Sekretariat DPRD Kota Bekasi Bakal Terima Mobil Operasional Seharga Rp 1 Miliar

BEKASI, KOMPAS - Anggaran sebesar Rp 1 miliar dialokasikan untuk pembelian kendaraan operasional Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Anggaran tersebut disiapkan bukan untuk mobil dinas secara personal, melainkan untuk kendaraan operasional Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Berdasarkan data yang tersaji di laman lpse.kotabekasi.go.id, tercantum belanja modal kendaraan operasional disusun pada 20 Mei 2021.

Baca juga: Fraksi PDI-P: Anggaran Formula E Bisa untuk Bangun 88 Sekolah Baru

Dari anggaran tersebut terlihat bahwa nilai pagu paket yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi sebesar Rp 1.080.000.000, dengan harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp 837 juta.

Dalam laman itu juga disebutkan tender dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi melalui instansi Sekretariat Daerah, dan pengadaan mobil tersebut sudah dinyatakan selesai tender.

Sebelumnya beredar kabar bahwa alokasi anggaran ini akan digunakan untuk pembelian mobil dinas pimpinan DPRD Kota Bekasi secara personal. Namun, Ketua DPRD Kota Bekasi Chairoman J Putro menyanggahnya.

Chairoman menyatakan, mobil HiAce keluaran Toyota itu sejatinya akan digunakan sebagai kendaraan operasional Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Baca juga: Sekda Benarkan Bupati Kampar Kuasai 5 Mobil Dinas, Ada Juga yang di Jakarta dan Yogyakarta

"Keberatan kami itu, kesalahan dalam nomenklatur. Yang lebih tepat itu kendaraan operasional Sekretariat DPRD karena bentuknya HiAce," ujar Chairoman kepada wartawan, Kamis (2/9/2021).

Chairoman berujar, alokasi anggaran untuk pembelian kendaraan operasional Sekretariat DPRD itu diputuskan pada saat pembahasan APBD 2021.

Dalam pembahasan APBD 2021, aspirasi dasar alokasi anggaran yang diutamakan itu, yakni pemulihan ekonomi daerah dan penanganan Covid-19.

"Setelah semua sudah, (pembahasan anggaran) masuk ke dukungan apa saja yang dibutuhkan untuk peningkatan kinerja dewan. Dari masukan komisi, sekretariat, membutuhkan tambahan satu unit kendaraan operasional. Jadi, bukan mobil ketua," ujarnya.