"Mandat yang PT MITJ terima ini sumber dananya tidak berasal dari APBN maupun APBD, sehingga kami berusaha semaksimal mungkin menggunakan 'creative financing' untuk melaksanakan penataan Stasiun Sudirman dan pembangunan JPM ini," kata Tuhiyat seperti dilansir Antara, Rabu (29/9/2021).
PT MITJ yang merupakan perusahaan patungan PT MRT Jakarta dan PT Kereta Api Indonesia beroperasi sebagai pelaksana pembangunan JPM Dukuh Atas untuk mewujudkan integrasi antarmoda yang menghubungkan LRT Jabodebek, Kereta Commuterline, Transjakarta, MRT Jakarta, dan Kereta Bandara.
Tuhiyat mengatakan, creative financing melibatkan peran swasta melalui kerja sama pendanaan untuk mewujudkan pembangunan JPM.
Menurut dia, kondisi pandemi Covid-19 menuntut Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta tidak lagi menggunakan APBN dan APBD untuk pembiayaan proyek infrastruktur.
Oleh karenanya, pembangunan dan pengelolaan JPM Dukuh Atas dilakukan melalui konsorsium Waskita Karya bersama Vision First KSO sebagai kontraktor terpilih.
"Khusus untuk Stasiun Sudirman, sebagian besar milik Dirjen Perkeretaapian, sehingga kita akan kerja sama dengan PT KAI untuk pelaksanaan revitalisasi," kata Tuhiyat.
Adapun JPM yang memiliki visi untuk menjadi "Serambi Temu Dukuh Atas" ini ditargetkan dapat beroperasi Juni 2022, seiring dengan rencana beroperasinya LRT Jabodebek.
JPM Dukuh Atas akan berfungsi sebagai infrastruktur publik dalam rangka integrasi moda transportasi yang dikembangkan menjadi fungsi lainnya seperti jalur sepeda, retail, area pameran, dan fasilitas lainnya yang berperan sebagai ruang publik perkotaan yang interaktif, atraktif, edukatif, rekreatif, dan ramah disabilitas.
Selain pembangunan kedua infrastruktur tersebut, akan ada beberapa pembangunan infrastruktur publik baru pada kawasan yang sama, yaitu revitalisasi Waduk Setiabudi Barat dan revitalisasi Promenade Kanal Banjir Barat (KBB) yang diharapkan dapat menjadi pemicu regenerasi perkotaan di kawasan Dukuh Atas.
https://megapolitan.kompas.com/read/2021/09/29/18153541/penataan-stasiun-sudirman-tak-pakai-uang-negara