Polisi Sekat Jalan Antasari, Simatupang, dan Cijantung Mulai Sabtu Besok

JAKARTA, KOMPAS.com - Petugas Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya menyekat ruas Jalan TB Simatupang, Jalan Antasari, dan Jalan Raya Cijantung mulai Sabtu (9/7/2021) pukul 06.00-10.00 WIB.

"Kita buka hanya untuk tenaga kesehatan, dokter, dan perawat," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo saat meninjau vaksinasi di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (8/7/2021), seperti dikutip Antara.

Sambodo memerinci, penutupan ruas jalur tersebut yaitu di ruas Tol Fatmawati mulai dari traffic light Simatupang menuju Fatmawati, Jalan Antasari dari ruas tol maupun Jalan Simatupang, serta Jalan Raya Cijantung, Jakarta Timur.

Baca juga: Video Viral Anggota Paspampres Datangi Mapolres Jakbar, Kapolres: Permasalahan Sudah Selesai

Sambodo menyatakan, penambahan titik penyekatan jalan itu untuk mempertegas bahwa Jakarta saat ini masih dalam masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

Penyekatan jalan tersebut diberlakukan bagi masyarakat yang bekerja pada perusahaan di luar sektor esensial dan kritikal.

Sambodo menyebutkan, berdasarkan hasil evaluasi, masih banyak anggota masyarakat yang bekerja di luar sektor esensial dan kritikal masuk ke wilayah Jakarta saat penerapan PPKM darurat.

"Padahal, dia tidak esensial dan kritikal. Oleh sebab itu, ada beberapa lokasi akan kami tambah untuk penutupan dan pengalihan," ujar dia.

Baca juga: Pemprov DKI: Hoaks, Pesan Berantai Tim Covid Hunter Jakarta Paksa Orang Tes Swab

Sambodo juga menyampaikan bahwa petugas Ditlantas Polda Metro Jaya mengevaluasi dan mengkaji kemungkinan penambahan titik penyekatan jalur lain untuk menekan penyebaran kasus Covid-19 melalui aturan PPKM darurat.

Sejauh ini, Polda Metro Jaya telah mendirikan pos penyekatan jalan sebanyak 72 titik guna mengendalikan mobilitas masyarakat dari luar menuju Jakarta khusus pekerja non-esensial dan non-kritikal selama PPKM darurat pada 3-20 Juli 2021.

Pemprov DKI Jakarta memberlakukan kebijakan surat tanda registrasi pekerja (STRP) untuk penyekatan mobilitas masyarakat yang tidak bekerja di sektor esensial dan kritikal.

Aturan yang berlaku sejak 5 Juli 2021 itu mewajibkan masyarakat umum non-lembaga pemerintahan untuk menunjukkan STRP setiap kali keluar masuk wilayah Jakarta.

Adapun STRP dibagi menjadi dua bagian, yaitu untuk pekerja yang bergerak di sektor esensial dan kritikal.

Sedangkan bagian kedua adalah STRP yang dikhususkan untuk keperluan mendesak, seperti kedukaan, pengantaran jenazah, dan kebutuhan bersalin.

Baca juga: Cara Mengajukan STRP bagi Pekerja dan Keperluan Mendesak

Berikut syarat dan tata cara pendaftaran STRP bagi pekerja dan untuk keperluan mendesak:

1. Pengajuan STRP pekerja/perusahaan

Pengajuan ini diperuntukkan bagi pekerja sektor esensial dan kritikal dan hanya dapat diajukan secara kolektif oleh perusahaan/badan usaha yang bergerak di bidang esensial dan kritikal.

Bidang esensial meliputi komunkasi dan IT, keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, perhotelan non-penanganan Covid-19, dan industri orientasi ekspor.

Sedangkan sektor kritikal, yaitu energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industru makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, obyek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar, dan industri kebutuhan pokok masyarakat.

Perusahaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Data penanggung jawab

- Data perusahaan

- KTP/Kitas/Kitap penanggung jawab

- Nomor induk berusaha (NIB) bagi swasta

- Melampirkan daftar karyawan atau pekerja disertai berkas sertifikat vaksinasi minimal dosis pertama atau surat pernyataan akan mengikuti program vaksinasi Covid-19 bagi yang belum melakukan vaksinasi karena alasan medis.

2. STRP perorangan dengan keperluan mendesak

STRP jenis ini diajukan oleh pemohon yang berada pada situasi genting, seperti kunjungan keluarga sakit, kunjungan keluarga duka atau pengantaran jenazah, ibu hamil dan kebutuhan bersalin beserta pendamping.

Untuk kriteria STRP dengan kebutuhan mendesak, dokumen persyaratan yang dibutuhkan yaitu:

- KTP pemohon

- Foto ukuran 4x6 berwarna

- Surat pengantar RT/RW khusus pemohon peroroangan dengan kebutuhan mendesak

- Sertifikat vaksinasi minimal dosis pertama atau surat pernyataan akan mengikuti program vaksinasi Covid-19 bagi yang belum melakukan vaksinasi karena alasan medis.

Cara pengajuan

Setelah melengkapi persyaratan dokumen yang diminta, pemohon membuka jakevo.jakarta.go.id dan melakukan login untuk yang sudah memiliki akun, atau membuat akun baru untuk yang belum memiliki akun.

Setelah berhasil masuk, pemohon bisa memilih menu pop up STRP di bagian kanan layar, mengisi formulir, dan mengunggah dokumen persyaratan yang diminta.

Apabila pengajuan dinyatakan berhasil dan kelengkapan dinilai lengkap dan benar, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) akan menerbitkan STRP dalam waktu paling lama lima jam.

Pengajuan STRP untuk pekerja bisa dilakukan mulai pukul 07.30 sampai dengan 21.00 WIB.

"Sementara khusus STRP perorangan kategori keperluan mendesak dapat mengajukan permohonan mulai pukul 00.00 sampai dengan 24.00 WIB, STRP diterbitkan paling lama lima jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap," ujar Kepala DPMPTSP DKI Jakarta Benni Aguscandra, Kamis (8/7/2021).