Rizieq Permasalahkan Dirut RS Ummi Tak Ditahan, Ini Jawaban Jaksa

Kompas.com - 31/03/2021, 13:02 WIB
Mantan pemimpin FPI Rizieq Shihab saat membacakan eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Jumat (26/3/2021). DOKUMENTASI KUASA HUKUM RIZIEQ SHIHABMantan pemimpin FPI Rizieq Shihab saat membacakan eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Jumat (26/3/2021).
Penulis Ihsanuddin
|

Sebab, dr Andi Tatat masih bekerja sebagai dokter sekaligus Dirut RS UMMI, yang merupakan RS rujukan bagi pasien Covid-19.

Menurut jaksa, saat ini peran dokter tengah dibutuhkan oleh masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19.

"Oleh karena alasan kemanusiaan, kondisi pandemi Covid-19 tersebut, maka terhadap dokter Andi Tatat penuntut umum tidak melakukan penahanan. Walaupun tidak ditahan, tapi perkara terhadap dokter Andi Tatat tetap kami limpahkan ke pengadilan," ujar jaksa.

Jaksa juga dalam kesempatan itu menjelaskan alasan bagaimana tersangka bisa ditahan meski belum ada putusan pengadilan.

Baca juga: Sering Merendahkan Orang Lain, Rizieq Shihab Dianggap Jaksa Tak Contohkan Revolusi Akhlak

Pertama, seorang bisa ditahan karena alasan subjektif penyidik yang mengkhawatirkan orang tersebut berpotensi melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

Lalu, ada juga sejumlah alasan objektif yang telah diatur dalam Pasal 21 ayat 4 KUHAP.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun dalam perkara ini, Rizieq, menantunya, dan Dirut RS Ummi didakwa telah menyiarkan berita bohong.

Sebab, dalam sebuah video yang diunggah di YouTube RS Ummi, Rizieq mengaku hasil pemeriksaan kesehatannya baik.

Pernyataan tersebut tidak sesuai dengan hasil tes yang menunjukkan bahwa Rizieq telah dinyatakan positif Covid-19.

Baca juga: Serangan Balik Jaksa ke Rizieq: Singgung Titel Imam Besar hingga Sindiran Orang Tak Terdidik

Rizieq dinilai melanggar Pasal 14 Ayat (1) subsider Pasal 14 Ayat (2) lebih subsider Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, dalam dakwaan kedua, Rizieq, menantunya dan Andi Yayat juga diduga dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah Covid-19.

Ia disangkakan Pasal 14 Ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dituding Gelembungkan Dana Reses dan Dipecat, Viani Limardi Tuntut PSI Rp 1 Triliun

Dituding Gelembungkan Dana Reses dan Dipecat, Viani Limardi Tuntut PSI Rp 1 Triliun

Megapolitan
Anies: Layanan Jantung Terpadu RSUD Tarakan Bikin Warga Jakarta Beruntung

Anies: Layanan Jantung Terpadu RSUD Tarakan Bikin Warga Jakarta Beruntung

Megapolitan
Dinsos: 70 Persen Gelandangan dan Pengemis di Kota Bekasi Merupakan Pendatang

Dinsos: 70 Persen Gelandangan dan Pengemis di Kota Bekasi Merupakan Pendatang

Megapolitan
Polisi Selidiki Kasus Perampokan di Cilandak KKO

Polisi Selidiki Kasus Perampokan di Cilandak KKO

Megapolitan
Alasan PSI Pecat Viani Limardi, dari Langgar Ganjil Genap hingga Gelembungkan Dana Reses

Alasan PSI Pecat Viani Limardi, dari Langgar Ganjil Genap hingga Gelembungkan Dana Reses

Megapolitan
Polisi Tangkap Komplotan Penembak Pria di Tangerang

Polisi Tangkap Komplotan Penembak Pria di Tangerang

Megapolitan
Jadi Wilayah Paling Padat Penduduk di Jakbar, Kelurahan Kapuk Akan Dimekarkan

Jadi Wilayah Paling Padat Penduduk di Jakbar, Kelurahan Kapuk Akan Dimekarkan

Megapolitan
Viani Limardi Dipecat PSI, Apa Dasar Aturannya?

Viani Limardi Dipecat PSI, Apa Dasar Aturannya?

Megapolitan
Buntut Kasus Bayi Dijadikan Manusia Silver, KPAI Bakal Evaluasi Status Kota Layak Anak Tangsel

Buntut Kasus Bayi Dijadikan Manusia Silver, KPAI Bakal Evaluasi Status Kota Layak Anak Tangsel

Megapolitan
Anggota DPRD Viani Limardi yang Dipecat PSI sebagai Kader Tak Hadiri Rapat Paripurna Interpelasi

Anggota DPRD Viani Limardi yang Dipecat PSI sebagai Kader Tak Hadiri Rapat Paripurna Interpelasi

Megapolitan
Ular Kobra Mulai Bermunculan di Permukiman Warga Jaktim, Ini Cara Antisipasinya

Ular Kobra Mulai Bermunculan di Permukiman Warga Jaktim, Ini Cara Antisipasinya

Megapolitan
Potensi Gelombang Ketiga Covid-19, Begini Langkah Pemkot Tangerang

Potensi Gelombang Ketiga Covid-19, Begini Langkah Pemkot Tangerang

Megapolitan
Pemkot Jakpus Gelar Vaksinasi Rabies dengan Layanan Drive Thru

Pemkot Jakpus Gelar Vaksinasi Rabies dengan Layanan Drive Thru

Megapolitan
Meski Tak Penuhi Kuorum, Rapat Paripurna Bahas Interpelasi Formula E Tetap Digelar

Meski Tak Penuhi Kuorum, Rapat Paripurna Bahas Interpelasi Formula E Tetap Digelar

Megapolitan
Capaian Vaksinasi Covid-19 di Kota Tangerang 80 Persen

Capaian Vaksinasi Covid-19 di Kota Tangerang 80 Persen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.