Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politikus PDIP: 7 Fraksi Tolak Interpelasi Setelah Kenyang Makan Malam dengan Anies

Kompas.com - 29/08/2021, 08:03 WIB
Singgih Wiryono,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI-Perjuangan Gilbert Simanjuntak menyindir tujuh fraksi penolak hak interpelasi terkait Formula E setelah diundang makam malam bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Setelah mereka tujuh fraksi itu kenyang, lalu mereka mengeluarkan sikap untuk kemudian menolak interpelasi. Mungkin kalau masih lapar belum mengeluarkan sikap (menolak atau setuju)," kata Gilbert dalam tayangan Kompas Petang, Sabtu (28/8/2021).

Gilbert mengatakan, pertemuan tujuh fraksi anggota DPRD DKI Jakarta dengan Gubernur Anies di Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta menciderai martabat anggota Dewan.

Karena menurut Gilbert, pertemuan antara anggota legislatif dengan eksekutif seharusnya dilakukan di Gedung DPRD DKI Jakarta di Kebon Sirih Jakarta Pusat.

Baca juga: Rencana Interpelasi Formula E dan Langkah Anies Kumpulkan Pimpinan 7 Fraksi

"Kalau kita mau jujur, ini (pertemuan) adalah sebuah pelecehan, sebuah sikap yang merendahkan martabat, sangat-sangat merendahkan martabat karena seharusnya DPRD itu rapat dengan Gubernur di Kebon Sirih bukan di Rumah Dinas," ucap dia.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini menyebut pertemuan itu akan melunturkan kepercayaan rakyat kepada lembaga parlemen di DKI Jakarta.

"Merendahkan kepercayaan rakyat yang dipercayakan ke mereka yang harusnya mereka bela," kata dia.

Gilbert yang juga merupakan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta ini mengatakan, hak interpelasi diajukan fraksinya karena melihat Formula E tidak tepat diselenggarakan di saat pandemi Covid-19.

Itulah sebabnya hak interpelasi dilayangkan agar ada forum resmi Gubernur DKI Jakarta menjelaskan urgensi dari penyelenggaraan Formula E.

Baca juga: Wagub DKI: Pergantian Direksi PT Jakpro Tak Menghambat Gelaran Formula E 2022

"Sikap yang kita tunjukan dengan interpelasi adalah untuk membela kepentingan rakyat di mana kita lihat bahwa Formula E tidak pada tempatnya dilaksanakan saat ini, mengingat keadaan pandemi yang kemudian rakyat banyak sekali yang jadi korban. Masih banyak hal urgen yang jadi prioritas yang bisa kita lakukan," ujar dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan tujuh fraksi yaitu Fraksi PAN, Demokrat, PKS, PKB-PPP, Golkar, Nasdem dan Gerindra sepakat menolak penggunaan hak interpelasi untuk Formula E.

Kesepakatan diambil setelah acara makan malam dan silaturahmi di Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta, Menteng Jakarta Pusat Kamis (26/8/2021).

"Jadi secara umum tujuh fraksi sepakat untuk tidak ikut interpelasi," kata Taufik saat dihubungi melalui telepon, Jumat (27/8/2021).

Baca juga: PDIP dan PSI Tak Ikut Diundang Makan Malam Bahas Formula E, Ini Kata Wagub DKI

Taufik mengatakan Gubernur Anies meminta penyelenggaraan Formula E tetap berjalan karena dinilai mampu menjadi pemantik kebangkitan ekonomi di Jakarta.

"Formula E salah satu cara membangkitkan ekonomi menumbuhkan kepercayaan (negara) luar kepada kita," kata Taufik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Megapolitan
Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai 'Kompori' Tegar untuk Memukul

Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai "Kompori" Tegar untuk Memukul

Megapolitan
Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Megapolitan
Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Megapolitan
Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Masih Ada 7 Anak Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari

Masih Ada 7 Anak Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Viral Video Sekelompok Orang yang Diduga Gangster Serang Warga Bogor

Viral Video Sekelompok Orang yang Diduga Gangster Serang Warga Bogor

Megapolitan
PKS dan Golkar Berkoalisi, Dukung Imam Budi-Ririn Farabi Jadi Pasangan di Pilkada Depok

PKS dan Golkar Berkoalisi, Dukung Imam Budi-Ririn Farabi Jadi Pasangan di Pilkada Depok

Megapolitan
Cerita Pinta, Bangun Rumah Singgah demi Selamatkan Ratusan Anak Pejuang Kanker

Cerita Pinta, Bangun Rumah Singgah demi Selamatkan Ratusan Anak Pejuang Kanker

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok: Jangan Hanya Jadi Kota Besar, tapi Penduduknya Tidak Kenyang

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok: Jangan Hanya Jadi Kota Besar, tapi Penduduknya Tidak Kenyang

Megapolitan
Jukir Minimarket: Kalau Dikasih Pekerjaan, Penginnya Gaji Setara UMR Jakarta

Jukir Minimarket: Kalau Dikasih Pekerjaan, Penginnya Gaji Setara UMR Jakarta

Megapolitan
Bakal Dikasih Pekerjaan oleh Pemprov DKI, Jukir Minimarket: Mau Banget, Siapa Sih yang Pengin 'Nganggur'

Bakal Dikasih Pekerjaan oleh Pemprov DKI, Jukir Minimarket: Mau Banget, Siapa Sih yang Pengin "Nganggur"

Megapolitan
Bayang-bayang Kriminalitas di Balik Upaya Pemprov DKI atasi Jukir Minimarket

Bayang-bayang Kriminalitas di Balik Upaya Pemprov DKI atasi Jukir Minimarket

Megapolitan
Kala Wacana Heru Budi Beri Pekerjaan Eks Jukir Minimarket Terbentur Anggaran yang Tak Dimiliki DPRD...

Kala Wacana Heru Budi Beri Pekerjaan Eks Jukir Minimarket Terbentur Anggaran yang Tak Dimiliki DPRD...

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com