Kompas.com - 01/04/2022, 12:16 WIB

KOMPAS.com – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Marunda memastikan akan mengawal aturan Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara (Jakut) terkait kewajiban-kewajiban perusahaan yang tertuang dalam Keputusan Nomor 12 Tahun 2022.

Aturan tersebut terkait pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan beberapa perusahaan bongkar muat batu bara dan barang curah lain di kawasan Marunda, Jakut.

Kepala KSOP Marunda Isa Amsyari mengatakan, mengingat sumber pencemaran tersebut belum dapat dipastikan, pihaknya meminta semua perusahaan mengikuti aturan yang tertuang dalam keputusan Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup (Kasudin LH) Jakut.

"Warning itu sesungguhnya bukan buat satu perusahaan, tetapi semua perusahaan. Tidak bisa aturan itu ditetapkan secara parsial," katanya, Kamis (31/3/2022).

Dia menambahkan, meski surat tersebut diperuntukkan bagi satu perusahaan, pihaknya akan menerapkan aturan tersebut bagi semua perusahaan tanpa membeda-bedakan.

Baca juga: Perusahaan Lain Diduga Juga Cemari Lingkungan Marunda, Wagub DKI: yang Melanggar Akan Diperingatkan dan Disanksi

“Itu tanggung jawab kami memastikan semua mengikuti regulasi yang ada," tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Isa mengatakan, perhatian terhadap lingkungan sudah menjadi keharusan setiap perusahaan yang berada dalam pengawasan pelabuhan Marunda.

"Kami tak menafikkan adanya keluhan dari warga. Namun harus diuji dari mana sumber pencemarannya," ujarnya.

Pasalnya, kata dia, di wilayah KSOP ada beberapa perusahaan yang bergerak di bongkar muat batubara. Perusahaan tersebut termasuk yang industrinya berdekatan dengan pelabuhan Marunda dan memanfaatkan batubara sebagai bahan bakar tetapi kewenangannya di luar KSOP.

Berdasarkan data, terdapat beberapa pelabuhan bongkar muat barubara, di antaranya pelabuhan HSD, Pelabuhan Wali Jaya, Pelabuhan Jayanti, Marunda Center, Pelabuhan Kawasan Berikat Nusantara (KBN) C-04, Pelabuhan Marunda Karya Citra Nusantara (KCN), dan pelabuhan bongkar muat pasir PT Wijaya Mandiri.

Baca juga: Dinas LH DKI Akan Beri Sanksi ke Perusahaan Lain yang Lakukan Pencemaran di Marunda

Halaman Selanjutnya
Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI Resmikan 12 Rusunawa Senilai Rp 2,96 Triliun, Dinas Perumahan: Sumber Dananya dari APBD dan KLB

Pemprov DKI Resmikan 12 Rusunawa Senilai Rp 2,96 Triliun, Dinas Perumahan: Sumber Dananya dari APBD dan KLB

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Nasib Sumur Resapan Anies | Cara Registrasi Aplikasi Rusunawa | Konstruksi MRT Fase 2 Pintu Masuk Monas

[POPULER JABODETABEK] Nasib Sumur Resapan Anies | Cara Registrasi Aplikasi Rusunawa | Konstruksi MRT Fase 2 Pintu Masuk Monas

Megapolitan
Cerita Korban Selamat dari Kebakaran di Tambora, Lompat dari Lantai 3 dan Lari di Atap Tetangga

Cerita Korban Selamat dari Kebakaran di Tambora, Lompat dari Lantai 3 dan Lari di Atap Tetangga

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Kehilangan Rp 2,7 Triliun Akibat Gratiskan PBB, Pakar Sarankan Hitung Ulang

Pemprov DKI Bakal Kehilangan Rp 2,7 Triliun Akibat Gratiskan PBB, Pakar Sarankan Hitung Ulang

Megapolitan
Warga Cilodong Depok Tangkap Maling Pakaian Dalam Ibu-ibu yang Dijemur

Warga Cilodong Depok Tangkap Maling Pakaian Dalam Ibu-ibu yang Dijemur

Megapolitan
Pemprov DKI Sebut Penghuni Rusunawa Harus Punya KTP Jakarta

Pemprov DKI Sebut Penghuni Rusunawa Harus Punya KTP Jakarta

Megapolitan
Mobil Tabrak Lapak Penjual Bakso di Bogor, Nenek dan Cucunya Terluka

Mobil Tabrak Lapak Penjual Bakso di Bogor, Nenek dan Cucunya Terluka

Megapolitan
Cerita Penghuni Indekos di Tambora saat Kebakaran, Dengar Teriakan yang Dikira Perayaan 17 Agustus

Cerita Penghuni Indekos di Tambora saat Kebakaran, Dengar Teriakan yang Dikira Perayaan 17 Agustus

Megapolitan
Guru Diduga Aniaya Murid di SMKN 1 Jakarta, DPRD DKI Bakal Panggil Dinas Pendidikan

Guru Diduga Aniaya Murid di SMKN 1 Jakarta, DPRD DKI Bakal Panggil Dinas Pendidikan

Megapolitan
Pengacara Keluarga hingga Refly Harun Hadiri Solidaritas 4.000 Lilin untuk Brigadir J di TIM

Pengacara Keluarga hingga Refly Harun Hadiri Solidaritas 4.000 Lilin untuk Brigadir J di TIM

Megapolitan
Ini Tanggapan Transjakarta Terkait Keberadaan Kedai Kopi di Halte Harmoni

Ini Tanggapan Transjakarta Terkait Keberadaan Kedai Kopi di Halte Harmoni

Megapolitan
Soal Penggantian Nama Jalan Cikarang-Cibarusah, Pemkab Bekasi Segera Surati Pemprov Jabar

Soal Penggantian Nama Jalan Cikarang-Cibarusah, Pemkab Bekasi Segera Surati Pemprov Jabar

Megapolitan
Wagub DKI soal Kedai Kopi di Halte Harmoni: Awalnya agar Warga Bisa Ngopi dan Internetan Saat Tunggu Bus

Wagub DKI soal Kedai Kopi di Halte Harmoni: Awalnya agar Warga Bisa Ngopi dan Internetan Saat Tunggu Bus

Megapolitan
Guru SMKN 1 Jakarta Diduga Aniaya Murid, Wagub DKI: Tak Dibenarkan Tenaga Pendidik Menganiaya

Guru SMKN 1 Jakarta Diduga Aniaya Murid, Wagub DKI: Tak Dibenarkan Tenaga Pendidik Menganiaya

Megapolitan
Putra Siregar dan Rico Valentino Divonis 6 Bulan Penjara, Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa

Putra Siregar dan Rico Valentino Divonis 6 Bulan Penjara, Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.