DKI Terancam Dituntut Arbitrase karena Formula E, Anggota DPRD: Jangan Sampai APBD Semakin Berdarah

Kompas.com - 13/09/2021, 21:29 WIB
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (24/3/2021) KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOAnggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (24/3/2021)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan jangan sampai ancaman tuntutan arbitrase karena penyelenggaraan Formula E semakin membuat keuangan Pemprov DKI Jakarta semakin terpuruk.

Dia menyebut Pemprov DKI Jakarta harus berhitung. Apabila terjadi gugatan arbitrase maka kerugian yang paling kecil yang harus diambil.

"Kalaupun digugat, ya kita harus berhitung mana kerugian paling minimal yang bisa kita dapatkan, jangan sampai nanti membuat APBD DKI Jakarta semakin berdarah-darah," kata Ima saat dihubungi melalui pesan singkat, Senin (13/9/2021).

Baca juga: Komisi E: Jakpro Minta Waktu Kaji Ulang Gelar Formula E

Ima mengatakan, surat yang dikeluarkan Dinas Pemuda dan Olahraga terkait dengan ancaman arbitrase memperlihatkan posisi Pemprov DKI Jakarta dalam penyelenggaraan Formula E tidak menguntungkan.

"Surat dari Dispora itu kan jika dicerna seperti surat penegasan bahwa jika ada permasalahan (penyelenggaraan Formula E) di kemudian hari, mereka (Formula E Operation) enggan untuk disalahkan," ucap dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ima juga menyebut surat terkait penjelasan ancaman arbitrase juga menguatkan Fraksi PDIP DKI Jakarta agar hak interpelasi terkait Formula E bisa digulirkan.

"Ini yang ingin kami gali dari hak interpelasi, bagaimana kontrak yang dibuat antara Pemprov dengan FEO, saya mendapat kesan Pemprov ini posisinya tidak kuat dalam kontrak tersebut," ujar dia.

Baca juga: Jika Tak Bayar Commitment Fee Formula E, Pemprov Jakarta Bisa Digugat Arbitrase

Sebelumnya, beredar surat laporan rencana atas kegiatan Formula E dari Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dalam surat itu disebut potensi gugatan arbitrase atau ke pengadilan internasional jika Pemprov DKI tidak membayar kewajiban Commitment Fee.

Dalam surat yang dikeluarkan 15 Agustus 2019 itu, Dispora menyebut Pemprov DKI Jakarta harus mengalokasikan anggaran pembayaran Commitment Fee lima tahun berturut-turut sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani bersama Formula E Operation (FEO).

"Dan apabila kewajiban tersebut tidak bisa dilaksanakan maka akan dianggap sebagai perbuatan wanprestasi yang dapat digugat di Arbitrase Internasional di Singapura," tulis Dispora DKI.

Dalam surat tersebut juga dijelaskan nota kesepahaman yang sudah ditandatangani antara Pemprov DKI dengan FEO, Pemprov DKI Jakarta wajib membayar Commitment Fee dengan rincian:

Sesi 2019/2020 sebesar 20 juta Poundsterling

Sesi 2020/2021 sebesar 22 juta Poundsterling

Sesi 2021/2022 sebesar 24,2 juta Poundsterling

Sesi 2022/2023 sebesar 26,62 juta Poundsterling

Sesi 2023/2024 sebesar 29,282 juta Poundsterling


Jumlah lima tahun commitment fee yang harus dibayar Pemprov DKI setara 121,102 Poundsterling atau setara Rp 2,3 triliun.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rumah di Menteng Ludes Terbakar, Petugas Damkar Terluka Tertimpa Reruntuhan

Rumah di Menteng Ludes Terbakar, Petugas Damkar Terluka Tertimpa Reruntuhan

Megapolitan
Pegawai KPI Korban Pelecehan Seksual Jalani Pemeriksaan Jiwa Ke-4 di RS Polri

Pegawai KPI Korban Pelecehan Seksual Jalani Pemeriksaan Jiwa Ke-4 di RS Polri

Megapolitan
Silang Pendapat Para Pimpinan DPRD DKI Jakarta soal Agenda Rapat Interpelasi Formula E

Silang Pendapat Para Pimpinan DPRD DKI Jakarta soal Agenda Rapat Interpelasi Formula E

Megapolitan
Komplotan Pencuri Beraksi di Minimarket Pondok Aren, Motor Karyawan Raib

Komplotan Pencuri Beraksi di Minimarket Pondok Aren, Motor Karyawan Raib

Megapolitan
Eksploitasi Bayi yang Dicat Silver dan Respons Aparat Setelah Fotonya Viral

Eksploitasi Bayi yang Dicat Silver dan Respons Aparat Setelah Fotonya Viral

Megapolitan
Polisi Cek TKP Perampokan di Cilandak KKO

Polisi Cek TKP Perampokan di Cilandak KKO

Megapolitan
Komplotan Perampok Beraksi di Cilandak KKO, Ancam Bacok dan Kalungi Leher Korban dengan Celurit

Komplotan Perampok Beraksi di Cilandak KKO, Ancam Bacok dan Kalungi Leher Korban dengan Celurit

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Selasa: Jakarta Cerah Berawan, Bodebek Berpeluang Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG Selasa: Jakarta Cerah Berawan, Bodebek Berpeluang Hujan

Megapolitan
Komplotan Perampok Bersenjata Tajam dan Bawa Pistol Gasak Tiga Handphone di Cilandak KKO

Komplotan Perampok Bersenjata Tajam dan Bawa Pistol Gasak Tiga Handphone di Cilandak KKO

Megapolitan
Warga Bangun Polisi Tidur di Pulomas, Diprotes Pesepeda, lalu Diganti Speed Trap

Warga Bangun Polisi Tidur di Pulomas, Diprotes Pesepeda, lalu Diganti Speed Trap

Megapolitan
UPDATE: Tambah 1 Kasus di Kota Tangerang, 91 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 1 Kasus di Kota Tangerang, 91 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Di Balik Patung Jakob Oetama yang Sederhana, Pena Berharga  dan Penyertaan Tuhan

Di Balik Patung Jakob Oetama yang Sederhana, Pena Berharga dan Penyertaan Tuhan

Megapolitan
Ada Temuan Pelanggaran Prokes, SDN 05 Jagakarsa Belum Gelar PTM hingga Saat Ini

Ada Temuan Pelanggaran Prokes, SDN 05 Jagakarsa Belum Gelar PTM hingga Saat Ini

Megapolitan
UPDATE 27 September: Bertambah 7 Kasus Covid-19 dan 25 Pasien Sembuh di Tangsel

UPDATE 27 September: Bertambah 7 Kasus Covid-19 dan 25 Pasien Sembuh di Tangsel

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Sebut Rapat Bamus Interpelasi Disetujui Tujuh Fraksi

Ketua DPRD DKI Sebut Rapat Bamus Interpelasi Disetujui Tujuh Fraksi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.