Muncul Klaster Penularan Covid-19 di Sekolah, Saatnya PTM Dihentikan Sementara

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus Covid-19 di DKI Jakarta dan daerah sekitarnya melonjak tajam belakangan ini. Hal ini berdampak pada munculnya klaster penularan di lingkungan pendidikan.

Kendati demikian, pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas masih tetap berjalan. Sejumlah pihak mendorong agar pemerintah menghentikan sementara PTM atas pertimbangan kesehatan peserta didik dan tenaga pendidik.

Baca juga: 34 Sekolah di Depok Hentikan PTM, Satgas Temukan 239 Kasus Covid-19

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat ada 90 sekolah yang ditutup akibat temuan kasus Covid-19, pada Sabtu (22/1/2022)

Temuan ini tersebar merata di sembilan wilayah Suku Dinas Pendidikan yang tersebar pada lima kota administrasi DKI Jakarta.

Di Depok, per Senin (31/1/2022), telah ditemukan 239 kasus Covid-19 di lingkungan sekolah. Akibatnya, sebanyak 34 sekolah telah menghentikan sementara PTM dengan kapasitas ruang kelas 100 persen.

Sekolah yang menghentikan kegiatan belajar tatap muka terdiri dari 17 SMA, 3 SMP, 13 SD, dan bahkan sebuah sekolah taman kanak-kanak (TK).

"TK sudah ada kasus, ini kekhawatiran kami. Karena untuk TK ini, mereka rata-rata belum divaksin karena syarat vaksin itu belum memenuhi," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok Dadang Wihana, Senin.

Baca juga: Satgas Kota Depok Temukan Kasus Covid-19 di Taman Kanak-kanak

Di Tangerang Selatan, hingga kemarin, sebanyak empat sekolah sempat tutup lantaran ditemukannya kasus Covid-19 saat PTM.

Sementara di Kota Bekasi, Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengeklaim belum ada sekolah yang ditutup terkait penemuan klaster penularan di kalangan siswa.

"Per hari ini belum ada, karena berdasarkan hasil tracing yang kami lakukan per hari ini yang ada (kasus Covid-19) ada di SMAN 1 ya, 1 orang. Jadi yang lain belum ada laporan masuk," Tri dikutip dari Tribun Jakarta, Minggu (30/1/2022).

Tetap terapkan PTM

Meski klaster sekolah mulai bermunculan, namun pemerintah daerah tidak menghentikan pelaksanaan PTM. Sejumlah sekolah yang sempat tutup, kini sudah kembali menggelar PTM.

Salah satu penyebabnya yakni ketentuan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

Dalam SKB tersebut, PTM 100 persen bisa dilaksanakan di wilayah berstatus PPKM Level 1-2 dengan tingkat vaksinasi dosis kedua untuk pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) di atas 80 persen dan lansia di atas 50 persen.

Baca juga: Desakan dari PGRI hingga IDAI untuk Hentikan PTM dan Jawaban Pemerintah

Selain itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Widyastuti mengatakan, rasio jumlah kasus tertinggi di Jakarta masih didominasi oleh warga usia 20 tahun ke atas.

"Dari proporsi per kelompok umur tersebut tertinggi kasus-nya di rentan usia 20-50 tahun," ucap Widyastuti, dikutip dari Warta Kota, Kamis (27/1/2022) malam.

Dalam data rasio jumlah kasus tertinggi per 20 Desember hingga 25 Januari 2022, kata dia, jumlah kasus tertinggi paling banyak ditemukan pada usia 20-30 dan 30-40 tahun.

Sedangkan, untuk rentan usia pada anak sekolah, rasio jumlahnya masih dikategorikan stabil.

"Sedangkan di usia sekolah itu tidak lebih tinggi artinya stabil di angka kita, artinya tidak terjadi lonjakan yang tinggi tiba-tiba, tapi angkanya stabil," kata Widyastuti.

Saatnya PTM dihentikan

Ahli epidemiologi Indonesia dari Griffith University Dicky Budiman menyayangkan masih digelarnya PTM di tengah lonjakan kasus.

Dicky berpandangan, kebijakan PTM di sekolah sudah saatnya dihentikan.

Ia menilai, seharusnya pemerintah mengambil sikap lebih cepat mengingat kasus Covid-19 semakin melonjak.

"Sudah saatnya (PTM diberhentikan), bahkan menurut saya sudah agak terlambat," kata Dicky kepada Kompas.com, Senin.

Baca juga: Epidemiolog: PTM Harus Dihentikan Sekarang meski Sudah Agak Terlambat

Menurutnya, PTM harus diberhentikan setidaknya hingga pertengahan Maret 2022. Sebab, masa tersebut diprediksi akan menjadi momen kritis penyebaran kasus varian Omicron.

"Pembelajaran tatap muka harus diberhentikan setidaknya Februari ini hingga pertengahan Maret 2022," kata dia.

Ia menilai, pemerintah seharusnya bisa mempelajari bagaimana menyikapi kasus Covid-19 khususnya varian omicron sejak lama, dengan berkaca dari negara lain yang sudah meningkat kasusnya.

"Sebab, berbicara intervensi kesehatan publik, bukan ketika sudah kelihatan memburuk, apalagi bicara Omicron yang sangat serius untuk anak. Maka penyikapannya itu harus jauh-jauh hari," kata dia.

Ia mencontohkan, di Australia kebijakan pembelajaran jarak jauh secara daring atau online telah diberlakukan sejak Desember 2021.

Baca juga: Kasus Covid-19 Meningkat, Pemkot Bogor Hentikan Sementara PTM

Padahal, menurut dia, penerapan 3T (tracing, testing, treatment) di sana lebih baik dibandingkan di Indonesia.

"Di Australia, dari Desember itu online. Dan kematian anak tetap terjadi. Apalagi kita yang penerapan testing, tracing, bahkan pelaporan kita yang rendah," kata Dicky.

Ia pun menegaskan mengenai urgensi untuk menghentikan pembelajaran tatap muka dalam waktu dekat sebelum berdampak semakin buruk, khususnya pada anak-anak.

"Jadi ini agak telat, meskipun belum terlalu telat kita untuk menghentikan PTM," kata dia.