PTM atau Belajar di Rumah? Saat Kebijakan Jokowi Bikin Bingung Pemerintah Daerah...

Pemkot Tangerang yang berada di wilayah Banten merasa sudah mengikuti instruksi Presiden Jokowi tersebut. Pemkot melakukan evaluasi dan mengambil kesimpulan bahwa PTM memang harus dihentikan untuk sementara waktu guna mencegah penularan Covid-19 di lingkungan sekolah.

"Bagaimana pun lebih tinggi Pak Presiden dari pada Menteri," tegas Jamaludin.

Baca juga: Beda Jokowi dan Anak Buahnya Soal Evaluasi PTM Saat RI Masuki Gelombang Ketiga Covid-19

Jamaluddin berujar, pihaknya menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh karena mengutamakan kesehatan dan keselamatan murid. Di sisi lain, Disdik Kota Tangerang terus mengevaluasi penerapan PJJ agar skema pembelajaran itu dapat berjalan maksimal.

"Pokoknya kita mementingkan kesehatan dan keselamatan. Ya kita evaluasi terus, terutama guru-guru, supaya pembelajarannya tetap maksimal secara PJJ ini," ucapnya.

Bogor dan Bekasi juga Setop PTM

Sama dengan Kota Tangerang, Pemkot Bogor dan Pemkot Bekasi juga memutuskan menyetop PTM seiring dengan naiknya penularan Covid-19 di dua kota tersebut.

Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, pihaknya dengan terpaksa menghentikan PTM terbatas yang telah berjalan selama kurang lebih tiga bulan.

Keputusan itu diambil setelah angka penularan kasus Covid-19 di Kota Bogor mengalami peningkatan setidaknya dalam dua pekan terakhir.

Bima menuturkan, penghentian sementara PTM berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

"Kami melindungi keluarga di rumah karena mengatur anak-anak di dalam kelas jauh lebih sulit dibanding mengatur masyarakat di restoran dan mal. Ini situasi tidak biasa saja," ungkap Bima, Senin (31/1/2022).

Baca juga: Pemkot Bogor Hentikan Sementara PTM Mulai 2-7 Februari

Sementara itu, PTM di Bekasi untuk jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) juga dihentikan selama 14 hari kedepan. Siswa kembali melakukan PJJ mulai Rabu (2/2/2022).

Dikutip dari Kompas.id, Pelaksana Tugas Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, pihaknya telah meminta izin kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menerapkan kembali kebijakan PJJ.

”Beliau (Gubernur) prinsipnya mendukung karena eskalasinya berdasarkan data yang ada, kami terbesar kedua (kasus Covid-19) setelah Kota Depok,” ucap Tri.

Baca juga: Pembelajaran Tatap Muka di Kota Bekasi Dihentikan Selama 14 Hari

Jakarta dan Depok Koordinasi dengan Pusat

Berbeda dengan kawasan tetangganya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kota Depok belum berani mengambil keputusan untuk menghentikan PTM secara sepihak. Kedua daerah itu masih menunggu keputusan pusat.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta kepada Menteri Koordinator Maritim dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan agar DKI Jakarta diizinkan untuk menghentikan PTM selama sebulan.

Anies mengatakan, permintaan penghentian PTM 100 persen tersebut sudah disampaikan pada Rabu (2/2/2022) siang.