Ketua DPR: Kebijakan Tunda Kedatangan WNA Selama Larangan Mudik demi Rasa Keadilan Masyarakat

Kompas.com - 12/05/2021, 17:04 WIB
Ketua DPR Puan Maharani dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau pelaksanaan larangan mudik Lebaran di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (12/5/2021). Dokumentasi Tim Puan MaharaniKetua DPR Puan Maharani dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau pelaksanaan larangan mudik Lebaran di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (12/5/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai, kebijakan pemerintah menunda sementara kedatangan warga negara asing (WNA) selama berlakunya larangan mudik Lebaran 2021 dibuat demi rasa  keadilan. Kebijakan itu dilakukan untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat di tengah adanya larangan mudik Lebaran.

"Pemerintah dalam masa peniadaan mudik ini, untuk bisa memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, ... menunda kedatangan warga negara asing ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Sehingga tidak ada orang dari luar negeri datang ke Indonesia," kata Puan, Rabu (12/5/2021).

Dia mengemukakan hal itu usai meninjau pelaksanaan larangan mudik di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dan Tol Cikampek hari ini.

Baca juga: Hari Ketujuh Larangan Mudik, 462.560 Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek

Ia menegaskan, pemerintah telah memberlakukan aturan tersebut untuk penerbangan reguler maupun pesawat carter.

"Alhamdulillah hal itu sudah dilakukan dan sampai saat ini menjelang Idul Fitri, sampai batas waktu yang ditentukan, untuk memberi keadilan ke masyarakat, kita tidak akan mengizinkan warga negara asing dengan tujuan tertentu tanpa izin khusus, apakah itu dilakukan secara reguler atau pesawat carter,” ujar dia.

Saat meninjau bandara Soekarno-Hatta, Puan mengeklaim telah terjadi penurunan signifikan penumpang di terminal kedatangan dan keberangkatan. Namun, dia tetap meminta agar aparat di lapangan bertugas sesuai mekanisme yang berlaku dan disiplin pada protokol kesehatan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kedisiplinan protokol kesehatan ini harus terus dilakukan sampai kita benar-benar selesai pandemi. Bukan hanya dalam rangka hari raya," kata dia.

Puan juga berpesan kepada petugas tes Covid-19 dan petugas di posko karantina agar kejadian penggunaan alat tes bekas seperti kasus di Bandara Kualanamu tidak ditiru.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah sepakat menyetop penerbangan carter dari luar negeri pada masa larangan mudik 6-17 Mei 2021.

Kebijakan itu diambil berdasarkan keputusan dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada Senin lalu.

"Terkait penggunaan pesawat udara, sudah disetujui bahwa tidak ada penerbangan carter selama masa peniadaan mudik ini," kata Budi Karya.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPDB Kota Tangerang Jenjang SD Jalur Zonasi Dibuka Pukul 8.00 WIB, Simak Syarat dan Prosedurnya

PPDB Kota Tangerang Jenjang SD Jalur Zonasi Dibuka Pukul 8.00 WIB, Simak Syarat dan Prosedurnya

Megapolitan
Kamis Ini Jadwal Lapor Diri PPDB Jakarta 2021 Jalur Afirmasi Jenjang SMP dan SMA

Kamis Ini Jadwal Lapor Diri PPDB Jakarta 2021 Jalur Afirmasi Jenjang SMP dan SMA

Megapolitan
UPDATE: Tambah 53 Kasus di Kota Tangerang, 446 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 53 Kasus di Kota Tangerang, 446 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Fakta Penangkapan Polisi Gadungan, Berawal Penindakan Plat Nomor hingga Simpan KTA Palsu

Fakta Penangkapan Polisi Gadungan, Berawal Penindakan Plat Nomor hingga Simpan KTA Palsu

Megapolitan
Kamis Ini, Rizieq Shihab Akan Sampaikan Duplik Kasus Tes Usap RS Ummi

Kamis Ini, Rizieq Shihab Akan Sampaikan Duplik Kasus Tes Usap RS Ummi

Megapolitan
Perjalanan Panjang MRT Jakarta, Dicetuskan Habibie dan Dieksekusi Jokowi-Ahok

Perjalanan Panjang MRT Jakarta, Dicetuskan Habibie dan Dieksekusi Jokowi-Ahok

Megapolitan
UPDATE: Tambah 663 Kasus Covid-19 di Kota Bekasi, 1.378 Pasien Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 663 Kasus Covid-19 di Kota Bekasi, 1.378 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE: Tambah 303 Kasus Covid-19 di Depok, 5 Pasien Meninggal

UPDATE: Tambah 303 Kasus Covid-19 di Depok, 5 Pasien Meninggal

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Kamis: Sebagian Jabodetabek Berpotensi Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG Kamis: Sebagian Jabodetabek Berpotensi Hujan

Megapolitan
Pabrik Percetakan di Kawasan Industri Pulogadung Terbakar

Pabrik Percetakan di Kawasan Industri Pulogadung Terbakar

Megapolitan
Kebanjiran Saat Isolasi Mandiri, Pasutri Pasien Covid-19 di Bekasi Dievakuasi

Kebanjiran Saat Isolasi Mandiri, Pasutri Pasien Covid-19 di Bekasi Dievakuasi

Megapolitan
Gandeng Ritase, PT APSD Bakal Digitalisasi Pengelolaan Gudang di Bandara

Gandeng Ritase, PT APSD Bakal Digitalisasi Pengelolaan Gudang di Bandara

Megapolitan
Kapolri Setuju Jalur Sepeda Dibongkar, Komunitas Bike to Work Merespons

Kapolri Setuju Jalur Sepeda Dibongkar, Komunitas Bike to Work Merespons

Megapolitan
ISSI DKI Minta Pembongkaran Jalur Sepeda Permanen Dipertimbangkan

ISSI DKI Minta Pembongkaran Jalur Sepeda Permanen Dipertimbangkan

Megapolitan
Andi Arief Dilaporkan ke Polisi Terkait Dugaan Ancaman di Media Sosial

Andi Arief Dilaporkan ke Polisi Terkait Dugaan Ancaman di Media Sosial

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X