Beragam Komentar Partai soal Hasil Survei Elektabilitas Calon Gubernur DKI Jakarta

PKS dorong Pilkada DKI berlangsung 2022

PKS sebagai partai ketiga pemilik kursi terbanyak di DPRD DKI Jakarta dengan 16 kursi menanggapi hasil survei tersebut dengan mendorong terlaksananya Pilkada DKI di tahun 2022.

Pasalnya, hasil survei tersebut menunjukan nama Anies Baswedan di urutan teratas dengan persentase suara responden mencapai 42,5 persen.

Sebagai pengusung Anies di tahun 2017 lalu, PKS berharap agar Pilkada DKI tidak diselenggarakan di tahun 2024 karena memiliki jeda dua tahun setelah masa jabatan Anies sebagai Gubernur DKI berakhir.

Baca juga: Survei Median: 48 Persen Warga Ingin Anies Tetap Jadi Gubernur, 38 Persen Minta Ganti

Kekhawatiran PKS adalah ada jeda dua tahun kekosongan pemimpin DKI Jakarta yang akan dijabat oleh pejabat petugas pelaksana (Plt) yang tidak bisa mengambil kebijakan strategis.

"Khawatir bisa-bisa dua tahun pembangunan di Ibu Kota tanpa arahan yang jelas karena tida ada RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) untuk jadi dasar penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan APBD," tutur Ketua DPW PKS Khoirudin.

PAN ogah bicara Pilkada, ajak fokus tangani Covid-19

Ketika partai lain ramai-ramai menanggapi hasil elektabilitas cagub DKI Jakarta selanjutnya, pemilik kursi kelima terbanyak DPRD DKI Jakarta Partai Amanat Nasional (PAN) justru enggan menanggapi isu tersebut.

Anggota Fraksi PAN Lukmanul Hakim mengatakan, PAN mengajak semua elemen masyarakat dan pemerintahan untuk fokus dalam penanganan Covid-19.

"Ini rakyat lagi sulit, PHK di mana-mana, pengangguran di mana-mana, enggak etis lah kita bahas Pilkada," kata Lukman.

Dia meminta agar penanganan Covid-19 dari pemerintah bisa dilakukan dengan serius. Apabila tidak dilakukan dengan serius, akan menimbulkan masalah baru.

Terkait penyelenggaraan Pilkada apakah akan dilakukan di tahun 2022 atau 2024, lanjut Lukman, sebaiknya diserahkan ke pemerintah pusat.

"Apakah jadwalnya tetap atau dimajukan, biar pemerintah pusat dan DPR RI yang memutuskan," ucap Lukman.