Kontras Sebut Penjemputan Paksa Fatia dan Haris Azhar Tunjukkan Polisi Alat Penguasa Takuti Masyarakat

Kompas.com - 18/01/2022, 11:21 WIB
Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti (tengah) usai diperiksa atas kasus pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Polda Metro Jaya, Selasa (22/11/2021). KOMPAS.com/ Tria SutrisnaKoordinator KontraS Fatia Maulidiyanti (tengah) usai diperiksa atas kasus pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Polda Metro Jaya, Selasa (22/11/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Rivanlee Anandar menilai penjemputan paksa polisi terhadap Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti dan aktivis HAM Haris Azhar menunjukkan polisi sebagai alat kekuasaan untuk menakuti masyarakat.

Adapun polisi menjemput paksa Fatia dan Haris untuk pemeriksaan dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Kedatangan pihak kepolisian Polda Metro Jaya ke kediaman Fatia dan Haris (Azhar) semakin menegaskan bahwa kepolisian dapat dijadikan alat negara untuk menakuti masyarakat yang sedang melakukan kritik terhadap pemerintah atau pejabat publik atas kebijakan yang dikeluarkan," kata Rivan dalam keterangan tertulis, Selasa (18/1/2022).

Baca juga: Koordinator Kontras Fatia Hendak Dijemput Paksa Polisi untuk Diperiksa Terkait Kasus Pencemaran Nama Baik Luhut

Padahal, kata Rivan, Fatia dan Haris mempunyai niat baik untuk melaksanakan pemeriksaan dan menunaikan panggilan dari pihak kepolisian.

Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kali Fatia dan Haris melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat permohonan penundaan pemeriksaan karena berhalangan hadir pada waktu yang telah ditentukan oleh polisi.

Akan tetapi, polisi tidak pernah memberikan respons yang serius atas permohonan penundaan waktu pemeriksaan yang dimintakan.

Karenanya, Rivan menilai pemanggilan serta proses hukum terhadap Fatia dan Haris terkesan dipaksakan dan terburu-buru. Sebab, jika dibandingkan dengan banyak kasus lainnya, polisi kerap menunda laporan masyarakat sehingga membuat kasus tersebut mangkrak.

"Bahkan tak jarang polisi menolak laporan masyarakat sehingga memicu tagar #PercumaLaporPolisi di media sosial. Sementara itu, dalam kasus Fatia dan Haris, Kepolisian begitu cepat memproses dan menindaklanjuti laporan dari Luhut Binsar Panjaitan," lanjut Rivan.

Baca juga: Kasus Pencemaran Nama Baik Luhut Naik Penyidikan, Haris Azhar-Fatia Masih Berstatus Saksi

Oleh karena itu, Rivan pun meminta Polda Metro Jaya menghentikan proses hukum terhadap upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh Luhut terhadap Fatia dan Haris.

Ia juga meminta polisi menjamin ruang kebebasan berekspresi masyarakat, khususnya kepada Fatia dan Haris Azhar dalam menyampaikan pendapat.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Kekerasan Anak di Serpong, Orangtua Sebut Awalnya Korban Tutupi Kejadian yang Dialaminya

Kasus Kekerasan Anak di Serpong, Orangtua Sebut Awalnya Korban Tutupi Kejadian yang Dialaminya

Megapolitan
Cegah Pohon Lain Tumbang, Camat Larangan Akan Pangkas Daun di Pohon Berdaun Lebat

Cegah Pohon Lain Tumbang, Camat Larangan Akan Pangkas Daun di Pohon Berdaun Lebat

Megapolitan
Cerita Peserta UTBK di UI, Kaget Soal Berbeda dengan Materi yang Dipelajari

Cerita Peserta UTBK di UI, Kaget Soal Berbeda dengan Materi yang Dipelajari

Megapolitan
Syarat dan Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 29

Syarat dan Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 29

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Aktif Sosialisasikan PPDB 2022 agar Orangtua Calon Siswa Tak Bingung

Pemprov DKI Diminta Aktif Sosialisasikan PPDB 2022 agar Orangtua Calon Siswa Tak Bingung

Megapolitan
Terpeleset ke Selokan Larangan Tangerang Saat Bermain Air, Bocah 3,5 Tahun Meninggal

Terpeleset ke Selokan Larangan Tangerang Saat Bermain Air, Bocah 3,5 Tahun Meninggal

Megapolitan
Resah karena Diancam dan Diintimidasi oleh Ormas, Warga Kranji Lapor Polisi

Resah karena Diancam dan Diintimidasi oleh Ormas, Warga Kranji Lapor Polisi

Megapolitan
Satu Lagi Pohon Tumbang di Larangan Tangerang, Kali Ini Timpa Truk

Satu Lagi Pohon Tumbang di Larangan Tangerang, Kali Ini Timpa Truk

Megapolitan
Penumpang KA yang Baru Divaksin Dosis Satu Wajib Tunjukkan Hasil Tes Covid-19

Penumpang KA yang Baru Divaksin Dosis Satu Wajib Tunjukkan Hasil Tes Covid-19

Megapolitan
Polres Tangsel Tangkap 4 Pelaku Kekerasan terhadap Anak yang Videonya Viral

Polres Tangsel Tangkap 4 Pelaku Kekerasan terhadap Anak yang Videonya Viral

Megapolitan
Penumpang KA dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen Tak Lagi Wajib Bawa Hasil Tes Covid-19, Ini Aturan Lengkapnya...

Penumpang KA dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen Tak Lagi Wajib Bawa Hasil Tes Covid-19, Ini Aturan Lengkapnya...

Megapolitan
Bocah 11 Tahun Berkali-kali Diperkosa Paman dan Tetangga di Cengkareng

Bocah 11 Tahun Berkali-kali Diperkosa Paman dan Tetangga di Cengkareng

Megapolitan
P2TP2A Akan Berikan 'Trauma Healing' ke Bocah Korban Kekerasan di Serpong Tangsel

P2TP2A Akan Berikan "Trauma Healing" ke Bocah Korban Kekerasan di Serpong Tangsel

Megapolitan
Hujan Lebat, Kompleks Karang Tengah Permai Tangerang Tergenang 60 Sentimeter

Hujan Lebat, Kompleks Karang Tengah Permai Tangerang Tergenang 60 Sentimeter

Megapolitan
Daihatsu Terios Oleng lalu Tabrak Separator Busway di Kebayoran Lama

Daihatsu Terios Oleng lalu Tabrak Separator Busway di Kebayoran Lama

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.