Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSBB Tak Efektif, Wagub DKI Sebut Warga Jakarta Banyak Keluar Rumah di Akhir Pekan

Kompas.com - 03/02/2021, 10:07 WIB
Singgih Wiryono,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membenarkan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menilai pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak efektif.

Menurut Riza, fakta di lapangan saat ini, pada akhir pekan, masih banyak warga Jakarta yang melakukan aktivitas di luar rumah.

"Memang faktanya di Sabtu-Minggu karena perkantoran tutup, banyak warga Jakarta yang melakukan aktivitas di luar rumah," ujar Riza dalam keterangan suara, Selasa (2/2/2021).

Riza juga mengatakan, aktivitas warga tidak hanya ke pasar di akhir pekan, melainkan juga pergi ke pusat perbelanjaan dan tempat-tempat rekreasi.

Banyak pula yang pergi ke luar kota dan mengunjungi sanak saudara.

Baca juga: PSBB Tak Efektif, Pemprov DKI Kaji Opsi Lockdown pada Akhir Pekan

Itulah sebabnya, lanjut Riza, saat ini klaster keluarga menjadi klaster penularan tertinggi di DKI.

"Klasternya (yang tertinggi) masih di keluarga," kata Riza.

Riza meminta kepada warga Jakarta untuk lebih memperhatikan protokol kesehatan di tingkat lingkungan terdekat.

Meskipun berada di dalam rumah, kata Riza, tetap berlakukan protokol kesehatan sebelum berinteraksi, begitu juga dengan jaga jarak dan menggunakan masker.

"Selalu bersihkan rumahnya, disinfektan, rumahnya dipastikan sirkulasi udara bagus, ventilasi baik, dan sebagainya," kata Riza.

Baca juga: Wagub DKI Jakarta Amini Pernyataan Presiden Jokowi Soal PPKM Tak Efektif

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengakui penerapan PPKM untuk menekan laju Covid-19 tidak efektif.

"Yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya sehingga di beberapa provinsi Covid-nya tetap naik," ucap Jokowi, Minggu (31/1/2021).

Dia menilai, implementasi PPKM yang semestinya membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat, justru tak mampu menjalani kedua pembatasan tersebut.

Jokowi kemudian meminta agar implementasi PPKM selanjutnya diperkuat dan para menteri dan kepala lembagai harus benar-benar mengetahui kondisi lapangan.

"Tapi saya lihat di implementasinya kita tidak tegas dan tidak konsisten. Ini hanya masalah implementasi ini, sehingga saya minta betul-betul turun di lapangan, tetapi juga siap dengan cara-cara yang lebih praktis dan sederhana agar masyarakat tahu apa sih namanya 3M itu," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com