Gugatan Praperadilan Kasus Cengkareng Barat Tak Diterima, MAKI: 100 Kali Saya Ajukan sampai Diproses

“Menimbang sebagaimana dari pertimbangan diatas maka eksepsi yang diajukan termohon satu, yang menyatakan bahwa objek permohonan praperadilan yang diajukan pemohon bukanlah objek materi praperdilan sebagaimana diatur KUHP maupun UU tindak pidana korupsi,” ujar Fauziah.

Fauziah mengatakan, permohonan praperadilan belum ada objek hukumnya sepanjang surat penghentian penyidikan belum terbit.

Ia menyebutkan, sidang praperadilan tidak mengenal adanya penghentian penyidikan secara materil atau diam diam.

“Menimbang sebagaimana dari pertimbangan diatas maka eksepsi yang diajukan termohon satu, yang menyatakan bahwa objek permohonan praperadilan yang diajukan pemohon bukanlah objek materi praperdilan sebagaimana diatur KUHP maupun UU tindak pidana korupsi,” tambah Fauziah.

Menurut Fauziah, permohonan praperadilan yang diajukan MAKI berada di luar lingkup kewenangan sidang praperadilan.

Dengan dikabulkannya eksepsi pihak Kapolda Metro Jaya, maka eksepsi dari pihak termohon lainnya tidak akan ditimbang.

“Mengadili dalam eksepsi mengabulkan permohonan termohon 1 praperadilan mengenai penghentian penyidikan secara diam diam tidak termasuk kewenangan praperadilan,” ujar Fauziah.

Dikutip dari Tribunnews, MAKI melayangkan gugatan praperadilan lantaran kasus korupsi lahan di Cengkareng Barat mangkrak.

Koordinator MAKI, Bonyamin Saiman mengatakan, gugatan praperadilan ini sejalan dengan kehendak Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran yang pernah menyatakan akan menuntaskan perkara mangkrak.

Boyamin menjelaskan pengajuan gugatan praperadilan berawal dari terhentinya penyelidikan kasus kasus korupsi lahan Cengkareng Barat.

Kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Gedung Perkantoran Provinsi DKI Jakarta melakukan pembelian lahan seluas 46 hektar yang direncanakan untuk pembangunan rumah susun, dengan harga Rp668 miliar dengan dana yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015.

Kemudian berdasarkan audit BPK dalam LHP keuangan Pemprov DKI tahun 2015, lahan yang dibeli Pemprov DKI Jakarta tersebut ternyata tercatat sebagai aset milik Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disebut telah mengeluarkan dana yang bersumber dari dana APBD untuk membeli tanahnya sendiri, tetapi uang dari dana APBD tersebut diberikan kepada pihak lain.

Selanjutnya kasus tersebut ditangani Bareskrim Polri dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Agung pada 29 Juni 2016, tetapi tak disertai nama tersangkanya.

Kemudian kasus tersebut dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.

Akan tetapi, Boyamin menyebut hingga permohonan a quo diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tidak terdapat tersangka dari baik dari penyidikan yang dilakukan Bareskrim Polri maupun penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I Kapolda Metro Jaya.

Lebih lanjut, Boyamin menyebut hingga permohonan praperadilannya diajukan ke PN Jaksel, Kapolda Metro Jaya maupun Kajati DKI Jakarta tidak segera mengajukan berkas perkaranya untuk dilakukan penuntutan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian, KPK juga tak kunjung mengambil alih kasus tersebut.