Diberi Rapor Merah, Anies Minta LBH Tak Hanya Evaluasi Jakarta

Kompas.com - 19/10/2021, 17:20 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (19/10/2021) KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (19/10/2021)

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan rapor merah yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta akan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan pembangunan Ibu Kota.

Anies berharap, LBH juga mengevaluasi kinerja seluruh Pemprov di Indonesia, sehingga laporan tersebut bisa menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan para gubernur di Indonesia.

"Kami berharap manfaat dari LBH bukan hanya dirasakan Pemprov DKI, mudah-mudahan perhatian yang sama diberikan untuk seluruh Pemprov di Indonesia," ujar Anies saat ditemui di DPRD DKI Jakarta, Selasa (19/10/2021).

Baca juga: 10 Perubahan Aturan PPKM Level 2 Jakarta Berdasarkan Instruksi Mendagri

Anies juga menyampaikan terima kasih kepada LBH Jakarta atas rapor merah yang diberikan kepadanya.

"Terkait LBH, kami mengucapkan terima kasih banyak," kata Anies.

"Ini menjadi bahan yang sangat bermanfaat bagi kami untuk kami terus-menerus melakukan perbaikan," tambahnya. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, LBH Jakarta menyerahkan 10 catatan rapor merah selama 4 tahun Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Rapor yang diberi judul "Jakarta Tidak Maju Bersama itu memuat 10 laporan catatan kepemimpinan Anies yang dinilai tidak menuntaskan masalah aktual warga DKI Jakarta.

"Dan refleksi advokasi LBH Jakarta selama empat tahun masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan di DKI Jakarta," kata pengacara LBH Jakarta Jeanny Silvia Sari Sirait.

Baca juga: Jakarta PPKM Level 2, Anies: Kita Ingin Kondisi Ini Bisa Terjaga Terus

Berikut 10 poin dari rapor merah yang ditujukan kepada Anies.

  1. Buruknya kualitas udara Jakarta yang melebihi baku mutu udara ambien nasional (BMUAN) yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999.
  2. Akses air bersih Jakarta akibat swastanisasi air yang menyengsarakan masyarakat di wilayah pinggir kota.
  3. Penanganan banjir yang belum mengakar pada berapa penyebab banjir.
  4. Penataan kampung yang belum partisipatif.
  5. Ketidakseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum.
  6. Sulitnya memiliki tempat tinggal di Jakarta.
  7. Belum ada bentuk intervensi yang signifikan dari Pemprov DKI terkait permasalahan yang menimpa masyarakat di pesisir dan pulau kecil.
  8. Penanganan pandemi yang dinilai masih setengah hati.
  9. Penggusuran paksa masih menghantui warga Jakarta.
  10. Reklamasi yang masih terus berlanjut

 

(Penulis : Singgih Wiryono/Editor : Sandro Gatra)

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2 Orang Tewas dalam Kebakaran Gedung Cyber, Wagub DKI: Korban Terjebak Asap

2 Orang Tewas dalam Kebakaran Gedung Cyber, Wagub DKI: Korban Terjebak Asap

Megapolitan
Kecelakaan Transjakarta di Simpang PGC, Sopir Bus Diberhentikan Sementara

Kecelakaan Transjakarta di Simpang PGC, Sopir Bus Diberhentikan Sementara

Megapolitan
Wagub DKI Pantau Gedung Cyber yang Terbakar

Wagub DKI Pantau Gedung Cyber yang Terbakar

Megapolitan
Pemprov DKI Targetkan 60 Persen Warga Pakai Kendaraan Umum Tahun 2039

Pemprov DKI Targetkan 60 Persen Warga Pakai Kendaraan Umum Tahun 2039

Megapolitan
UPDATE 2 Desember: Jakarta Tambah 28 Kasus, 423 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 2 Desember: Jakarta Tambah 28 Kasus, 423 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Sopir Tak Jaga Jarak, BMW Seruduk Fortuner di Tol Bandara Soekarno-Hatta

Sopir Tak Jaga Jarak, BMW Seruduk Fortuner di Tol Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Ditabrak Truk, Pohon Tumbang Menutup Jalan di Daan Mogot

Ditabrak Truk, Pohon Tumbang Menutup Jalan di Daan Mogot

Megapolitan
Bantah Diskriminasi Reuni 212, Polisi: Tanya Gubernur Anies, Kenapa Enggak Keluarkan Rekomendasi

Bantah Diskriminasi Reuni 212, Polisi: Tanya Gubernur Anies, Kenapa Enggak Keluarkan Rekomendasi

Megapolitan
Koantas Bima Kini Terintegrasi Sistem BRT Transjakarta

Koantas Bima Kini Terintegrasi Sistem BRT Transjakarta

Megapolitan
Transjakarta Kembali Kecelakaan, Wagub DKI: Kami Akan Evaluasi

Transjakarta Kembali Kecelakaan, Wagub DKI: Kami Akan Evaluasi

Megapolitan
Nasdem Sebut Penunjukan Sahroni Jadi Ketua Pelaksana Formula E Murni Profesional

Nasdem Sebut Penunjukan Sahroni Jadi Ketua Pelaksana Formula E Murni Profesional

Megapolitan
Massa Aksi 212 Lanjutkan Kegiatan di Bekasi

Massa Aksi 212 Lanjutkan Kegiatan di Bekasi

Megapolitan
Periode Liburan Sekolah di Kota Tangerang Digeser, 17-31 Desember Wajib Belajar

Periode Liburan Sekolah di Kota Tangerang Digeser, 17-31 Desember Wajib Belajar

Megapolitan
Begini Rencana Proyek Sumur Resapan di Jakarta pada 2022, jika Dana Tak Dihapus DPRD

Begini Rencana Proyek Sumur Resapan di Jakarta pada 2022, jika Dana Tak Dihapus DPRD

Megapolitan
Bendera Ormas Tak Berizin di Jakarta Barat Akan Ditertibkan

Bendera Ormas Tak Berizin di Jakarta Barat Akan Ditertibkan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.