Pemprov DKI Akan Gelar Operasi Pasar untuk Pastikan Stok dan Harga Minyak Goreng Terjangkau

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya akan terus menggelar operasi pasar untuk memastikan stok dan harga minyak goreng terjangkau.

Ia pun memastikan stok minyak goreng untuk warga DKI Jakarta tetap tersedia.

"Kita pastikan stoknya ada di kami terus nanti berkoordinasi dan terus diupayakan dilakukan operasi pasar di beberapa tempat tidak hanya memastikan ketersediaannya tapi juga harganya agar terjangkau," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (24/1/2022) malam.

Baca juga: Wagub Pastikan Pasokan Minyak Goreng di DKI Jakarta Aman

Riza menegaskan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memastikan stok minyak DKI Jakarta tetap tersedia dan harga yang diberikan para penjual sudah terjangkau.

"Terkait masih ada beberapa tempat yang masih kekurangan ini menjadi evaluasi kita untuk kita pastikan stoknya ada," ujar dia.

Adapun pemerintah meluncurkan program minyak goreng satu harga atau bersubsidi pada 19 Januari 2022.

Dengan adanya subsidi, harga minyak goreng yang dalam beberapa waktu terakhir melambung tinggi, kini semuanya dipatok Rp 14.000 per liter.

Untuk mendapatkan minyak goreng satu harga ini, masyarakat bisa membeli di ritel modern, seperti di Alfamart dan Indomaret, serta sejumlah ritel Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).

Baca juga: Pasar Jaya Sediakan Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter

Toko-toko ritel itu misalnya TipTop, Hypermart, Lotte Mart, Superindo, Transmart, Carrefour, Asia Toserba, dan lain-lain.

Kementerian Perdagangan memastikan, minyak goreng subsidi Rp 14.000 ini juga bisa dibeli di pasar tradisional.

Untuk penyalurannya, pemerintah membutuhkan waktu satu minggu untuk melakukan penyesuaian harga, yaitu pada 26 Januari 2022.

"Pasar tradisional akan diberikan waktu satu minggu untuk melakukan penyesuaian kebijakan ini," kata Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dikutip dari pemberitaan Kompas.com.

Kebijakan ini akan berlangsung sampai Juli 2022 atau enam bulan sejak ditetapkan.