Koalisi Masyarakat Tolak Penambahan Sanksi Pidana dan Kewenangan Satpol PP dalam Draf Revisi Perda Covid-19

Kompas.com - 25/07/2021, 17:08 WIB
Ilustrasi hukum ShutterstockIlustrasi hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat secara tegas menolak draf revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 DKI Jakarta.

Koalisi ini terdiri dari Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), Urban Poor Consortium (UPC), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR),

Mereka menolak dengan alasan sebagai berikut:

Pertama, revisi cenderung hanya sepihak dan menyalahkan warga sebagai penyebab meningkatnya angka penularan Covid-19 di DKI Jakarta tanpa mengevaluasi pola komunikasi dan tanggung jawab hukum yang diemban pemerintah.

Baca juga: LBH Jakarta Nilai Draf Revisi Perda Covid-19 DKI Jakarta Bias Kelas

"Penegakan hukum (atas) protokol kesehatan di DKI Jakarta dengan Perda Nomor 2 Tahun 2020 masih belum konsisten dan adil diterapkan kepada seluruh lapisan masyarakat," kata Pengacara Publik LBH Jakarta Charlie Albajili dalam keterangannya, Minggu (25/7/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Konsistensi penegakan hukum, edukasi masyarakat dan transparansi data, lanjut Charlie, adalah hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah untuk mendorong tertib hukum dalam masyarakat.

Kedua, sanksi pidana berpotensi menyasar dan menambah kesengsaraan masyarakat miskin kota yang hidupnya bergantung pada perkerjaan informal harian di luar rumah atau jalanan.

Baca juga: JRMK: Isi Draf Revisi Perda Covid-19 Akan Bikin Warga Miskin Kota Tambah Sengara

Ketiga, upaya mengatur sanksi pidana bagi masyarakat hanyalah bentuk pengalihan dari kegagalan pemerintah melaksanakan tanggung jawab dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pemerintah Provinsi DKI juga perlu mengevaluasi ulang pemberian kewenangan penyidikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang ditegaskan kembali dalam revisi tersebut.

"Selain menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan kepolisian dalam penegakan peraturan di daerah, hal ini juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan, mengingat besarnya kewenangan yang diberikan ke Satpol PP serta masih maraknya kekerasan dan praktik pungutan liar yang terjadi selama ini," ucap Charlie.

Baca juga: Pengamat: Satpol PP Jadi Penyidik Itu Rawan, Bisa Wani Piro

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kios di Joglo Dibangun dari Limbah, Akan Dipakai untuk Jual Produk UMKM Warga Setempat

Kios di Joglo Dibangun dari Limbah, Akan Dipakai untuk Jual Produk UMKM Warga Setempat

Megapolitan
Tawuran Pelajar Terjadi di Pinang Tangerang, Polisi: Langsung Dibubarkan Warga

Tawuran Pelajar Terjadi di Pinang Tangerang, Polisi: Langsung Dibubarkan Warga

Megapolitan
Pemkot Jakbar Andalkan Sumur Resapan untuk Atasi Banjir di Jalan Haji Briti Kembangan

Pemkot Jakbar Andalkan Sumur Resapan untuk Atasi Banjir di Jalan Haji Briti Kembangan

Megapolitan
Mayat Pria Ditemukan di Rel Dekat Stasiun UI, Diduga Tabrakkan Diri ke Kereta

Mayat Pria Ditemukan di Rel Dekat Stasiun UI, Diduga Tabrakkan Diri ke Kereta

Megapolitan
Cari Anggota yang Keroyok Polisi, Pemuda Pancasila: Kalau Ketemu, Kami Serahkan Langsung

Cari Anggota yang Keroyok Polisi, Pemuda Pancasila: Kalau Ketemu, Kami Serahkan Langsung

Megapolitan
Kepala UPK Badan Air DKI: Saat Musim Hujan, Sampah Mengalir Tiada Henti di Kali...

Kepala UPK Badan Air DKI: Saat Musim Hujan, Sampah Mengalir Tiada Henti di Kali...

Megapolitan
UPDATE 26 November: Tambah 2 Kasus Covid-19 di Tangsel, 35 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 26 November: Tambah 2 Kasus Covid-19 di Tangsel, 35 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE 26 November: Tambah 9 Kasus di Kota Tangerang, 16 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 26 November: Tambah 9 Kasus di Kota Tangerang, 16 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Belasan Anggotanya Jadi Tersangka, Pemuda Pancasila Akan Beri Bantuan Hukum

Belasan Anggotanya Jadi Tersangka, Pemuda Pancasila Akan Beri Bantuan Hukum

Megapolitan
Kawasan Wajib Vaksin di Seputar SSA Bogor, Berlaku Juga bagi Pesepeda dan Pelari

Kawasan Wajib Vaksin di Seputar SSA Bogor, Berlaku Juga bagi Pesepeda dan Pelari

Megapolitan
3.000 Botol Miras Hasil Razia di Wilayah Jaksel Bakal Dimusnahkan di Monas

3.000 Botol Miras Hasil Razia di Wilayah Jaksel Bakal Dimusnahkan di Monas

Megapolitan
257 Mahasiwa di Kota Tangerang Jadi Sasaran Penerima Bansos Rp 8 Juta

257 Mahasiwa di Kota Tangerang Jadi Sasaran Penerima Bansos Rp 8 Juta

Megapolitan
Banyak Pemuda di Jaksel Tawuran karena Mabuk, Satpol PP Gencarkan Razia Miras

Banyak Pemuda di Jaksel Tawuran karena Mabuk, Satpol PP Gencarkan Razia Miras

Megapolitan
Akhir Pekan Ini, Pemkot Bogor Berlakukan Kawasan Wajib Vaksin di Tempat Wisata dan Jalur SSA

Akhir Pekan Ini, Pemkot Bogor Berlakukan Kawasan Wajib Vaksin di Tempat Wisata dan Jalur SSA

Megapolitan
Warga Antusias Lihat Penanaman Bibit Anggur di Masjid Al Ihrom Kalideres, Tak Sabar Tunggu Berbuah

Warga Antusias Lihat Penanaman Bibit Anggur di Masjid Al Ihrom Kalideres, Tak Sabar Tunggu Berbuah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.