Berpotensi Sengketa Lahan dengan Korporasi, Anies Diminta Cabut Pergub Era Ahok Terkait Penggusuran

Kompas.com - 25/02/2022, 16:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) Lilik Sulistyo menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak.

Menurut dia, Pergub ini menyebabkan munculnya sengketa atau konflik lahan dengan pihak korporasi dan pemerintah.

"Pola-pola yang dapat dilihat pada beberapa kasus seperti di Pancoran Buntu II, Gang Lengkong Cilincing, Muara Angke, Kapuk Poglar, Kebun Sayur, Tanah Merah dan masih banyak lagi," kata Lilik dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/2/2022).

Baca juga: Massa Geruduk Balai Kota, Tuntut Anies Cabut Pergub Penggusuran yang Diterbitkan Ahok

Lilik mengatakan, banyak warga yang diancam atau digusur paksa dengan dasar terbitnya sertifikat atas nama korporasi atau hanya sekadar dimasukkan sebagai aset badan pemerintah secara sepihak.

Hal ini dinilai tidak adil karena menghilangkan eksistensi warga yang telah tinggal bertahun-tahun di wilayah tersebut.

"Beberapa hal tersebut menunjukkan bahwa Pergub DKI 207/2016 berimplikasi pada semakin tajamnya ketimpangan struktur kepemilikan tanah di Jakarta," ujar dia.

Lilik juga menilai pemerintah saat ini tidak fokus melakukan inventarisasi, evaluasi, dan penertiban aset korporasi yang ditelantarkan, tetapi justru menitikberatkan penertiban masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap hak atas tanahnya.

Baca juga: PTUN Perintahkan Anies Bangun Turap Kali Mampang, Camat: Perlu Penggusuran

"Sehingga menjadi jelas bahwa Pergub DKI 207/2016 ini berlawanan dengan Undang-Undang Pokok Agraria dan semangat Reforma Agraria," ucap Lilik.

Sebelumnya diberitakan, KRMP berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (24/2/2022).

Menyertakan satu mobil komando, ratusan warga tersebut sempat melakukan long march di Jalan Medan Merdeka Selatan sampai depan Balai Kota yang menjadi kantor Gubernur Anies Baswedan.

Diketahui, pergub tersebut dikeluarkan semasa kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wagub Jabar Perintahkan Seluruh Kepala Daerah untuk Hentikan Kegiatan ACT

Wagub Jabar Perintahkan Seluruh Kepala Daerah untuk Hentikan Kegiatan ACT

Megapolitan
Hotel 10.000 Kampung Boncos Kembali Berdiri lalu Polisi Bongkar Lagi

Hotel 10.000 Kampung Boncos Kembali Berdiri lalu Polisi Bongkar Lagi

Megapolitan
Polisi Temukan Paket Kecil Sabu dan Tumpukan Bekas Alat Hisap Saat Gerebek Kampung Boncos

Polisi Temukan Paket Kecil Sabu dan Tumpukan Bekas Alat Hisap Saat Gerebek Kampung Boncos

Megapolitan
Dokter Hewan di Tangsel Disiagakan di Tempat Penyembelihan Kurban

Dokter Hewan di Tangsel Disiagakan di Tempat Penyembelihan Kurban

Megapolitan
100 Keluarga di Cililitan Kesulitan Air Bersih Selama Seminggu, Lurah: Sekarang Sudah Normal Kembali

100 Keluarga di Cililitan Kesulitan Air Bersih Selama Seminggu, Lurah: Sekarang Sudah Normal Kembali

Megapolitan
Kampung Boncos Digerebek Lagi, Polisi Tangkap 6 Pengecer Sabu

Kampung Boncos Digerebek Lagi, Polisi Tangkap 6 Pengecer Sabu

Megapolitan
Satu Keluarga Hendak Diusir dari Rusun Jatinegara Barat, Pemprov DKI Mediasi dengan Pengelola

Satu Keluarga Hendak Diusir dari Rusun Jatinegara Barat, Pemprov DKI Mediasi dengan Pengelola

Megapolitan
PT KCN Diminta Kosongkan Batu Bara serta Muatannya di Pelabuhan Marunda

PT KCN Diminta Kosongkan Batu Bara serta Muatannya di Pelabuhan Marunda

Megapolitan
Pemprov DKI Didesak Ungkap Pola Kerja Sama dengan ACT

Pemprov DKI Didesak Ungkap Pola Kerja Sama dengan ACT

Megapolitan
Hina Rizieq Shihab di Medsos, Guru SD di Depok Dinonaktifkan

Hina Rizieq Shihab di Medsos, Guru SD di Depok Dinonaktifkan

Megapolitan
Pemkot Tangsel Imbau Masyarakat Tidak Berkerumun Saat Penyembelihan Kurban

Pemkot Tangsel Imbau Masyarakat Tidak Berkerumun Saat Penyembelihan Kurban

Megapolitan
KAI Commuter Buru Pelaku yang Lempar Batu ke Jendela KRL Tanah Abang-Duri

KAI Commuter Buru Pelaku yang Lempar Batu ke Jendela KRL Tanah Abang-Duri

Megapolitan
Pria Diduga Gantung Diri di Kebon Jeruk, Polisi: Akhir-akhir Ini Suka Teriak-teriak

Pria Diduga Gantung Diri di Kebon Jeruk, Polisi: Akhir-akhir Ini Suka Teriak-teriak

Megapolitan
Lapas Kelas IIA Bulak Kapal Kembali Buka Kunjungan Tatap Muka, Berikut Ketentuannya

Lapas Kelas IIA Bulak Kapal Kembali Buka Kunjungan Tatap Muka, Berikut Ketentuannya

Megapolitan
Jasad Perempuan Mengambang di Kali Krukut, Polisi: Ada Kekerasan Benda Tumpul pada Leher Kiri

Jasad Perempuan Mengambang di Kali Krukut, Polisi: Ada Kekerasan Benda Tumpul pada Leher Kiri

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.