Divonis Bersalah atas Polusi Udara Jakarta, Ini Hukuman bagi Jokowi hingga Anies

Kompas.com - 16/09/2021, 17:59 WIB
Polusi udara terlihat di langit Ibu Kota Jakarta, Selasa (8/6/2021). Melalui platform pengukur kualitas udara Iqair.com yang merilis kualitas udara, Jakarta masuk 10 besar kota dengan kualitas udara terburuk di dunia dengan menempati urutan ke 4. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPolusi udara terlihat di langit Ibu Kota Jakarta, Selasa (8/6/2021). Melalui platform pengukur kualitas udara Iqair.com yang merilis kualitas udara, Jakarta masuk 10 besar kota dengan kualitas udara terburuk di dunia dengan menempati urutan ke 4.
Penulis Ihsanuddin
|


JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis bersalah lima pejabat negara atas pencemaran udara di Ibu Kota.

Kelima pejabat negara tersebut yaitu Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Majelis hakim menghukum kelima pejabat tersebut agar melakukan sejumlah langkah guna memperbaiki kualitas udara di Jakarta, sebagaimana gugatan yang diajukan warga.

Baca juga: Jokowi hingga Anies Divonis Melawan Hukum terkait Penanganan Polusi Udara

"Menghukum tergugat I (Presiden RI) untuk mengetatkan baku mutu udara ambien nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,” kata Ketua Majelis Hakim Saifuddin Zuhri membacakan putusan di PN Jakarta Pusat, Kamis (16/9/2021).

Baca juga: Divonis Bersalah Soal Polusi Udara Jakarta, Jokowi dan Anies Diharapkan Tak Banding

Majelis hakim juga menghukum Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku tergugat II agar melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat dalam melakukan inventarisasi emisi lintas batas ketiga provinsi.

Selanjutnya, majelis hakim juga menghukum Menteri Kesehatan selaku Tergugat III untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kinerja Gubernur DKI Jakarta dalam pengendalian pencemaran udara.

Baca juga: Divonis Bersalah Soal Polusi Udara Jakarta, Anies: Kami Memutuskan Tidak Banding

Lalu, majelis hakim juga menghukum Menteri Dalam Negeri selaku Tergugat IV untuk melakukan penghitungan penurunan dampak kesehatan akibat pencemaran udara di Provinsi DKI Jakarta yang perlu dicapai sebagai dasar pertimbangan Gubernur DKI Jakarta dalam penyusunan strategi rencana aksi pengendalian pencemaran udara.

Terakhir, majelis hakim menghukum Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan setiap orang mengenai ketentuan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara dan atau ketentuan dokumen lingkungan hidup.

Gubernur DKI Jakarta juga diminta menjatuhkan sanksi terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang pengendalian pencemaran udara. Gubernur DKI Jakarta juga harus menyebarluaskan informasi pengawasan dan penjatuhan sanksi berkaitan pengendalian pencemaran udara kepada masyarakat.

Baca juga: Polusi Udara Bikin Harapan Hidup Warga Jakarta Terpangkas 5,5 Tahun

"Menghukum Tergugat V (Gubernur DKI Jakarta) mengetatkan baku mutu udara ambien daerah untuk provinsi DKI Jakarta yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia lingkungan dan ekosistem termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi," ujar hakim.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Monyet Masuk ke Perumahan Mewah di Ancol, Seorang ART Dicakar hingga Berdarah

Monyet Masuk ke Perumahan Mewah di Ancol, Seorang ART Dicakar hingga Berdarah

Megapolitan
Sempat Tutup karena Kasus Covid-19, 3 Sekolah Ini Kembali Gelar PTM 100 Persen

Sempat Tutup karena Kasus Covid-19, 3 Sekolah Ini Kembali Gelar PTM 100 Persen

Megapolitan
Munarman Pertanyakan Maklumat FPI yang Buat Dirinya Dituduh Teroris dan Dipenjara

Munarman Pertanyakan Maklumat FPI yang Buat Dirinya Dituduh Teroris dan Dipenjara

Megapolitan
Jalan di Bawah Stasiun MRT Blok A Berlubang, Warga Sebut Sering Terjadi Kecelakaan

Jalan di Bawah Stasiun MRT Blok A Berlubang, Warga Sebut Sering Terjadi Kecelakaan

Megapolitan
Polisi Cari Tersangka Lain Kasus Pengeroyokan Anggota TNI AD di Jakarta Utara

Polisi Cari Tersangka Lain Kasus Pengeroyokan Anggota TNI AD di Jakarta Utara

Megapolitan
UPDATE 17 Januari: Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Bertambah Jadi 2.535 orang

UPDATE 17 Januari: Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Bertambah Jadi 2.535 orang

Megapolitan
Baru Bebas dari Penjara, Dua Kurir 25 Kilogram Sabu Ditangkap Lagi di Legok Tangerang

Baru Bebas dari Penjara, Dua Kurir 25 Kilogram Sabu Ditangkap Lagi di Legok Tangerang

Megapolitan
Polda Metro Jaya Sebut Keluarga Ingin Fico Fachriza Direhabilitasi atas Penyalahgunaan Narkoba

Polda Metro Jaya Sebut Keluarga Ingin Fico Fachriza Direhabilitasi atas Penyalahgunaan Narkoba

Megapolitan
Siswa SMAN 4 Jakarta Positif Covid-19, Disebut Tertular dari Klaster Keluarga

Siswa SMAN 4 Jakarta Positif Covid-19, Disebut Tertular dari Klaster Keluarga

Megapolitan
Bersikeras Gelar PTM 100 Persen di Tengah Lonjakan Covid-19, Disdik Tangerang: Ini Instruksi 4 Menteri

Bersikeras Gelar PTM 100 Persen di Tengah Lonjakan Covid-19, Disdik Tangerang: Ini Instruksi 4 Menteri

Megapolitan
Rahmat Effendi Sudah 2 Minggu Ditahan KPK, Kuasa Hukum: Kondisinya Baik-baik Saja

Rahmat Effendi Sudah 2 Minggu Ditahan KPK, Kuasa Hukum: Kondisinya Baik-baik Saja

Megapolitan
Wagub DKI Ungkap Penyebab Krisis Air Bersih di Jakarta Utara

Wagub DKI Ungkap Penyebab Krisis Air Bersih di Jakarta Utara

Megapolitan
Stiker Belum Lunasi Pajak Ditempel di Bioskop XXI, Manajemen: Kewajiban Pengelola Gedung

Stiker Belum Lunasi Pajak Ditempel di Bioskop XXI, Manajemen: Kewajiban Pengelola Gedung

Megapolitan
Apindo Gugat Anies ke PTUN Terkait Kenaikan UMP, Wagub DKI: Kami Hormati

Apindo Gugat Anies ke PTUN Terkait Kenaikan UMP, Wagub DKI: Kami Hormati

Megapolitan
Tak Hanya Apindo, Anies Juga Digugat 2 Perusahaan Terkait UMP DKI

Tak Hanya Apindo, Anies Juga Digugat 2 Perusahaan Terkait UMP DKI

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.