Korupsi Dana Damkar Depok Naik ke Penyidikan, Kejaksaan Sebut Unsur Pidana Ditemukan

Kompas.com - 17/09/2021, 12:01 WIB
Seorang anggota Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok, Sandi, mem-posting foto berisi protes terhadap dugaan korupsi di instansinya. IstimewaSeorang anggota Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok, Sandi, mem-posting foto berisi protes terhadap dugaan korupsi di instansinya.

DEPOK, KOMPAS.com - Kejaksaan Negeri Depok, Jawa Barat, akhirnya meningkatkan status perkara dugaan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Depok ke tingkat penyidikan, Rabu (15/9/2021).

Kejari Depok meningkatkan status perkara itu lantaran menemukan unsur pidana korupsi dalam tahap penyelidikan.

Kedua, dugaan korupsi pada Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Depok yang dilaporkan ke Kejari Depok dinaikkan ke tingkat penyidikan seluruhnya.

Baca juga: Dikritik karena Lama Ungkap Dugaan Korupsi Damkar Depok, Ini Tanggapan Kejaksaan

"Yang pertama terkait dengan pengadaan seragam dan sepatu PDL, itu surat perintah penyidikan pertama. Surat perintah penyidikan kedua, adalah tentang pemotongan gaji," kata Kepala Kejaksaan Negeri Depok, Sri Kuncoro, kepada wartawan pada Jumat ini.

"Jadi ada dua surat perintah penyidikan," ia menambahkan.

Dugaan korupsi pengadaan seragam dan sepatu PDL merupakan kasus tahun 2019.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, pemotongan gaji yang dimaksud ialah disunatnya honorarium penanganan Covid-19 bagi para pemadam kebakaran pada 2020.

Butuh waktu sekitar lima bulan bagi jaksa untuk menaikkan perkara itu dari penyelidikan ke penyidikan. 

Kejari sempat dianggap lama memproses kasus itu. Sri Kuncoro mengungkapkan beberapa alasan.

"Kami harus beberapa kali ekspos (kasus), ada diskusi dengan Kejaksaan Tinggi dan teman-teman beberapa kali ekspos. Melalui ekspos kan ada arahan tentang apa yang harus dilengkapi lagi dan apa yang sudah (lengkap)," kata dia.

Ia kemudian memberi contoh soal pemanggilan berulang terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutnya untuk "mempertebal keyakinan bahwa memang ada dugaan tindak pidana korupsi".

Baca juga: 4 Penyebab Dugaan Korupsi Damkar Depok Belum Terungkap Versi Kejaksaan

"Sekarang sudah kami temukan (unsur pidana korupsi), secara perbuatannya ada, dan sekarang langkah berikutnya tinggal mencari siapa yang harus bertanggung jawab berdasarkan alat-alat bukti yang coba kami gali lagi terus-menerus," kata Sri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Reklamasi Teluk Jakarta, Pemprov DKI: Pulau yang Terbangun Dikelola untuk Publik

Soal Reklamasi Teluk Jakarta, Pemprov DKI: Pulau yang Terbangun Dikelola untuk Publik

Megapolitan
Dikritik LBH Jakarta soal Hunian, Pemprov DKI: Tinggal Tidak Selalu Bermakna Memiliki Rumah

Dikritik LBH Jakarta soal Hunian, Pemprov DKI: Tinggal Tidak Selalu Bermakna Memiliki Rumah

Megapolitan
Keceriaan dan Antusias Warga hingga Pedagang di Balik Pembukaan Taman Margasatwa Ragunan

Keceriaan dan Antusias Warga hingga Pedagang di Balik Pembukaan Taman Margasatwa Ragunan

Megapolitan
Bantah LBH Jakarta soal Isu Banjir, Pemprov DKI Sebut Tidak Berorientasi Betonisasi

Bantah LBH Jakarta soal Isu Banjir, Pemprov DKI Sebut Tidak Berorientasi Betonisasi

Megapolitan
Pemprov DKI Tanggapi Rapor Merah LBH Jakarta soal Buruknya Kualitas Udara

Pemprov DKI Tanggapi Rapor Merah LBH Jakarta soal Buruknya Kualitas Udara

Megapolitan
Bantah Catatan LBH Jakarta soal Penggusuran di Jakarta, Pemprov DKI: Itu Penertiban

Bantah Catatan LBH Jakarta soal Penggusuran di Jakarta, Pemprov DKI: Itu Penertiban

Megapolitan
UPDATE: Tambah 7 Kasus di Depok, 151 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 7 Kasus di Depok, 151 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Mulai Minggu Ini, Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta Tujuan Jawa-Bali Wajib Bawa Tes PCR

Mulai Minggu Ini, Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta Tujuan Jawa-Bali Wajib Bawa Tes PCR

Megapolitan
UPDATE: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 34 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 34 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Rumah di Kalideres Ambruk, Ibu dan Balitanya Ditemukan dalam Kondisi Berpelukan

Rumah di Kalideres Ambruk, Ibu dan Balitanya Ditemukan dalam Kondisi Berpelukan

Megapolitan
Maling Motor Beraksi di Ulujami, Dalam Satu Jam Curi Empat Motor

Maling Motor Beraksi di Ulujami, Dalam Satu Jam Curi Empat Motor

Megapolitan
Wanita Hamil di Cikarang Ditemukan Tewas Bersimbah Darah dengan Sejumlah Luka Tusuk

Wanita Hamil di Cikarang Ditemukan Tewas Bersimbah Darah dengan Sejumlah Luka Tusuk

Megapolitan
SMPN 280 Jakarta Dilanda Kebakaran, Awalnya Muncul Percikan Api dari Kabel Komputer

SMPN 280 Jakarta Dilanda Kebakaran, Awalnya Muncul Percikan Api dari Kabel Komputer

Megapolitan
Main di Tepi Kali Angke Tangsel, Bocah 9 Tahun Terpeleset lalu Hanyut

Main di Tepi Kali Angke Tangsel, Bocah 9 Tahun Terpeleset lalu Hanyut

Megapolitan
Polisi: Ganjil Genap di Tempat Wisata untuk Motor Bersifat Situasional, Diterapkan jika Pengunjung Melonjak

Polisi: Ganjil Genap di Tempat Wisata untuk Motor Bersifat Situasional, Diterapkan jika Pengunjung Melonjak

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.