Tanda Tanya di Balik Anggaran Formula E yang Mendadak Turun Drastis, Ada “Mark Up”?

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik penyelenggaraan ajang balap listrik Formula E di Jakarta memasuki babak baru. Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tagan untuk menyelidiki dugaan korupsi dana Formula E.

Dugaan ini muncul usai terjadinya beberapa kejanggalan terkait pendanaan Formula E yang awalnya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta.

Kejanggalan pertama terjadi saat anggaran Formula E mendadak turun drastis setelah pendanaaan diambil alih swasta.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Anggara Wicitra, mengungkapkan pada September lalu bahwa biaya penyelenggaraan Formula E tiba-tiba turun menjadi Rp 336,67 miliar per tahun setelah pendanaan dialihkan ke pihak swasta.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI menganggarkan Rp 1,13 triliun dari APBD 2020 untuk pembiayaan Formula E.

Baca juga: Sopir Vanessa Angel Bikin Khawatir dan Timbulkan Perasaan Ngeri, Mertua Kritik tapi Bibi Membela

Rinciannya adalah sebagai berikut:

• Sejumlah Rp 360 miliar untuk membayar commitment fee di tahun 2019,
• Biaya pelaksanaan sebesar Rp 344 miliar
• Biaya bank garansi Rp 423 miliar.

"Saat pembahasan APBD 2020, Pemprov DKI meminta anggaran Formula E Rp 1,13 triliun. Lalu setelah ditegur BPK, sekarang biayanya direvisi menjadi Rp 336,67 miliar. Itu berarti, ada percobaan mark up anggaran sebesar Rp 790,73 miliar," tutur Anggara, Rabu (29/9/2021).

Hal janggal lainnya adalah berkaitan dengan fakta bahwa beberapa kota di negara lain tidak perlu mengeluarkan biaya hingga triliunan untuk menggelar Formula E.

Kota New York di Amerika Serikat dan Roma di Italia, misalnya, dibebaskan dari biaya commitment fee, beber Anggara.

“Ini patut dipertanyakan, mengapa biaya commitment fee Formula E Jakarta sangat tinggi, dan ini jelas membebani APBD Jakarta,” ungkapnya.

Baca juga: Lihat Instagram Story Sopir Sebelum Kecelakaan, Mertua Vanessa Angel: Dari Situ Saya Aduh...

Kota Montreal di Kanada, lanjut Anggara, memang mengeluarkan sejumlah uang untuk menggelar Formula E. Namun, angkanya sangat sedikit jika dibandingkan dengan angka yang harus dibayar Jakarta.

Montreal hanya membayar nomination fees for the City of Montreal sebesar C$151,000 atau setara Rp 1,7 miliar dan race fees sebesar C$1,5 juta atau setara Rp 17 miliar, beber Anggara.

Adanya perbedaan harga ini membuat DPRD, khususnya PSI, mempertanyakan bukti bayar commitment fee formula E.

Bukti bayar ini dibutuhkan untuk melihat besaran sesungguhnya dari biaya yang harus dikeluarkan DKI Jakarta.

Namun, Pemprov DKI tak kunjung menyerahkan bukti bayar tersebut ke DPRD selaku pengawas.

“Ada hal-hal yang sampai sekarang belum jelas dan terkesan ditutup-tutupi, misalnya kita tidak tahu apakah commitment fee dibayarkan ke pihak yang benar, yaitu FEO (Formula E Operations) di UK, atau jangan-jangan dibayar ke pihak lain. Sampai saat ini kami di DPRD belum pernah mendapatkan bukti transfer pembayaran commitment fee,” jelas Anggara.

Baca juga: Tertipu Investasi Cryptocurrency Senilai Rp 2,5 Miliar, Seorang Warga Melapor ke Polda Metro Jaya

Terungkapnya kejanggalan demi kejanggalan dalam penyelenggaraan Formula E di Jakarta membuat PSI mendorong diadakannya interpelasi. Ini merupakan hak DPRD untuk mempertanyakan anggaran yang simpang siur.

“Jika tidak ada interpelasi, maka semua ini akan jadi misteri bagi semua warga Jakarta, karena tidak ada kejelasan dari Pemprov DKI Jakarta dan Gubernur Anies,” ujar Anggara.

Fraksi PDI-P mendukung rencana interpelasi tersebut.

Sementara itu, tujuh fraksi lain di DPRD DKI sepakat menolak rencana interpelasi pasca pertemuan antara ketujuh fraksi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di rumah dinas Anies.

KPK pun akhirnya turun tangan untuk menyelidiki dugaan korupsi dana Formula E.

"Betul, KPK sedang meminta permintaan keterangan dan klarifikasi kepada beberapa pihak guna mengumpulkan bahan data dan keterangan ataupun informasi yang diperlukan oleh tim penyelidik," tutur Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (4/11/2021).

Baca juga: Mertua Vanessa Angel Punya Firasat Buruk terhadap Sang Sopir, “Ini Anak Muda, Saya Ngeri”

Tanggapan Pemprov DKI

Berkaitan dengan biaya Formula E yang berbeda setiap negara, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria buka suara.

Menurutnya, besaran commitment fee berbeda-beda antara satu kota dengan kota lainnya.  Perbedaan tersebut sudah diklasifikasikan sesuai dengan zona benua tempat balap mobil listrik itu diselenggarakan.

"Commitment fee (wilayah) Asia dengan Eropa memang berbeda," ujar Riza, Senin (20/9/2021). Perbedaan biaya itu sudah ditentukan pihak penyelenggara Formula E, dalam hal ini Formula E Operation (FEO).

Riza meminta wartawan untuk menanyakan detail persoalan ini ke PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku penanggung jawab pelaksanaan Formula E di Jakarta

"Silakan tanya ke Jakpro dan pihak Formula E, perbedaannya itu ketentuannya dari mereka (FEO)," ujar dia.

Sementara itu, terkait dengan pemeriksaan KPK, Riza mengaku Pemprov DKI akan bekerja sama dan menaati proses hukum yang berlaku.

"Harapan kita semua tidak ada masalah (yang ditemukan), mudah-mudahan tidak mengganggu proses Formula E 2022," kata dia.

(Penulis : Singgih Wiryono/ Editor : Irfan Maullana, Sandro Gatra)