Pengamat Sebut Integrasi Tarif Transportasi Jakarta Perlu Didukung Akses yang Memadai

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan mengatakan program integrasi tarif transportasi Jakarta perlu didukung akses menuju stasiun atau halte yang memadai.

Hal itu disampaikan Tigor menaggapi rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang berupaya mengintegrasikan tarif Transjakartra, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.

"Orang mau menjangkau stasiun LRT naik apa? Apakah ada juga layanan transportasi publik? Kan berarti harus sambung lagi dengan moda lain. Misalnya dengan transportasi online. Dan itu juga lumayan kan kalau naik ojek online kan," kata Tigor saat dihubungi, Selasa (22/3/2022).

Baca juga: Segera Diputuskan, Tarif Integrasi Transportasi di Jakarta Masih Dibahas Intensif

Ia mengatakan integrasi tarif transportasi Jakarta akan lebih baik jika didukung jaringan first and last mile, sehingga biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk menggunakan layanan transportasi di ibu kota bisa ditekan.

Ia pun mengusulkan armada mobil yang lebih kecil bisa diikutsertakan dalam layanan integrasi untuk menuju stasiun MRT dan LRT atau halte Transjakarta terdekat.

"Misalnya dengan angkutan kecil, sedang. Itu dimasukkan dalam skema itu jadi integrasi. Itu yang penting menurut saya. Namanya integrasi itu harus ke sana. Akses itu mudah. Enggak bergerak dengan moda lain. Enggak perlu dukungan moda lain," tutur Tigor.

Sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, pembahasan tarif integrasi dibahas secara intensif dan maraton untuk mendapat keputusan dengan cepat. Pembahasan secara maraton dilakukan bersama Komisi B dan Komisi C DPRD DKI Jakarta.

"Prosesnya saat ini sedang dilakukan pembahasan secara intens dan maraton dengan Komisi B dan Komisi C," kata dia saat ditemui di Kantor Utama Transjakarta, Cawang, Jakarta Timur, Selasa (22/3/2022).

Baca juga: Derasnya Dukungan agar Pemprov DKI Terapkan Tarif Integrasi Transportasi Umum...

Syafrin mengatakan, pembahasan dengan DPRD diharapkan segera selesai agar tarif terintegrasi bisa diputuskan dan bisa ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

"Kita harapkan disegerakan untuk mendapatkan rekomendasi (dari DPRD) terkait dengan persetujuan penetapan tarif terintegrasi yang (kemudian) ditetapkan oleh Keputusan Gubernur," tutur Syafrin.