Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penataan Stasiun Sudirman Tak Pakai Uang Negara

Kompas.com - 29/09/2021, 18:15 WIB
Ihsanuddin,
Irfan Maullana

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) Tuhiyat menyatakan, penataan Stasiun Sudirman termasuk pembangunan jembatan penyeberangan multiguna (JPM), tidak menggunakan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun daerah.

"Mandat yang PT MITJ terima ini sumber dananya tidak berasal dari APBN maupun APBD, sehingga kami berusaha semaksimal mungkin menggunakan 'creative financing' untuk melaksanakan penataan Stasiun Sudirman dan pembangunan JPM ini," kata Tuhiyat seperti dilansir Antara, Rabu (29/9/2021).

PT MITJ yang merupakan perusahaan patungan PT MRT Jakarta dan PT Kereta Api Indonesia beroperasi sebagai pelaksana pembangunan JPM Dukuh Atas untuk mewujudkan integrasi antarmoda yang menghubungkan LRT Jabodebek, Kereta Commuterline, Transjakarta, MRT Jakarta, dan Kereta Bandara.

Baca juga: Anies: Stasiun Sudirman Terpadu Layak Jadi Contoh dan Berstandar Internasional

Tuhiyat mengatakan, creative financing melibatkan peran swasta melalui kerja sama pendanaan untuk mewujudkan pembangunan JPM.

Menurut dia, kondisi pandemi Covid-19 menuntut Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta tidak lagi menggunakan APBN dan APBD untuk pembiayaan proyek infrastruktur.

Oleh karenanya, pembangunan dan pengelolaan JPM Dukuh Atas dilakukan melalui konsorsium Waskita Karya bersama Vision First KSO sebagai kontraktor terpilih.

Baca juga: Penataan Kawasan Stasiun Tebet Diresmikan, Anies: Kolaborasi adalah Kunci

"Khusus untuk Stasiun Sudirman, sebagian besar milik Dirjen Perkeretaapian, sehingga kita akan kerja sama dengan PT KAI untuk pelaksanaan revitalisasi," kata Tuhiyat.

Adapun JPM yang memiliki visi untuk menjadi "Serambi Temu Dukuh Atas" ini ditargetkan dapat beroperasi Juni 2022, seiring dengan rencana beroperasinya LRT Jabodebek.

JPM Dukuh Atas akan berfungsi sebagai infrastruktur publik dalam rangka integrasi moda transportasi yang dikembangkan menjadi fungsi lainnya seperti jalur sepeda, retail, area pameran, dan fasilitas lainnya yang berperan sebagai ruang publik perkotaan yang interaktif, atraktif, edukatif, rekreatif, dan ramah disabilitas.

Baca juga: Resmikan Integrasi Transportasi Jabodetabek, Anies: Bukti Kolaborasi Dikerjakan Serius dan Tuntas

Selain pembangunan kedua infrastruktur tersebut, akan ada beberapa pembangunan infrastruktur publik baru pada kawasan yang sama, yaitu revitalisasi Waduk Setiabudi Barat dan revitalisasi Promenade Kanal Banjir Barat (KBB) yang diharapkan dapat menjadi pemicu regenerasi perkotaan di kawasan Dukuh Atas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com