Anies Klaim Jakarta Jadi Provinsi Pertama yang Terbitkan Rencana Pembangunan Rendah Karbon

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeklaim, DKI Jakarta menjadi provinsi pertama yang membuat regulasi rencana pembangunan rendah karbon yang berketahanan iklim (RPRKD).

Aturan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021 tentang RPRKD, kata Anies, menjadi aksi nyata Pemprov DKI untuk membantu mengurangi perubahan iklim.

"DKI Jakarta menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memiliki RPRKD sesuai dengan amanat rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024. Dan untuk pertama kali, melalui rencana ini, aksi adaptasi perubahan iklim diatur dalam sebuah produk hukum," ujar Anies dalam keterangan tertulis, Jumat (15/10/2021).

Baca juga: Polisi Kaji Rencana Pemberlakuan Ganjil Genap di 25 Lokasi di Jakarta

Anies mengatakan, RPRKD merupakan aturan tingkat daerah yang komprehensif yang memuat aksi perubahan iklim yang mengintegrasikan aksi mitigasi dan adaptasi di DKI Jakarta.

Dia mengatakan, RPRKD adalah wujud komitmen ambisius DKI serta kontribusi aktif dalam pencapaian National Determined Contribution (NDC) Indonesia.

"Komitmennya adalah ingin mewujudkan Kota Jakarta sebagai kota yang berketahanan iklim," kata anies.

Anies berharap Jakarta bisa mempercepat pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 30 persen.

Baca juga: Aturan Ganjil Genap Terbaru di Jakarta, Ada Perubahan Jam Operasional

"Dan secara ambisius mampu mengurangi emisi GRK langsung sebesar 50 persen pada tahun 2030, serta net zero emission pada tahun 2050," ucap dia.

Sebagai informasi, RPRKD juga sesuai dengan Perjanjian Paris, yang menjadi agenda global dari penanganan perubahan iklim.

Pemprov DKI Jakarta juga berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat dalam menghadapi bencana iklim dengan tolok ukur mengurangi jumlah kawasan atau area yang termasuk ke dalam kategori rentan dan sangat rentan terhadap bencana iklim.