Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyalahgunaan Jatah Vaksinasi di RSU Tangsel, Kerabat Anggota DPRD hingga Keluarga Pegawai Pemkot Jadi Peserta

Kompas.com - 17/03/2021, 07:38 WIB
Tria Sutrisna,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Pendaftaran vaksinasi Covid-19 di Rumah Sakit Umum (RSU) Tangerang Selatan dimanfaatkan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hingga aparatur sipil negara (ASN) untuk mendaftarkan kerabatnya.

Padahal, vaksinasi tahap kedua yang digelar Pemerintah Kota Tangerang sejak 2 Maret 2021 itu seharusnya hanya menyasar anggota TNI, Polri, guru, ASN, tokoh agama, anggota DPRD, dan wartawan.

Tidak disebutkan bahwa keluarga anggota DPRD maupun pegawai Pemerintah Kota turut menjadi sasaran vaksinasi Covid-19 tahap kedua.

Baca juga: Kerabat Anggota DPRD hingga Keluarga Pegawai Pemkot Ikut Vaksinasi di RSU Tangsel

Seperti diberitakan Tribun Jakarta, kerabat anggota DPRD Tangerang Selatan hingga keluarga ASN Pemerintah Kota Tangerang Selatan ditemukan ikut mengantre dan divaksin Covid-19 di RSU Tangerang Selatan, Selasa (16/3/2021).

Sejumlah orang yang tidak masuk kategori peserta vaksinasi Covid-19 tahap kedua itu mengaku baru menjalani penyuntikan vaksin dosis pertama.

Salah satunya adalah Leo. Dia mengaku mendapat jatah vaksin telah didaftarkan oleh keluarganya yang merupakan anggota DPRD Tangerang Selatan.

"Dari keluarga sih, orang DPRD," ujar Leo di lokasi, Selasa (16/3/2021).

Dia kemudian menceritakan pengalaman pertamanya menjalani vaksinasi Covid-19. Menurut Leo, tidak ada efek samping apa pun seperti informasi yang ketahuinya.

Baca juga: Sekretaris DPRD Tangsel: Keluarga Anggota Dewan Bukan Prioritas Vaksinasi Covid-19 Tahap Kedua

"Enggak, bahkan katanya tangannya bakal lemas saja, tapi ini enggak lemas, biasa saja sih," ucap Leo.

Selain Leo, ada pula peserta vaksinasi Covid-19 bernama Asmoro Pujo (71). Warga lanjut usia ini mengaku bisa menjadi peserta vaksinasi Covid-19 karena masih berkerabat dengan anggota DPRD Tangerang Selatan.

Namun, dia tidak mengungkapkan siapa sosok anggota DPRD Tangerang Selatan yang dimaksud.

"Iya dari anggota DPRD teman-teman di situlah," kata Pujo.

Pujo menjelaskan, dia ingin divaksin lantaran khawatir membawa virus corona saat pulang ke rumah dan menularkannya kepada keluarga.

"Ya karena memang lingkungan harus begitu. Nanti lingkungan kasihan juga, keluarga," ujar dia.

Tak sampai di situ, ditemukan pula rombongan berjumlah tiga orang yang mengaku anggota keluarga pegawai Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Alhasil, seorang ibu yang mengaku istri pegawai Pemerintah Kota Tangerang Selatan beserta dua anaknya itu pun bisa mendapatkan jatah vaksin tahap kedua.

"Dinas mananya, kita kan cuma istri ya jadi enggak terlalu ini ya," ujar wanita yang enggan menyebutkan namanya itu.

"Iya didaftarin, iya bertiga, ini keluarga," sambungnya.

Tak diketahui Sekretariat DPRD Tangsel

Kasubbag Humas dan Protokoler DPRD Tangerang Selatan Azwar Anas mengaku belum mendapatkan informasi adanya keluarga atau kerabat anggota DPRD Tangerang Selatan yang menjalani vaksinasi Covid-19.

Sebab, verifikasi data peserta yang akan menjalani vaksinasi Covid-19 menjadi wewenang Dinas Kesehatan dan petugas di RSU Tangerang Selatan.

Baca juga: Kerabat Anggota DPRD dan Pegawai Pemkot Ikut Vaksinasi, Dinkes Tangsel: RS Pasti Sudah Skrining

"Kalau itu saya belum nemuin ya yang bawa anggota keluarga. Kalau ada yang mau membawa saya juga akan konfirmasi ke Dinkes dan RSU yang melakukan vaksinasi," ungkap Azwar, Selasa.

"Kalau diperkenankan monggo, kalau tidak ya sudah. Karena kan yang punya vaksinnya Dinkes, kami ikuti saja," pungkasnya

Namun, Azwar memastikan bahwa sampai saat ini baru anggota DPRD Tangerang Selatan beserta pegawai sekretariat yang menjadi prioritas penerima vaksinasi Covid-19.

"Saya dikonfirmasi oleh Dinas Kesehatan untuk pimpinan dan anggota DPRD sama pegawai. Rata-rata pejabat sama ajudannya, sekretaris pribadinyalah," kata Azwar.

Dia pun menyatakan tidak mengurusi vaksinasi Covid-19 untuk keluarga ataupun kerabat anggota DPRD Tangerang Selatan. Pasalnya, mereka belum masuk prioritas vaksinasi Covid-19 tahap kedua.

"Sampai saat ini belum ada perintah juga. Yang saya urusin hanya pimpinan dan anggota DPRD dan pejabat," jelas Azwar.

Klaim Dinkes Tangsel

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Allin Hendalin Mahdaniar mengatakan, petugas di RSU Tangerang Selatan selalu melakukan verifikasi data peserta yang akan menjalani vaksinasi Covid-19.

Sehingga, kecil kemungkinan ada peserta vaksinasi Covid-19 di luar kategori peserta yang sudah tentukan, yakni anggota TNI-Polri, guru, petugas publik, tokoh agama, hingga anggota DPRD.

"Gini loh. Itu rumah sakit pasti melakukan skrining. Kan saya enggak tahu, mungkin dia ngaku teman, tapi ternyata pegawai ASN atau apa. Kalau misalnya masuk ke kriteria peserta kan bisa dilayani," kata Allin.

Dia pun menduga, peserta yang mengaku keluarga ASN ataupun kerabat anggota DPRD itu sebenarnya bekerja di institusi tertentu yang masuk dalam kategori peserta vaksinasi tahap kedua.

"Tapi rumah sakit sudah melakukan skrining kok. Pasti ada jenis pekerjaan, enggak mungkin rumah sakit enggak melakukan skrining ketat ya. Di sini sesuai ketentuan kok," ungkapnya.

Allin menambahkan, pihaknya bakal memeriksa data peserta yang menjalani vaksinasi Covid-19 di RSU Tangerang Selatan pada Selasa (16/3/2021).

Hal tersebut dilakukan untuk membuktikan kebenaran soal dugaan keluarga ASN hingga kerabat anggota DPRD menjadi peserta vaksinasi Covid-19.

"Nanti saya akan cek ke rumah sakit ya. Yang pasti rumah sakit pasti telah melakukan skrining (data peserta)," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Megapolitan
Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Megapolitan
Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Megapolitan
Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Megapolitan
Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Megapolitan
Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program 'Bebenah Kampung'

Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program "Bebenah Kampung"

Megapolitan
Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Megapolitan
Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Megapolitan
Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Megapolitan
Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Megapolitan
2 Pria Rampok Taksi 'Online' di Kembangan untuk Bayar Pinjol

2 Pria Rampok Taksi "Online" di Kembangan untuk Bayar Pinjol

Megapolitan
Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Megapolitan
Polda Metro Jadwalkan Pemeriksaan Pendeta Gilbert Lumoindong Terkait Dugaan Penistaan Agama

Polda Metro Jadwalkan Pemeriksaan Pendeta Gilbert Lumoindong Terkait Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com