KILAS METRO

Soal Banjir Jabodetabek-Punjur, Menteri Sofyan: Banyak Developer Tak Patuhi Standar Pembangunan

Kompas.com - 27/01/2021, 17:45 WIB
Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau kawasan Grand Kota Bintang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (27/1/2021). Kompas.com/Suhaiela BahfeinMenteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau kawasan Grand Kota Bintang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (27/1/2021).

KOMPAS.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Ketua Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil mengatakan, banyak developer tidak mematuhi standar pembangunan yang telah ditetapkan.

“Banyak developer tidak patuh sehingga muncul penyempitan sungai di beberapa daerah, seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur),” kata Sofyan ketika meninjau lokasi yang teridentifikasi melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang di Kawasan Grand Kota Bintang, Kota Bekasi, Rabu (26/1/2021).

Menurutnya, pembangunan yang baik seharusnya tidak mengurangi badan sungai dan menimbulkan pengalihfungsian sungai. Hal inilah yang kemudian menyebabkan banjir di beberapa titik di Jabodetabek-Punjur.

Fungsi sungai harus dikembangkan sebagaimana mestinya, yakni fungsi sebagai tempat dan badan air,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu.

Baca juga: Sofyan Djalil Yakin Bank Tanah Mampu Selesaikan Banyak Persoalan Pertanahan

Sofyan menuturkan, peninjauan lokasi ini merupakan bagian dari program untuk mengatasi banjir yang terjadi di beberapa wilayah Jabodetabek.

Terkait mekanisme pengembalian fungsi sungai, Sofyan menjelaskan, proses tersebut akan diselesaikan dengan model restorative justice serta kolaboratif antara pemangku kepentingan terkait.

“(Hal ini) merupakan bentuk keteledoran dan keterlanjuran. Oleh sebab itu, harus ada mekanisme hukum yang disebut restorative justice yang artinya mengembalikan kondisi keliru kembali pada fungsinya,” kata Sofyan.

Model ini, kata dia, tidak menekankan pada tindak pidana, asalkan pihak bersangkutan mau bersikap kolaboratif mengembalikan fungsi sungai seperti sedia kala.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pemerintah akan terus melakukan fungsi pengawasan dan mengidentifikasi beberapa tempat yang memiliki pelanggaran penataan ruang.

Baca juga: Menurut Sofyan Djalil, UU Cipta Kerja Mudahkan Perizinan Berusaha UMKM

“Intinya hari ini kami melihat ada pelanggaran terjadi. Sebelumnya juga pernah terjadi di Sungai Cibeet. Langkah ini sebagai salah satu fungsi pengawasan supaya masyarakat dan developer tidak melakukan pelanggaran,” jelasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 3 Maret: Tambah 35 Kasus di Kota Tangerang, 307 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 3 Maret: Tambah 35 Kasus di Kota Tangerang, 307 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Kamis, 1.000 Sopir Angkot di Kota Tangerang Akan Divaksin Covid-19

Kamis, 1.000 Sopir Angkot di Kota Tangerang Akan Divaksin Covid-19

Megapolitan
Bocah 4 Tahun yang Sendirian di Pinggir Jalan Fatmawati Bertemu Ibunya di Polsek Cilandak

Bocah 4 Tahun yang Sendirian di Pinggir Jalan Fatmawati Bertemu Ibunya di Polsek Cilandak

Megapolitan
Tangsel Masuk Zona Kuning, Total 7.802 Kasus Covid-19

Tangsel Masuk Zona Kuning, Total 7.802 Kasus Covid-19

Megapolitan
Sejumlah Guru di Tangsel Berharap KBM Tatap Muka Digelar Juli 2021

Sejumlah Guru di Tangsel Berharap KBM Tatap Muka Digelar Juli 2021

Megapolitan
Kontroversi Vaksinasi Keluarga Anggota Dewan, DPRD Klaim Perlu tetapi Ditolak Pemprov DKI

Kontroversi Vaksinasi Keluarga Anggota Dewan, DPRD Klaim Perlu tetapi Ditolak Pemprov DKI

Megapolitan
Karyawati Korban Pelecehan Seksual oleh Bos di Ancol Bertambah Menjadi 4 Orang

Karyawati Korban Pelecehan Seksual oleh Bos di Ancol Bertambah Menjadi 4 Orang

Megapolitan
UPDATE 3 Maret: DKI Jakarta Catat Penambahan 1.437 Kasus Covid-19

UPDATE 3 Maret: DKI Jakarta Catat Penambahan 1.437 Kasus Covid-19

Megapolitan
Kisah Warga Kampung Pulo Saat Banjir, Pernah Terperosok hingga Menyusui di Atas Lemari

Kisah Warga Kampung Pulo Saat Banjir, Pernah Terperosok hingga Menyusui di Atas Lemari

Megapolitan
Kuasa Hukum: Bukti Tidak Kuat, John Kei Harus Bebas

Kuasa Hukum: Bukti Tidak Kuat, John Kei Harus Bebas

Megapolitan
Varian Baru Corona Masuk Indonesia, Wagub DKI Minta Masyarakat Waspada

Varian Baru Corona Masuk Indonesia, Wagub DKI Minta Masyarakat Waspada

Megapolitan
Kota Bekasi Catat 781 Kasus Baru Covid-19, 21 Pasien Meninggal

Kota Bekasi Catat 781 Kasus Baru Covid-19, 21 Pasien Meninggal

Megapolitan
Satu Tahun Covid-19, Saat Warga Sudah Capek dan Berharap Pandemi Segera Berlalu..

Satu Tahun Covid-19, Saat Warga Sudah Capek dan Berharap Pandemi Segera Berlalu..

Megapolitan
Siswa SMA Racik Ganja Sintetis, Polisi: Diedarkan ke Para Remaja

Siswa SMA Racik Ganja Sintetis, Polisi: Diedarkan ke Para Remaja

Megapolitan
Guru di Depok Antusias Ikut Vaksinasi Covid-19: Biar Bisa Tatap Muka dengan Murid

Guru di Depok Antusias Ikut Vaksinasi Covid-19: Biar Bisa Tatap Muka dengan Murid

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X