Masjid Ahmadiyah Disegel Lagi, Pemkot Depok Dianggap Dukung Intoleransi Beragama

Kompas.com - 22/10/2021, 17:55 WIB
Masjid Al Hidayah, masjid jemaah Islam Ahmadiyah, di Jalan Abdul Muchtar, Sawangan, Depok, Jawa Barat, digeruduk massa pada Jumat (22/10/2021) siang. Hal ini seiring dengan kedatangan Satpol PP Kota Depok ke Masjid Al Hidayah untuk memperbarui papan segel yang disebut telah terpasang sejak 2017. KOMPAS.com / VITORIO MANTALEANMasjid Al Hidayah, masjid jemaah Islam Ahmadiyah, di Jalan Abdul Muchtar, Sawangan, Depok, Jawa Barat, digeruduk massa pada Jumat (22/10/2021) siang. Hal ini seiring dengan kedatangan Satpol PP Kota Depok ke Masjid Al Hidayah untuk memperbarui papan segel yang disebut telah terpasang sejak 2017.

DEPOK, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Depok dianggap mendukung tindakan intoleransi beragama dengan penyegelan ulang terhadap Masjid Al-Hidayah milik jemaah Ahmadiyah di Jalan Raya Muchtar, Sawangan, Jumat (22/10/2021).

"Seperti kita ketahui, jaminan untuk beragama dan berkeyakinan, termasuk untuk beribadah, dijamin secara konstitusional dalam UUD 1945 dan (merupakan) hak asasi manusia," ujar Syamsul Alam Agus, pendamping jemaah Ahmadiyah Depok dari Yayasan Satu Keadilan, Jumat.

"Pemerintah Kota Depok tengah menegaskan posisinya mendukung tindakan-tindakan intoleransi. Peristiwa hari ini saya kira menyadarkan sikap tersebut. Sudah lebih dari 10 tahun hak-hak dasar warga negara, jemaah Ahmadiyah Indonesia di Kota Depok, terus dikebiri," jelasnya.

Baca juga: Penyegelan Ulang Masjid Ahmadiyah Depok oleh Satpol PP Picu Mobilisasi Massa dan Ujaran Kebencian

Masjid Al-Hidayah sudah mengantongi IMB rumah ibadah sejak 24 Agustus 2007, dengan nomor izin: 648.12/4448/IMNB/DTB/2007.

Tidak ada penolakan warga soal Masjid Al-Hidayah ini, terbukti dari terbitnya IMB rumah ibadah yang membutuhkan tanda tangan warga sekitar sebagai bukti kesediaan.

Namun, penyegelan Masjid Al-Hidayah bukan karena urusan IMB, melainkan karena peraturan yang tak mengizinkan kegiatan warga Ahmadiyah.

Rujukan pertama adalah SKB 3 Menteri 2008 yang melarang jemaah Ahmadiyah menyebarluaskan/menyiarkan paham terhadap warga negara yang sudah memiliki keyakinan.

SKB ini kemudian diturunkan menjadi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 9 Tahun 2011, yang justru melarang total seluruh aktivitas warga Ahmadiyah.

Beleid itu tak pernah dievaluasi oleh Wali Kota Depok. Syamsul beranggapan, keengganan mengevaluasi beleid bermasalah itu menegaskan bahwa Pemerintah Kota Depok "tunduk dan melanggengkan praktik intoleransi".

Baca juga: Masjid Ahmadiyah di Depok Disegel Lagi, Satpol PP: Perintah Wali Kota

Padahal, jemaah Ahmadiyah Depok tidak pernah melakukan penyebaran/syiar paham dan hanya menggunakan Masjid Al-Hidayah sebagai sarana ibadah dan untuk kegiatan-kegiatan internal umat.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi Banjir, BPBD Kota Bekasi Siapkan Tenda Darurat dan Dapur Umum

Antisipasi Banjir, BPBD Kota Bekasi Siapkan Tenda Darurat dan Dapur Umum

Megapolitan
Transmisi Lokal Varian Omicron di Jakarta Melonjak Jadi 243 Kasus

Transmisi Lokal Varian Omicron di Jakarta Melonjak Jadi 243 Kasus

Megapolitan
Marak Tawuran Pelajar di Jaksel, Sudin Pendidikan Dianggap Tidak Antisipatif

Marak Tawuran Pelajar di Jaksel, Sudin Pendidikan Dianggap Tidak Antisipatif

Megapolitan
Kronologi Pengeroyokan Anggota TNI AD hingga Tewas di Jakarta Utara

Kronologi Pengeroyokan Anggota TNI AD hingga Tewas di Jakarta Utara

Megapolitan
Jakpro Sebut Akan Ada Seleksi Warga yang Tinggal di Kampung Susun Bayam

Jakpro Sebut Akan Ada Seleksi Warga yang Tinggal di Kampung Susun Bayam

Megapolitan
Target Vaksinasi Booster di Kota Tangerang Diperluas, Kini Sasar Pelayan Publik

Target Vaksinasi Booster di Kota Tangerang Diperluas, Kini Sasar Pelayan Publik

Megapolitan
Tembok Bentuk Protes Warga Pondok Bambu Terkait Masalah Banjir Dibongkar, Ini Hasil Kesepakatannya

Tembok Bentuk Protes Warga Pondok Bambu Terkait Masalah Banjir Dibongkar, Ini Hasil Kesepakatannya

Megapolitan
Kurir dan Pengedar 25 Kg Sabu Ditangkap, Polisi Buru Pemain Utama

Kurir dan Pengedar 25 Kg Sabu Ditangkap, Polisi Buru Pemain Utama

Megapolitan
Kronologi Kurir dan Pengedar 25 Kg Sabu Dikejar Polisi hingga Tabrak Motor dan Gerobak

Kronologi Kurir dan Pengedar 25 Kg Sabu Dikejar Polisi hingga Tabrak Motor dan Gerobak

Megapolitan
1-16 Januari, 5 WNA Dideportasi dan 63 WNA Ditolak Masuk Indonesia

1-16 Januari, 5 WNA Dideportasi dan 63 WNA Ditolak Masuk Indonesia

Megapolitan
Polisi Tangkap Pelaku Pencabulan Anak Penyandang Autisme di Bekasi

Polisi Tangkap Pelaku Pencabulan Anak Penyandang Autisme di Bekasi

Megapolitan
Polres Jakbar Disebut Hentikan Kasus Mafia Tanah yang Dilaporkan Teknisi AC

Polres Jakbar Disebut Hentikan Kasus Mafia Tanah yang Dilaporkan Teknisi AC

Megapolitan
3 Orang Diamankan Terkait Pengeroyokan Anggota TNI AD, 1 Jadi Tersangka

3 Orang Diamankan Terkait Pengeroyokan Anggota TNI AD, 1 Jadi Tersangka

Megapolitan
Seorang ASN Terpapar Covid-19, Satu Ruangan di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat Ditutup Sementara

Seorang ASN Terpapar Covid-19, Satu Ruangan di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat Ditutup Sementara

Megapolitan
Disdik Kota Tangerang Tetap Terapkan PTM 100 Persen meski Khawatir dengan Omicron

Disdik Kota Tangerang Tetap Terapkan PTM 100 Persen meski Khawatir dengan Omicron

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.