Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika PPKM Darurat Diperpanjang, Asosiasi Pengusaha Hiburan: Harus Jadi yang Terakhir

Kompas.com - 14/07/2021, 21:12 WIB
Sonya Teresa Debora,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mempersiapkan skenario perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat.

Menanggapi hal ini, Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija) Hana Suryani menyatakan, jika memang diberlakukan, pihaknya berharap pemerintah dapat memastikan kebijakan itu merupakan terakhir kalinya diterapkan di Indonesia.

"Kalau PPKM enam minggu, kita minta sama pemerintah ini jadi PPKM terakhir, harus jadi  PPKM terakhir bagi bangsa Indonesia. Jadi 17 Agustus bisa sudah merdeka juga dari Covid," kata Hana saat dihubungi, Rabu (14/7/2021).

"Kalau pemerintah ngomong 'ini PPKM terakhir ayo kita bergerak bersama', pasti kita nurut, semua nurut, berkontribusi," imbuh Hana.

Baca juga: Wacana PPKM 6 Minggu, KADIN: Tidak Tahu Sejauh Mana Pelaku Usaha Mampu Bertahan

Apabila skenario tersebut benar diberlakukan, Ia meminta pemerintah untuk menetapkan target yang jelas dalam pelaksanaan PPKM.

Tak hanya itu, menurut Hana, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi harus satu kata dalam pelaksanaan kebijakan.

Hana juga meminta pemerintah tegas dan tidak pandang bulu selama pelaksanaan. Pasalnya, pelaksanaan PPKM darurat saat ini, dinilai Hana, masih tidak maksimal.

"Kalau memang betul keadaan se-chaos itu, kalau mau diadain PPKM, ya total. Nggak pandang bulu, total ya total," tegasnya.

Penerapan PPKM, dinilai Hana, banyak merugikan warga. Para pengusaha hiburan tak henti merugi dampak berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sejak tahun lalu.

Lantaran tak ada pemasukkan, para pegawai terpaksa dirumahkan.

"Saya pribadi pengusaha saya sudah di titik nadir, sudah nggak ada penghasilan, sudah mati dari tahun lalu. Gimana dengan masyarakat di luar sana? Pekerja kasar?" ujar dia.

Baca juga: Potret Nyata Covid-19 Tak Terkendali di Jakarta: RS Kolaps, Antrean Pasien Terus Bertambah

Hana menambahkan, sejak pandemi melanda Indonesia pada tahun lalu, hanya dua jenis usaha hiburan yang sempat diizinkan beroperasi, yakni bar dan live music.

Sementara, empat jenis usaha hiburan lainnya belum pernah diizinkan beroperasi. Bar dan live music kini kembali tak beroperasi seiring diberlakukannya PPKM darurat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan skenario untuk perpanjangan PPKM Darurat.

"PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," sebut paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (12/6/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bacok Pemilik Warung Madura di Cipayung, Pelaku Sembunyikan Golok di Jaketnya

Bacok Pemilik Warung Madura di Cipayung, Pelaku Sembunyikan Golok di Jaketnya

Megapolitan
Pura-pura Beli Es Batu, Seorang Pria Rampok Warung Madura dan Bacok Pemiliknya

Pura-pura Beli Es Batu, Seorang Pria Rampok Warung Madura dan Bacok Pemiliknya

Megapolitan
Tak Ada yang Janggal dari Berubahnya Pelat Mobil Dinas Polda Jabar Jadi Pelat Putih...

Tak Ada yang Janggal dari Berubahnya Pelat Mobil Dinas Polda Jabar Jadi Pelat Putih...

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Mobil Dinas Polda Jabar Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ | Apesnya Si Kribo Usai 'Diviralkan' Pemilik Warteg

[POPULER JABODETABEK] Mobil Dinas Polda Jabar Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ | Apesnya Si Kribo Usai "Diviralkan" Pemilik Warteg

Megapolitan
Cara Naik Bus City Tour Transjakarta dan Harga Tiketnya

Cara Naik Bus City Tour Transjakarta dan Harga Tiketnya

Megapolitan
Diperiksa Polisi, Ketum PITI Serahkan Video Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Gilbert

Diperiksa Polisi, Ketum PITI Serahkan Video Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Gilbert

Megapolitan
Minta Diskusi Baik-baik, Ketua RW di Kalideres Harap SK Pemecatannya Dibatalkan

Minta Diskusi Baik-baik, Ketua RW di Kalideres Harap SK Pemecatannya Dibatalkan

Megapolitan
Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com