Kompas.com - 22/07/2021, 19:00 WIB
Warga menggunakan masker saat mengendarai sepeda motor melintas di depan mural tentang pandemi virus corona atau COVID-19 di Jalan Raya Jakarta-Bogor, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/4/2020). Mural tersebut ditujukan sebagai bentuk dukungan kepada tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi COVID-19 di Indonesia. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGWarga menggunakan masker saat mengendarai sepeda motor melintas di depan mural tentang pandemi virus corona atau COVID-19 di Jalan Raya Jakarta-Bogor, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/4/2020). Mural tersebut ditujukan sebagai bentuk dukungan kepada tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi COVID-19 di Indonesia.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Achmad Yani menilai, usulan perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 kontraproduktif terhadap penanganan Covid-19 saat ini.

Sebab, kondisi masyarakat saat ini banyak kehilangan mata pencaharian dan pengangguran semakin bertambah di DKI Jakarta.

"Jangan sampai nanti kalau ada revisi titik tekannya memberi sanksi yang lebih tegas, dalam kondisi seperti ini justru akan kontraproduktif," kata Achmad dalam rapat Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Kamis (22/7/2021).

Baca juga: Dukung Anies Tambah Sanksi Pidana di Perda Covid-19, Politikus PSI: Kalau Memang Salah, Hukum!

Achmad mengatakan, peristiwa gesekan antara aparat dan masyarakat sudah sering terjadi dalam penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

Peristiwa itu bisa terus terjadi apabila pasal sanksi pidana yang diusulkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan benar-benar disahkan.

"Orang sulit (patuhi aturan) karena urusan masalah perut, dalam kondisi ini yang harus kita tempuh adalah bagaimana memberikan perhatian terhadap nasib warga yang menghadapi kesulitan itu," kata Achmad.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Tolak Usulan Sanksi Pidana Perda Covid-19, Tina Toon: Jangan Sampai Timbulkan Chaos

Menurut Achmad, Perda Covid-19 sudah memuat banyak sanksi yang bisa diterapkan untuk menghukum pelanggar protokol kesehatan.

Belum lagi perda yang disahkan 20 November 2020 baru seumur jagung sehingga masih banyak warga yang belum mendapat sosialisasi terkait penerapan sanksi dan hukuman yang ada di dalamnya.

"Kalau boleh dikatakan ini masih bayi, masih baru, tinggal bagaimana perda yang ada itu kita terapkan ke masyarakat, pemda bisa lakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat," kata dia.

Baca juga: Raperda Covid-19 Jakarta: Satpol PP Jadi Penyidik, Tak Pakai Masker Penjara 3 Bulan

Achmad juga menilai, sanksi terkait pelanggaran protokol kesehatan sebenarnya sudah ada dalam Undang-Undang Karantina Wilayah, sehingga Pemprov DKI tak perlu repot untuk menambah pasal pidana dalam Perda Nomor 2 Tahun 2020.

"Masalah pidana ada di Undang-Undang Karantina, saya kira ini sudah cukup untuk dilaksanakan," kata dia.

Diketahui dalam usulan perubahan Perda Covid-19, Pemprov DKI menginginkan adanya sanksi pidana hukuman tiga bulan penjara atau denda administrasi bagi pelanggar protokol kesehatan berulang. Sanksi tersebut diusulkan dalam Pasal 28A.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mayat Seorang Pria Ditemukan Mengapung di Bendungan ATR Bekasi

Mayat Seorang Pria Ditemukan Mengapung di Bendungan ATR Bekasi

Megapolitan
Viral, Video Anak Kecil Curi Uang dari Kotak Amal di Kalideres

Viral, Video Anak Kecil Curi Uang dari Kotak Amal di Kalideres

Megapolitan
Update 27 Juli: Kabupaten Bekasi Catat 285 Kasus Baru Covid-19

Update 27 Juli: Kabupaten Bekasi Catat 285 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Sepekan Terakhir, 78.236 KK di Kota Tangerang Terima BST dari Kemensos

Sepekan Terakhir, 78.236 KK di Kota Tangerang Terima BST dari Kemensos

Megapolitan
Pendaftaran Penerima Dana Gerakan 'Bagi Rata' Akan Dibuka Lagi Senin Depan

Pendaftaran Penerima Dana Gerakan 'Bagi Rata' Akan Dibuka Lagi Senin Depan

Megapolitan
Polisi Temukan Benda yang Dipakai Dalam Pembunuhan di Jagakarsa

Polisi Temukan Benda yang Dipakai Dalam Pembunuhan di Jagakarsa

Megapolitan
Polisi Akan Periksa Hotel RedDoorz Setelah Digerebek Terkait Kerumunan

Polisi Akan Periksa Hotel RedDoorz Setelah Digerebek Terkait Kerumunan

Megapolitan
Wagub DKI: Soal Waktu Makan Maksimal 20 Menit, Tak Mungkin Kami Tempatkan Petugas di Warteg

Wagub DKI: Soal Waktu Makan Maksimal 20 Menit, Tak Mungkin Kami Tempatkan Petugas di Warteg

Megapolitan
Seorang Suami Diduga Bunuh Istrinya di Jagakarsa, Jakarta Selatan

Seorang Suami Diduga Bunuh Istrinya di Jagakarsa, Jakarta Selatan

Megapolitan
Ombudsman Kritik Penerapan PPKM Level 4 di Kota Tangerang, 2 Posko Penyekatan Kosong Tanpa Polisi

Ombudsman Kritik Penerapan PPKM Level 4 di Kota Tangerang, 2 Posko Penyekatan Kosong Tanpa Polisi

Megapolitan
Polisi Tangkap 2 Pemalsu Surat Hasil Tes Swab PCR di Jakarta Selatan

Polisi Tangkap 2 Pemalsu Surat Hasil Tes Swab PCR di Jakarta Selatan

Megapolitan
Tangsel Catat 7.323 Pasien Covid-19 Masih Dirawat, Terbanyak Selama Pandemi

Tangsel Catat 7.323 Pasien Covid-19 Masih Dirawat, Terbanyak Selama Pandemi

Megapolitan
7 Perusahaan di Jakbar Ditutup karena Wajibkan Karyawan Masuk Kantor padahal Bukan Sektor Esensial

7 Perusahaan di Jakbar Ditutup karena Wajibkan Karyawan Masuk Kantor padahal Bukan Sektor Esensial

Megapolitan
Anies Optimistis Jakarta Lampaui Target Vaksinasi Covid-19 yang Ditetapkan Jokowi

Anies Optimistis Jakarta Lampaui Target Vaksinasi Covid-19 yang Ditetapkan Jokowi

Megapolitan
Mendagri Minta Wali Kota Tangsel Segara Pahami Penanggulangan Covid-19

Mendagri Minta Wali Kota Tangsel Segara Pahami Penanggulangan Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X