7 Fraksi Penolak Interpelasi Formula E Disebut Parlemen Jalanan, Zita Anjani: Jahat Sekali...

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengatakan sebutan parlemen jalanan terhadap tujuh fraksi (Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PPP-PKB, PAN dan PKS) penolak hak interpelasi Formula E merupakan tudingan yang jahat.

"Masa tujuh fraksi dikaitkan parlemen jalanan, dituduh dikasih uang sama Gubernur, itu jahat sekali," ujar Zita dalam keterangan tertulis, Rabu (29/9/2021).

Zita mengatakan, sebagai salah satu unsur pimpinan perempuan mengajak agar semua pihak tidak gaduh dalam membahas hak interpelasi.

Baca juga: DPRD DKI Terbelah akibat Formula E, Anggota Dewan Saling Tuding hingga Interpelasi Terancam Gagal

Dia juga menginginkan agar para pengusung hak interpelasi menghormati keputusan tujuh fraksi penolak hak interpelasi dan tidak membuat kegaduhan dengan tudingan yang tidak mendasar.

"Interpelasi ini gaduh, ayo saling belajar menghargai, DPRD ini kan institusi terhormat yang sifatnya kolektif kolegial, tidak boleh ada satu pihak yang merasa lebih senior sampai menghalalkan segala cara," ucap Zita.

Dia menyebut, warga DKI Jakarta sudah mengerti siapa yang jumlahnya lebih banyak mendukung atau menolak hak interpelasi terkait Formula E.

"Kan jelas tujuh fraksi ini jumlahnya lebih banyak, kalau ada pihak yang tetap ngotot, ini justru tidak menghargai proses demokrasi yang ada di DPRD," ujar dia.

Baca juga: 7 Fraksi Tak Hadiri Rapat Paripurna Interpelasi Formula E, Ketua DPRD DKI: Bukti Tak Berpihak ke Warga

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan tindakan penolak hak interpelasi seperti parlemen jalanan.

"Saya juga bingung nih, kenapa mereka memberi pelajaran, terutama sahabat saya, M Taufik itu, memberikan masukan kepada junior-juniornya memakai parlemen jalanan," ujar Prasetio, Selasa (29/9/2021).

Politikus PDI-P ini menyebut, tak semestinya suara penolakan muncul di atas meja makan seperti yang dilakukan di Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta dan restoran.

Suara penolakan, ucap Prasetio, harus muncul di ruang rapat paripurna DPRD DKI Jakarta.

"Ada yang terima, ada yang tidak terima, tapi medianya adalah DPRD, bukan di restoran. Di sinilah tempatnya, ayo kita diskusi, ayo kita berdebat, jangan kita bermain di luar," ucap Prasetio.