Kompas.com - 17/01/2022, 13:58 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berorasi saat menemui buruh yang berunjuk rasa menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/22/2021). Anies Baswedan pada kesempatan tersebut mengatakan formula penetapan UMP yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tidak cocok diterapkan di Jakarta. ANTARA FOTO/INDRIANTO EKO SUWARSGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berorasi saat menemui buruh yang berunjuk rasa menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/22/2021). Anies Baswedan pada kesempatan tersebut mengatakan formula penetapan UMP yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tidak cocok diterapkan di Jakarta.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Ihsanuddin

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta resmi menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022.

Total ada 5 poin tuntutan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Pada intinya para pengusaha meminta pengadilan untuk membatallan Surat Keputusan Anies Nomor 1517 Tahun 2021 yang mengatur UMP naik 5,1 persen.

Para pengusaha ingin Anies memberlakukan SK lama bernomor 1395 Tahun 2021 yang mengatur kenaikan UMP hanya sebesar 0,8 persen.

Baca juga: Apindo Resmi Gugat Anies ke PTUN Terkait Kenaikan UMP Jakarta 5,1 Persen

Berikut 5 poin gugatan yang diajukan Apindo ke PTUN DKI seperti tertuang dalam situs sistem informasi penelusuran perkara PTUN Jakarta yang dikutip Kompas.com, Senin (17/2/2022):

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021

3. Menyatakan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 19 November 2021 berlaku dan mengikat

4. Mewajibkan kepada tergugat mencabut Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021 dan menyatakan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 19 November 2021 berlaku dan mengikat.

5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

Baca juga: Usai Giring Terperosok ke Kubangan Lumpur, Gubernur Anies Undang Nidji Check Sound di JIS

Adapun gugatan tersebut dilayangkan Apindo pada Kamis (13/1/2022) lalu dan terdaftar dengan nomor perkara 11/G/2022/PTUN.JKT. Ada tiga pihak yang terdaftar sebagai penggugat, yaitu DPP Apindo DKI Jakarta, PT Educo Utama, dan PT Century Textile Industry.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cinta Segitiga Berujung Pembunuhan di Jatisampurna, Polisi: Pelaku Bilang 'Saya Tahu Risikonya'

Cinta Segitiga Berujung Pembunuhan di Jatisampurna, Polisi: Pelaku Bilang "Saya Tahu Risikonya"

Megapolitan
Akibat Hujan Deras, Pohon Tumbang di Duren Sawit hingga Timpa Kabel Internet

Akibat Hujan Deras, Pohon Tumbang di Duren Sawit hingga Timpa Kabel Internet

Megapolitan
Pembunuhan di Jatisampurna Direncanakan, Pelaku Siapkan Baju Ganti untuk Hilangkan Jejak Darah Korban

Pembunuhan di Jatisampurna Direncanakan, Pelaku Siapkan Baju Ganti untuk Hilangkan Jejak Darah Korban

Megapolitan
Ditemukan Dua Kasus Suspek PMK Hewan Ternak di Tangsel, Menteri Pertanian: Sedang Masa Pemulihan

Ditemukan Dua Kasus Suspek PMK Hewan Ternak di Tangsel, Menteri Pertanian: Sedang Masa Pemulihan

Megapolitan
Video Viral Polisi Acungkan Pistol ke Warga di Pesanggrahan, Kapolres: Dia Menunjukkan Senpi, Bukan Menodongkan

Video Viral Polisi Acungkan Pistol ke Warga di Pesanggrahan, Kapolres: Dia Menunjukkan Senpi, Bukan Menodongkan

Megapolitan
Petugas Gagalkan Penyeludupan Ganja ke Rutan Salemba, Paket Dikirim Melalui Ojek Online

Petugas Gagalkan Penyeludupan Ganja ke Rutan Salemba, Paket Dikirim Melalui Ojek Online

Megapolitan
Penumpang di Stasiun Tangerang Masih Diwajibkan Pakai Masker

Penumpang di Stasiun Tangerang Masih Diwajibkan Pakai Masker

Megapolitan
Uya Kuya Laporkan Selebgram Medina Zein Terkait Dugaan Penipuan Penjualan Mobil

Uya Kuya Laporkan Selebgram Medina Zein Terkait Dugaan Penipuan Penjualan Mobil

Megapolitan
Pembeli Tiket Formula E Jakarta Mayoritas WNA, Ada dari Asia, Eropa, hingga Amerika

Pembeli Tiket Formula E Jakarta Mayoritas WNA, Ada dari Asia, Eropa, hingga Amerika

Megapolitan
Komplotan Pencuri Motor di Jakarta Barat Beraksi Siang Hari, Targetnya Anak-anak

Komplotan Pencuri Motor di Jakarta Barat Beraksi Siang Hari, Targetnya Anak-anak

Megapolitan
Pengungsi Korban Kebakaran Pasar Gembrong Akan Direlokasi ke Rusun Cipinang Besar Utara Pekan Depan

Pengungsi Korban Kebakaran Pasar Gembrong Akan Direlokasi ke Rusun Cipinang Besar Utara Pekan Depan

Megapolitan
Polisi Selidiki Dugaan Ormas Lakukan Intimidasi di Kranji: Semua Warga Resah

Polisi Selidiki Dugaan Ormas Lakukan Intimidasi di Kranji: Semua Warga Resah

Megapolitan
Panitia Pelaksana Formula E Sebut Tiket VIP Habis Terjual

Panitia Pelaksana Formula E Sebut Tiket VIP Habis Terjual

Megapolitan
Parkir Sembarangan, Sepuluh Mobil di Pademangan Timur Dicabut Pentil

Parkir Sembarangan, Sepuluh Mobil di Pademangan Timur Dicabut Pentil

Megapolitan
Hujan Deras Sore Ini, Pohon Tumbang di Duren Sawit Timpa Kabel Listrik

Hujan Deras Sore Ini, Pohon Tumbang di Duren Sawit Timpa Kabel Listrik

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.