan Pesepeda Keluar Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin dan Ancaman Sanksi dari Polisi

Megapolitan
UPDATE: Tambah 126 Kasus di Depok, 2 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE: Tambah 126 Kasus di Depok, 2 Pasien Covid-19 Meninggal

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Selasa: Hujan Guyur Jabodetabek Intensitas Ringan-Sedang

Prakiraan Cuaca BMKG Selasa: Hujan Guyur Jabodetabek Intensitas Ringan-Sedang

Megapolitan
Soal Realisasi Program Rumah DP 0 Tak Sampai 1 Persen dan Terganjal Korupsi, Fraksi PSI: Ini Peringatan Buat Pak Anies

Soal Realisasi Program Rumah DP 0 Tak Sampai 1 Persen dan Terganjal Korupsi, Fraksi PSI: Ini Peringatan Buat Pak Anies

Megapolitan
Pemkot Tangerang Perpanjang PPKM Mikro hingga 22 Maret

Pemkot Tangerang Perpanjang PPKM Mikro hingga 22 Maret

Megapolitan
Dirut Sarana Jaya Terganjal Korupsi, Wagub DKI Pastikan Proyek Strategis Tetap Jalan

Dirut Sarana Jaya Terganjal Korupsi, Wagub DKI Pastikan Proyek Strategis Tetap Jalan

Megapolitan
Dirut Pembangunan Sarana Jaya Dinonaktfikan, Program Rumah DP Rp 0 Diharapkan Berlanjut

Dirut Pembangunan Sarana Jaya Dinonaktfikan, Program Rumah DP Rp 0 Diharapkan Berlanjut

Megapolitan
Berstatus Penyintas, Besok Wali Kota Jakarta Barat Akan Terima Vaksin Covid-19

Berstatus Penyintas, Besok Wali Kota Jakarta Barat Akan Terima Vaksin Covid-19

Megapolitan
Update 8 Maret: Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Bertambah 1.783

Update 8 Maret: Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Bertambah 1.783

Megapolitan
Dinas PUPR Perbaiki 14 Tanggul Rusak akibat Banjir di Kota Tangerang

Dinas PUPR Perbaiki 14 Tanggul Rusak akibat Banjir di Kota Tangerang

Megapolitan
Jalan Moh Kahfi 1 Kerap Macet hingga 2 Km dan Dikeluhkan Warga, Ini Kata Camat Jagakarsa

Jalan Moh Kahfi 1 Kerap Macet hingga 2 Km dan Dikeluhkan Warga, Ini Kata Camat Jagakarsa

Megapolitan
Kritik Anggaran Penataan Trotoar Rp 100 Miliar, Anggota DPRD DKI: Prioritaskan BLT Masyarakat

Kritik Anggaran Penataan Trotoar Rp 100 Miliar, Anggota DPRD DKI: Prioritaskan BLT Masyarakat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X