Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/01/2022, 21:47 WIB
Mita Amalia Hapsari,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, sumur resapan bukan hanya program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saja, melainkan juga garapan pemerintah pusat.

"Jadi program ini bukan hanya menjadi program pemerintah DKI, tapi sesungguhnya sudah ada aturan Undang-Undangnya, ketentuannya, dan juga menjadi program pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR," kata Riza kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (22/1/2022).

Ia pun bersikukuh bahwa sumur resapan membuat genangan air di Jakarta menjadi lebih cepat surut.

Baca juga: Menyangsikan Manfaat Sumur Resapan, Bikin Jalan Rusak, sedangkan Banjir Tetap Lama Surut

"Terbukti dengan hadirnya sumur resapan banyak sekali genangan-genangan lebih cepat surut dari yang sebelumnya," ucap pria yang akrab disapa Ariza.

Ia pun menepis anggapan sejumlah pihak yang menilai bahwa sumur resapan tidaklah efektif mengatasi banjir.

"Sumur resapan itu menurut kajian para ahli sangat baik dan efektif," lanjutnya.

Baca juga: PDI-P DKI Sebut Sumur Resapan Program Unggulan Anies Terbukti Gagal Atasi Banjir Jakarta

Sementara itu, kritikan atas efektivitas sumur resapan semakin sering terdengar kala puncak musim hujan. Kritikan datang dari pelaku politik dan berbagai kelompok.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, misalnya. Dia menilai bahwa proyek sumur resapan tidak ada gunanya.

Sebab, sejumlah wilayah di Jakarta saat ini masih terendam banjir imbas hujan lebat yang terjadi pada Selasa (18/1/2022).

"Apa yang dibuat oleh gubernur hari ini, perencanaan sumur resapan ini tidak ada gunanya," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (19/1/2022).

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan sumur resapan yang menjadi program unggulan Gubernur DKI Anies Baswedan gagal mengatasi banjir yang terjadi di Ibu Kota.

Baca juga: 102 RT Terendam Banjir Jakarta, Ketua DPRD: Sumur Resapan Tidak Ada Gunanya

Gembong menuturkan hal itu terbukti dengan masih terdapat genangan banjir selama dua hari usai hujan berintensitas tinggi di Jakarta.

"Faktanya ada 26.000 yang dibangun tahun 2021. Faktanya kan tidak menjawab persoalan banjir. Itu fakta, jadi bukan Gembong yang ngomong," kata Gembong, dikutip dari Antara, Kamis (20/1/2022).

Tak hanya politisi, kritikan juga datang dari sejumlah warga di Jakarta. Toto, seorang penghuni rumah kontrakan yang terletak di kawasan Jalan Kamboja, mengatakan bahwa banjir tetap melanda tempat ia bermukim pada Rabu (19/1/2022).

"Kalau dari pantauan saya ini tidak efektif. Kalau disebut menangani banjir, tapi masih banjir di sini," ujar Toto saat ditemui di lokasi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Massa Demo Pro-Kontra Pemerintah di DPR Saling Lempar Botol

Massa Demo Pro-Kontra Pemerintah di DPR Saling Lempar Botol

Megapolitan
Sekolah di Dekat KPU dan Bawaslu RI Diliburkan saat Pengumuman Hasil Pemilu 2024

Sekolah di Dekat KPU dan Bawaslu RI Diliburkan saat Pengumuman Hasil Pemilu 2024

Megapolitan
Polsek Tanjung Priok Larang Kegiatan 'Sahur on The Road'

Polsek Tanjung Priok Larang Kegiatan "Sahur on The Road"

Megapolitan
Fokus ke Pilpres, Perolehan Kursi Gerindra di DPRD DKI Merosot

Fokus ke Pilpres, Perolehan Kursi Gerindra di DPRD DKI Merosot

Megapolitan
Maling Brankas di Ciracas Sudah Pantau Situasi 3 Hari Sebelum Beraksi

Maling Brankas di Ciracas Sudah Pantau Situasi 3 Hari Sebelum Beraksi

Megapolitan
Adian Napitupulu Ajak Pedemo Audiensi Soal Hak Angket di Dalam Gedung DPR

Adian Napitupulu Ajak Pedemo Audiensi Soal Hak Angket di Dalam Gedung DPR

Megapolitan
Tamin: Saya Enggak Menyangka Bisa Jadi Marbut Masjid

Tamin: Saya Enggak Menyangka Bisa Jadi Marbut Masjid

Megapolitan
Penerangan JPO Depan Trisakti Dikeluhkan Redup, Pengamat: Jangan-jangan Tidak Ada Anggaran...

Penerangan JPO Depan Trisakti Dikeluhkan Redup, Pengamat: Jangan-jangan Tidak Ada Anggaran...

Megapolitan
Penyalurannya Tak Merata, Golkar DKI Usul Bantuan KJP Dialihkan Jadi Sekolah Gratis

Penyalurannya Tak Merata, Golkar DKI Usul Bantuan KJP Dialihkan Jadi Sekolah Gratis

Megapolitan
Dokter Gadungan di Bekasi Praktik 5 Tahun, Mengaku Terdesak Kebutuhan Ekonomi

Dokter Gadungan di Bekasi Praktik 5 Tahun, Mengaku Terdesak Kebutuhan Ekonomi

Megapolitan
Usul KJP Dialihkan untuk Sekolah Gratis, F-Golkar: Anggaran Hanya Beda Dikit

Usul KJP Dialihkan untuk Sekolah Gratis, F-Golkar: Anggaran Hanya Beda Dikit

Megapolitan
Heru Budi Bakal Kembangkan Kepulauan Seribu Jadi 'Food Estate' Jakarta

Heru Budi Bakal Kembangkan Kepulauan Seribu Jadi "Food Estate" Jakarta

Megapolitan
Ada Demo, Arus Lalu Lintas di Depan Gedung DPR/MPR Dialihkan

Ada Demo, Arus Lalu Lintas di Depan Gedung DPR/MPR Dialihkan

Megapolitan
Barista Kedai Kopi di Jaksel Luka-luka Usai Diserang Orang Tak Dikenal

Barista Kedai Kopi di Jaksel Luka-luka Usai Diserang Orang Tak Dikenal

Megapolitan
Ada Demo di Depan DPR, Polisi Tutup Jalan Gatot Subroto Arah ke Slipi

Ada Demo di Depan DPR, Polisi Tutup Jalan Gatot Subroto Arah ke Slipi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com