Dua Minggu PPKM Darurat, Mobilitas Menurun tapi Kasus Covid-19 Masih Tinggi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberlakuan pembatasan mobilitas masyarakat (PPKM) darurat Jawa-Bali sudah terlaksana selama lebih dari dua minggu. Harapannya, pembatasan ini dapat menekan laju penularan Covid-19 di tengah masyarakat.

Hanya saja, data yang ada menunjukkan bahwa pertumbuhan kasus Covid-19 tidak kunjung surut secara signifikan.

Kompas.com merangkum sejumlah data terkait mobilitas dan pertumbuhan kasus Covid-19 di DKI Jakarta selama PPKM Darurat di sini:

Penurunan mobilitas

Otoritas mengklaim telah terjadi penurunan mobilitas kendaraan yang cukup signifikan dengan diberlakukannya penyekatan di 100 titik di Ibu Kota dan sekitarnya pada Kamis (15/7/2021).

Awalnya, terdapat 35 titik yang disekat kemudian naik menjadi 75 dan akhirnya 100 titik setelah beberapa kali evaluasi.

Baca juga: 100 Titik Penyekatan di Jakarta, Ini Kendaraan yang Boleh Melintas

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus mengatakan pada Jumat (16/7/2021), telah terjadi penurunan mobilitas hingga 50 persen jika dibandingkan dengan hari sebelumnya.

“Dibandingkan dengan kemarin, sekarang landai. Kalau kita melihat google traffic di aplikasi, hari ini turun sekitar 40-50 persen,” ujar Yusri.

100 titik penyekatan PPKM Darurat meliputi 19 titik di dalam kota, 15 titik di tol, dan 10 titik di batas kota. Selanjutnya, 29 titik di daerah penyangga Ibu Kota seperti Bekasi, Depok dan Tangerang serta 27 titik di ruas Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta.

Sepanjang penyekatan, petugas akan memeriksa dokumen wajib yang perlu dibawa pengendara. Selama PPKM, hanya pekerja sektor kritikan dan esensial yang diperbolehkan untuk melakukan mobilitas, ditandai dengan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) dan atau kartu identitas.

Baca juga: Cara Membuat STRP secara Kolektif untuk Pegawai Perusahaan di Jakarta

Sementara itu, di sektor transportasi, juga tampak adanya penurunan mobilitas penumpang yang signifikan.

Vice President Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan, terdapat penurunan jumlah penumpang KRL hingga 43 persen selama penerapan PPKM darurat.

”Selama penerapan PPKM darurat, volume pengguna KRL terus berkurang. Sejak 3 Juli hingga 15 Juli, KRL commuter line melayani 2.351.025 orang atau rata-rata 180.848 orang per hari. Angka ini berkurang hingga 43 persen dibandingkan sebelum penerapan PPKM darurat yang mencapai 4.146.318 orang atau rata-rata 318.948 orang per hari,” kata Anne dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kompas, Sabtu (17/7/2021).

Kasus masih tinggi

Tren peningkatan kasus Covid-19 terus meningkat di tengah pelaksanaan PPKM darurat di Jakarta. PPKM darurat berlangsung sejak 3 Juli dan direncanakan berakhir pada 20 Juli.

Penambahan kasus harian bahkan mencapai puncaknya pada 12 Juli 2021 dengan 14.619 kasus baru, setelah sebelumnya bertahan di angka sekitar 13.000 selama empat hari berturut-turut.

Baca juga: Simak Syarat dan Cara Membuat STRP Perorangan Kategori Mendesak, Bisa Diurus 24 Jam

Meski menunjukkan pengurangan kasus beberapa hari setelahnya, yakni pada 13 hingga 18 Juli 2021, angka penularan bisa dibilang masih tinggi.

Pada 18 Juli, terdapat 9.128 penambahan kasus Covid-19, atau tidak jauh berkurang dibanding angka 9.702 yang dicatatkan pada hari pertama penerapan PPKM darurat.

Epidemiolog dari Universitas Airlangga Laura Navika Yamani menyebut, kondisi kasus yang masih melonjak disebabkan oleh banyak faktor. Mulai dari adanya varian baru hingga kemungkinan masyarakat yang sudah mulai abai dengan protokol kesehatan.

"Tapi yang pasti adalah upaya apapun harus dilakukan untuk bisa menekan semaksimal mungkin penyebaran kasus covid-19," ungkapnya saat dihubungi Kontan.co.id, Jumat (16/7).

Baca juga: Bansos Jakarta Rp 600.000 Dijadwalkan Cair Hari Ini, Uang Langsung Dikirim ke Rekening Penerima

Jika kasus tak segera dikendalikan pastinya akan berimbas pada semakin sulitnya Indonesia untuk mengendalikan pandemi yang sudah 15 bulan berlangsung.

Melihat bahwa tren peningkatan kasus masih ada, Laura menyimpulkan PPKM Darurat saat ini belum dapat dikatakan efektif sehingga perlu dilakukan pengetatan yang lebih masif dan berdampak.

"[Perpanjangan] Betul, harus dilakukan agar kasus tidak semakin melonjak. Karena mengurangi mobilitas termasuk kunci," ujarnya.

(Kompas.com, Aprida Mega Nanda/ Kompas, Aguido Adri/ Kontan.co.id/ Ratih Waseso)